TANGGAPAN LSM LIPAN-RI PROYEK PNPM MANDIRI

Tangapan Ketua Lsm Lipan-RI ( Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara Repoblik Indonesia ) Limber Sinaga,SH tentang sumber berita tentang Kuncuran Dana PNPM Mandiri untuk Sekabupaten Sumut berjumalah 519 miliar.

Adana keracuhan atas Jumlah Dana Bantuan PNPM Mandiri menjadi dasar pertanyaan yang sebenarnya besaran dana yang dialokasikan PNPM Mandiri untuk Sumut berapa seharusnya?

Kuncuran Dana PNPM Mandiri harus taransparan atau terbuka untuk umum dan alokasinya tepet sasaran.

Kami pelaku usaha sosial masih merasah sulit untuk melacak sekretariat untuk PNPM Mandiri  masih terkesan ditutupi,untuk hal ini kami dari pelaku sosial di sumut meminta PNPM Mandiri jangan mengalokasikan dana asal-asalan saja..

Sebagai tanggung jawab sosial seharusnya PNPM mandiri harus bekerja-sama dalam konsep penyaluran dana bantuan luar negeri dengan pelaku sosial lokal.

Demikian juga halnya sumber berita dibawah ini ada perbedaan jumlah dana yang dialokasikan untuk sekabupatenkota Sumut dengan sumber berita harian SIB ada perbedaan jumlah pelaporan.

Pusat Kucurkan Rp519 M Lebih Dana PNPM Mandiri Untuk Kabupaten/Kota Sumut

Ditulis pada : 20 February 2010 di Sumatera Utara |

Kabanjahe (Yaahowu Nias)
Anggaran pembangunan proyek nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2010 untuk wilayah Sumatera Utara Rp519 miliar lebih bersumber dari APBN Rp415 miliar lebih dan APBD Rp103miliar lebih dari Kabupaten/Kota.

Kabupaten Karo memperoleh anggaran pembangunan PNPM-Mandiri terkecil dari sejumlah Kabupaten/Kota lainnya sebesar Rp14.500.000.000 setelah Kabupaten Labuhanbatu yang baru mekar Rp5.250.000.000.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Peranginangin SE kepada SIB, Selasa (2/2) di ruang kerjanya, Kabanjahe.
Katanya, berdasarkan Surat Mendagri tanggal 5 Januari 2010 No.414/0012/PMP, hal penetapan lokasi dan petunjuk pelaksana PNPM-M 2010 ditandatangani Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ayip Muflich, kucuran dana PNPM-M untuk Sumut total Rp519.500.000.000 dengan perincian: Tapteng Rp52.750.000.000, Deli Serdang Rp29 M, Tapsel Rp28 M, Langkat Rp27 M, Nias Rp24.500.000.000, Simalungun Rp23.250.000.000, Karo Rp14.500.000.000 dan Labuhan Batu Rp5.250.000.000. Anggaran PNPM-M 2010 Rp14.500.000.000 di Karo untuk kecamatan Tigapanah, Merek, Munte, Tigabinanga, Mardinding, Payung dan Simpang Empat.

Pada kesempatan tersebut untuk pencairan anggaran PNPM-M di Karo 2010 Rp14.500.000.000 dengan dana pendamping APBD Karo Rp2.900.000.000 dan APBN Rp11.600.000.000, pihak DPRD Karo telah meminta laporan PMD Karo atas proyek-proyek PNPM-M yang telah dan belum dikerjakan selama ini. DPRD Karo akan lebih dulu mengevaluasi proyek-proyek sebelumnya. Sebab, atas laporan masyarakat ada indikasi proyek PNPM-M tumpang-tindih dengan proyek APBD Karo.

“Sudah saya minta laporan proyek ini dari pihak PMD Karo selaku pihak ke II dan penanggungjawab seluruh pelaksanaan proyek PNPM-M di Karo. Jadi kita harapkan proyek-proyek ini lebih transparan dan tidak tumpang-tindih,” ujar Siti. (M37/m)

Bottom of Form

PROYEK PNPM MANDIRI

Top of Form

Tanggapan Ketua Lsm Lipan-RI ( Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara – Repoblik Indonesia ) Limber Sinaga,SH Tentang Proyek Dana PNPM Mandiri yang dialokasikan sebanyak 613,8 miliar untuk Sumut.

Sistim yang dilaksanakan PNPM Mandiri masih dalam pertanyaan besar menyangkut penggunaan dana pinjaman dari luar negeri,hal ini memacu kecemburuan palaku dunia usaha social yang ada di Sumut.Seharusnya PNPM Mandiri harus bekerja-sama dengan pelaku bidang usaha social lokal.Kami dari gabungan pelaku usaha social di Sumut menjadi gulung tikar atas tindakan PNPM Mandiri yang telah menyerobot dana yang nantinya akan dibayar melalui APBD dan APBN.Kami pelaku social di Sumut memang bukan wadah pemerintah tapi kami mendirikan atas dasar perjuangan hidup dari masyarakat dan untuk masyarakat Sumut.

Seperti halnya sumber berita dibawah ini,apakah dana tersebut bisa dipertanggung jawabkan,sedangkan pantauan kami dilapangan masih banyak program belum tepat sasaran.

Tahun Anggaran 2010, Sumut Peroleh Dana BLM Senilai Rp 613,8 Miliar

Medan (SIB)
Pemprovsu memperoleh dana bantuan langsung masyarakat (BLM) senilai Rp613.825.000.000 untuk Tahun Anggaran (TA) 2010 dan akan disalurkan ke 25 kabupaten dan satu kota, 290 kecamatan, 4.432 desa atau kelurahan. Secara teknis, dana itu berada dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Demikian Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM saat menyampaikan sambutan tertulis Gubsu pada acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan PNPM Mandiri Pedesaan Sumut tahun 2010 di Hotel Dharma Deli Medan, Rabu (3/3). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Pempropsu, Drs H Rusli Abdullah, serta 128 fasilitator PNPM MP di seluruh Sumut.
Dana itu kemudian akan disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) dan dana itu harus bisa setepat mungkin disalurkan untuk warga miskin atau membangun fasilitas dan infrastruktur di pedesaan, termasuk membuka daerah-daerah terisolir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2009, kata Sekdaprovsu, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.499.700 jiwa atau 11,51%, sementara tahun sebelumnya mencapai 1.613.800 jiwa atau 12,55%. Dengan demikian ada penurunan orang miskin sebesar 114.100 jiwa atau 1,04%.
Karena itu, keberadaan PNPM-MP harus bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di propinsi ini.
Sementara Rusli Abdullah melaporkan, tahun ini PNPM MP memperoleh alokasi dana sebesar Rp634 miliar yang diperuntukkan bagi 25 kabupaten dan satu kota, yakni Gunung Sitoli, serta 290 kecamatan. Tahun sebelumnya PNPM MP memeroleh dana sebesar Rp 329 miliar bagi 21 kabupaten, 277 kecamatan, dan 4.486 desa.
PNPM MP, ujar Rusli, telah berhasil membuka 86 desa terisolir yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Selain pekerjaan fisik, pihaknya juga telah memberikan kontribusi kepada usaha ekonomi pedesaan simpan-pinjam perempuan (SPP) untuk 2.737 kelompok, dengan jumlah pemanfaat atau anggota sebanyak 22.412 perempuan.
PNPM MP juga telah membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 290 kelompoj atau setara dengan 870 orang, lalu pembentukan Tim Pemelihara di desa sebanyak 290 kelompok atau 2.370 orang. Pihaknya juga sudah membentuka kader pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 870 orang. (M3/m)