Berita Lipanpos Online

 

 

Komisi III DPR Bertemu Bareskrim dan PPATK       Rabu, 28 April 2010 (09:17 wib)  Jakarta, lipan pos DPR akan bertemu dengan pimpinan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4). Pertemuan dilakukan pukul 14.00 WIB.  Pertemuan itu untuk mendalami masalah makelar kasus (markus) pajak dan berbagai rekening pejabat berita hari iniyang diduga mencurigakan. Senin lalu, Komisi Hukum DPR ini telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.    Dalam rapat itu dibahas berbagai hal, termasuk penangkapan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, Sjahril Djohan dan reformasi kultural Polri. Kapolri Bambang berjanji akan memprioritaskan reformasi kultural di jajaran reserse dan penyidik. (lim)

Hakim Kasus Gayus Diperiksa Mabes Polri       R abu, 28 April 2010 (09:03 wib)  Jakarta, lipanpos- online polisian RI akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat sindikat Gayus Tambunan. Setelah empat jaksa, Rabu (28/4) ini polisi akan memeriksa majelis hakim dan panitera yang menangani perkara Gayus. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, kasus Gayus ditangani oleh Ketua Majelis Hakim Muthadi Asnun. Muhtadi sudah diperiksa oleh Komisi Yudisial. Kepada Komisi, Muhtadi mengaku menerima uang Rp 50 juta sebelum vonis bebas terhadap Gayus. Dua hakim yang lain mengaku tidak tahu-menahu adanya uang itu.    Diduga, proses suap dari Gayus Tambunan kepada Asnun juga melibatkan seorang panitera bernama Ikat yang berperan sebagai perantara antara Gayus dengan hakim itu.    Akibat pengakuan suap tersebut, Asnun telah dimutasi oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan status non-palu alias tidak boleh menangani    perkara. Sedangkan Ikat yang mengaku menjadi perantara Gayus dengan Asnun juga telah dicopot sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang.(MTV/IP)

 

DPR Isyaratkan Setujui Kenaikan TDL       Rabu, 28 April 2010  Jakarta, lipanpos- online mengisyaratkan akan menyetujui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen per Juli 2010, kenaikan yang diusulkan pemerintah untuk menekan biaya subsidi untuk penggunaan energi itu. Kenaikan TDL kemungkinan akan diberlakukan bagi pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke atas, sementara pelanggan PLN berdaya 450 dan 900 VA tidak terkena ketetapan kenaikan itu, kata Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Selasa (27/4).    "Kenaikan hanya berlaku bagi pelanggan berdaya mulai 1.300 VA ke atas dengan besaran kenaikan yang sama yakni sebesar 10 persen," katanya.    Namun demikian, Dito mengatakan, skema tersebut baru merupakan simulasi untuk menutupi kekurangan subsidi listrik sebesar Rp4,8 triliun.    Simulasi dilakukan saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh pada Selasa dini hari. Menurut dia, keputusan resmi Komisi VII DPR baru akan ditetapkan setelah melakukan pembahasan TDL kembali dengan pemerintah.    "Keputusan TDL sudah harus diambil dalam satu bulan ini," katanya.    Dito menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan kenaikan TDL rata-rata sebesar 15 persen per Juli 2010. Sesuai skenario tersebut, terdapat pengurangan subsidi listrik sebesar Rp7,29 triliun. Namun, DPR keberatan dengan rencana pemerintah tersebut.    "Setelah dilakukan penyisiran kembali, didapat tambahan subsidi sebesar Rp2,4 triliun dari optimalisasi pajak migas dan penerimaan negara bukan pajak," katanya.    DPR akhirnya menyetujui tambahan subsidi dalam RAPBN Perubahan 2010 sebesar Rp2,4 triliun atau totalnya menjadi Rp56,15 triliun. Guna menutupi kekurangan subsidi Rp4,8 triliun, maka akan dilakukan kenaikan TDL.    "`Exercise yang dilakukan adalah tidak menaikkan TDL pada pelanggan 450 VA dan 900 VA, dan menaikkan 10 persen bagi pelanggan mulai 1.300 VA ke atas," katanya.    Menurut dia, kenaikan TDL sudah tidak terelakkan menyusul kekurangan pasokan gas yang dihadapi PT PLN (Persero). "Tidak ada opsi lain lagi, selain kenaikan TDL,"

GERAKAN 40 KOALISI LSM SUMUT

GERAKAN 40 KOALISI LSM SUMUT

KEBERATAN ATAS PENANGKAPAN GUBSU

 

Medan (Lipan Post)

Penangkapan Gubsu atas dugaan tindakan Korupsi APBD Kab. Langkat Sumut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat pada saat pertemuan seluruh Gubernur se Indonesia di Bali  tidak dapat dibenarkan.

Hal ini diungkapkan Ketua Koalisi 40 LSM se Sumut Limber Sinaga, SH selaku Pengurus Ketua Umum LSM Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara Republik Indonesia (LIPANRI).

Menurutnya, penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat tidak tepat. Apalagi saat ini seluruh Kab. Kota di Sumut akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Demi terselenggarannya roda pemerintahan di Sumut, maka kami Gerakan 40 Koalisi LSM Sumut dan masyarakat akan menggugat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi pusat atas penangkapan Gubsu yang menurut kami tidak tepat sasaran.

Gerakan Koalisi 40 LSM dan masyarakat se Sumatera Utara tidak bersedia atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi penangkapan terhadap Gubernur Sumatera Utara, apalagi yang saat ini kami masyarakat membutuhkan Gubsu untuk dapat menjalankan Program APBD Sumut yang sudah disahkan untuk dilaksanakan.

Dalam missi gerakan Koalisi 40 LSM dan masyarakat Sumut atas keterlambatan Team Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat untuk menindak lanjuti atas dugaan Korupsi APBD  Kab. Langkat tahun 2007 atas nama Samsul Arifin yang saat itu sebagai Bupati telah menyebabkan seluruh pemerintahan Kab. Kota di Sumut lumpuh total saat ini.

Demi berjalanya pembangunan dan seluruh program pemerintahan daerah kami meminta melalui Koalisi 40 LSM dan masyarakat se Sumut terhadap Pemerintah Pusat, Presiden, Menteri dan jajarannya untuk menunda penangkapan Gubernur Sumut Syamsul Arifin. (Lim. Lipan Post).

 

berita penangkapan gubsu