PERCEPATAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH BAGI MBR
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Propinsi Sumatra Utara
Berita
Medan Lipanri-Online,(22-Septamber 2017)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Melalui Surat Edaran 648/1062/SJ Kembali menegaskan detail Peraturan Pemerintah Nomor 64/2016 sebagai pelaksanaa paket kebijakan ekonomi (PKE)XIII Tentang Pembangunana Rumah Bagi berpengasilan rendah atau MBR.
Adapun sejumlah ijin yang digabung,jumlah ijin yang perlu diurus pun dipangkas dari semula 33 ijin menjadi 11 ijin dengan surat ijin tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat..Ijin pemanfaatan tanah digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian rencana tata ruang,dan pengesahan site palan diproses bersama dengan ijin lingkungan.
Kita sangat optimis pada tahun yang akan datang pemprovsu tetap mendukung percepatan program pendukung sejuta rumah,agar akses masyarakat berpengasilan rendah(MBR) untuk memperoleh rumah dapat terwujud sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 Pasal 28H:
‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal,dan mendapatkan linkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’
Pemerintah Provsu,dhi.Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Mempunyai langkah stategis dalam percepatan pembangunan perumahan MBR bersubsidi serta berupaya menggandeng mitra perbankan terkusus Bank Sumut sebagai Bank BPD yang harus dioptimalkan dalam pembiayaan perumahan MBR informal dengan cara pembentukan Klompok Pedagang,Organisasi Masyarakat dan kominitas pemerintahan.
Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, kenaikan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa diterakan flat atau seragam di seluruh Indonesia. Hal itu didasari bahwa haga material bangunan di setiap kawasan atau zona berbeda-beda.
“kalau harga flat unuk semua daerah saya kira belum bisa diterapkan karena harga semen di jawa dan di luar jawa berbeda,” kata menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.
Harga rumah besubsidi bagi MBR ditetapkan oleh pemerinah. Setiap wilayah memiliki besaran harga masing-masing.
Menteri PUPR mengatakan, pihaknya bisa melanjutkan subsidi rumah tapak bagi MBR, namun kalau untuk menerapkan harga flat, masih sulit diterapkan. “ saya belum baca usulan dari Real Estat Indonesia (REI). Bagaimana kalau flatnya ke bawah? Pasti pegembang keberatan dan pasti mintanya flat keatas, “ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, ketua Umum DPP REI Eddy Hussy sempat mengatakan bahwa pihanya akan mengusulkan kepada pemerintah, kenaikan harga rumah bagi MBR tidak menggunakan Zonasi Wilayah. Dia berharap kanaikan harga sama secara menyeluruh (flat). Hal ini, kata dia, lebih memudahkan pengembang Properti dan masyarakat yang ingin memiliki rumah.
Kami akan mengusulkan kepada Pemerintah kenaikan harga Rumah bagi MBR itu hagra maksimum, flat saja dan tidak perlu memakai Zonasi atau perwilayah,” Kata Eddy Hussy, belum lama ini.
Dia mengatakan, usulan tersebut melihat perkebangan di lapangan bahwa tidak semua daerah menerapkan harga yang dipatok pemerintah.
Bahkan, harga rumah yang dijual banyak dibawah harga berskema FLPP. Eddy mencontohkan, harga rumah MBR di Kalimantan sebesar Rp 125 juta per unit, tatapi banyak pengembang yang menjual dengan harga Rp 98 jutaan. Begitu juga di beberapa daerah lain pengembang menjual harga di bawah FLPP. Saya lihat di daerah Kalimantan dan Sulawesi, seperti di Manado harga rumah dijual dibawah harga FLPP. Karena kalau dijual lebih mahal, rumah tidak akan laku, Kata Dia
Karena itu, lanjutnya, REI mengusulkan agar harga rumah tidak perlu berbeda di setiap wilayah seperti selama ini dilakukan pemerintah. Dia menegaskan harga Rumah bagi MBR tidak mungkin di Jual dengan harga maksimum karena tidak akan dibeli oleh masyarakat.
“ jadi pengembang patok saja harga maksimum untuk MBR itu berapa rata-rata, tidak perlu dengan perwilayah. Kami yakin peengembang juga tidak akan menjual dengan haga maksimum, Ujar Eddy.
Dia mengaku sedang melakukan kajian soal usulan besaran kenaikan harga rumah bagi MBR.
Optimistis satu Juta
menurut Eddy, bila usulan REI diterapkan, pihaknya optimis pembangunan satu juta rumah yang ingin di capai oleh pengembang pada 2015 bisa tercapai. Pasalnya kata dia, kecukup tinggian bila melihat backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit.
REI sudah mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kenaikan harga rumah bagi MBR sekirat 15% menyusul kenaikan bahan bakar minyak (BBM). “ Ujarnya.
Sebagaimana diberitakan pemerintah memasang target pembangunan dua juta rumah setiap tahunya sepanjang lima tahun sehingga total akan terbangun 10 juta rumah pada 2009. Dari dua juta rumah tersebut masing –masing satu juta dibangun oleh pemerintah dan kalangan pengembang properti swasta. Target pembangunan tersebut dalam rangka mengurangi backlog yang kini mencapai 15 juta rumah.
Kami yakin satu juta hunian bisa terbangun oleh pengembang , asal pemerintah membanntu mengatasi hambatan yang ad disekto perumahan , Ujar Eddy Hussy.
Dia mencontohkan hambatan yang perlu diatasi ole pemeritah antara lain memberi kemudahan dalam proses perizinan dan pemangkasan birokrasi. Selain itu mempermudah penerbitan sertifikat, pajak untuk MBR, dan penyediaan laan.
Sementara itu, Sekretaris Menteri PUPR Rildo Ananda Anwar menegaskan phaknya menargetkan dua juta rumah setiap tahunya. Dimana satu juta unit dikerjakan melalui APBN dan satu juta lagi dikerjakan oleh penembang atau swasta, sehinga dalam lima tahun bisa terbangun 10 juta unit rumah.
Menurut Rildo, target pembangunan 10 juta rumah ini merupakan hasil pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jussuf Kalla. Dalam pembahasan tersebut, kata dia akan disediakan anggaran yang cukup besar yakni sampai Rp. 10 triliun dari APBN, selain itu juga akan ada pinjaman lunak dan bunga rendah dari Word Bank dan ADB. “ kami akan Sinergikan dengan pendanaan dari Bapertarum, BPJS dan lainnya .( Team lipanri-online).
More from my site
• Pemerintah Fo kus Atasi “Backlog”
• Perlu Terobosan Bangun Satu Juta Rumah
• Kemenpera Susun RU U Tabungan Perumhan Rakyat
Postingan
