Korban Human Trafficking

Pemprov Sumut Terima Korban Human Trafficking dari KJRI Kuching

MEDAN,( kbn lipanri )

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking asal Sumut, dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Serawak, Malaysia, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Kamis (19/12). Korban yang berinisial AS (21) tersebut diterima langsung oleh Sekdaprov Sumut R Sabrina.

 FOTO

Konsul Jenderal RI di Kuching Yonny Tri Prayitno menyerahkan korban TPPO kepada Pemprov Sumut. Hal itu ditandai dengan penyerahan paspor korban TPPO kepada Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela, disaksikan Sekdaprov Sumut R Sabrina, di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Kamis (19/12).

Diketahui, awalnya AS dijanjikan bekerja sebagai pegawai restoran di Serawak, Malaysia. Namun ternyata pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal. Akhirnya AS kabur dan diselamatkan oleh Konjen Republik Indonesia di Kuching, Malaysia.

Untuk itu, Pemprov Sumut akan memberikan perlindungan kepada korban. Pemprov dengan beberapa pihak terkait juga akan memulihkan trauma korban, sebelum dikembalikan kepada orang tuanya. Hal itu dilakukan agar korban bisa kembali membaur dengan masyarakat.

Sekdaprov juga mengimbau masyarakat agar memilih dan mencari tahu informasi agen penyalur pekerjaan yang resmi. Karena selama ini banyak kasus yang terjadi diakibatkan agen penyalur yang tidak jelas legalitasnya.

“Diimbau kepada masyarakat agar  mencari tahu informasi agen yang menawarkan pekerjaan sudah resmi atau tidak, dan bertanya kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan kita dan lainnya,” kata Sabrina.

Selain itu, Sabrina juga mengapresiasi langkah KJRI di Kuching yang telah menyelamatkan dan memulangkan AS ke Sumatera Utara. Menurutnya penanganan kasus TPPO membutuhkan sinergi lintas instansi. Karena ruang lingkup kasusnya yang juga lintas wilayah.

“Kami sangat mengapresiasi, KJRI Kuching yang telah menyelamatkan dan memulangkan warga kami, sinergi lintas instansi ini sangat diperlukan, dan sinergi ini harus terus solid,” kata Sekdaprov.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Kuching Yonny Tri Prayitno juga mengapresiasi penerimaan Pemprov Sumut terhadap korban TPPO. Menurutnya hal seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi di masa depan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan ini, diharapkan juga tidak terjadi lagi seperti ini, karena orang yang tidak bertanggungjawab,” kata Yonny.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut Nurlela.( limber sinaga )

Pemberantasan TPPO

Pemberantasan TPPO Perlu Sinergi dan Kerja Sama Semua Pihak

MEDAN,( kbn lipanri )

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, sebab pelakunya mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Biasanya TPPO juga melibatkan jaringan dan sindikat dengan modus-modus yang selalu bekembang, serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki aparat penegak hukum dan masyarakat.

FOTO

Sekdaprov Sumut R Sabrina  didampingi Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela menyerahkan cendera mata kepada Konjen RI di Kuching Yonny Tri Prayitno dan Konjen RI Penang Iwanshah Wibisono, usai acara Penyadaran Publik Dampak Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Ilegal ke Luar Negeri, Khususnya Malaysia, Kamis (12/12), di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan.

Karena itu, pemberantasan TPPO memerlukan sinergi dan kerja sama semua pihak. Terutama di kabupaten/kota mulai dari lapisan masyarakat dan perangkat desa yang merupakan kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Khususnya yang termasuk satuan gugus tugas TPPO untuk bisa memberikan wawasan ataupun mengedukasi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, tentang TPPO.

“Terutama mengenai bahaya, dampak dan kerugian bekerja secara ilegal di luar negeri,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina ketika membuka kegiatan Penyadaran Publik Dampak Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Ilegal ke Luar Negeri, Khususnya Malaysia, Kamis (12/12), di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut tersebut menghadirkan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Kuching, Malaysia, Yonny Tri Prayitno dan Konjen RI di Penang, Malaysia, Iwanshah Wibisono sebagai narasumber.

Melalui kegiatan ini, kata Sabrina, diharapkan dapat mendorong upaya edukasi terhadap masyarakat tentang TPPO dan mengantisipasi terjadinya pengiriman PMI secara ilegal ke luar negeri. Sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selalu identik dengan TPPO juga dapat diminimalisir.

Pada dasarnya, kata Sabrina, pemerintah tidak akan menghalangi orang yang akan bekerja di luar negeri, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak lain untuk kebaikan calon pekerja migran itu sendiri. Karena kalau dipaksakan berangkat secara ilegal atau non prosedural, sudah pasti banyak kerugian yang akan terima, seperti tidak adanya perlindungan hukum yang kuat. “Yang jelas akan menyulitkan pengasawan dan perlindungan terhadap mereka di luar negeri,” ujar Sabrina.

 

Konjen RI Penang Iwanshah Wibisono menyampaikan, PMI asal Sumut merupakan yang tertinggi di Penang. Hal itu antara lain karena kedekatan wilayah geografis, murahnya biaya untuk mendatangkan PMI, serta kebutuhan atau permintaan yang tinggi.

Tentang PMI ilegal dari Sumut, kata Iwanshah, pada umumnya bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga bagi yang perempuan, bagi laki-laki bekerja di wilayah perkebunan atau perternakan.

“Berdasarkan data penghuni tempat penampungan sementara KJRI Penang tahun 2019, PMI ilegal bermasalah yang berasal dari Sumatera Utara nomor 3, sementara nomor 1 adalah Jawa Tengah dan nomor 2 Jawa Barat,” ungkapnya.

Terjadinya pengiriman PMI ilegal, menurutnya, antara lain disebabkan masalah sosial di dalam negeri, lemahnya penegakan hukum kepada pelaku, maraknya pemalsuan data dokumen, lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, serta perekrutan langsung oleh calo perorangan. Untuk mengatasinya diperlukan sinergi dan kerja sama semua pihak.

Sementara itu, trend permasalahan PMI ilegal sepanjang Tahun 2019, kata Iwanshah, antara lain Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kabur dari majikan karena gaji tidak dibayar, kekerasan, tidak diperbolehkan melakukan ibadah sesuai agamanya, serta tidak ada permit atau izin.

Sedangkan upaya perlindungan terhadap PMI, KJRI Penang telah melakukan beberapa hal. Di antaranya, pembentukan satgas citizens service, capacity building terhadap seluruh pejabat dan staf, peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan (instansi terkait di Indonesia dan Malaysia, LSM, komunitas masyarakat, diaspora, dan lainnya), mewajibkan kontrak kerja sebagai syarat pembuatan paspor baru, pemantauan dan perlindungan pada saat keberangkatan PMI.

“Juga pemantauan dan pelaksanaan kontrak kerja dan perlindungan PMI di negara penerima. Serta penyebaran informasi terkait kekonsuleran, ketenagakerjaan dan keimigrasian, melalui brosur dan buku panduan konsuler,” terang Iwanshah.

Hal senada disampaikan Konjen RI di Kuching Yonny Tri Prayitno. Selain melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap PMI, pihaknya juga memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja Indonesia di Sarawak Melalui Community Learning Centre (Clc).

“Jadi untuk anak-anak pekerja Indonesia kami sediakan sekolah. Selain orang tuanya bisa fokus bekerja, anak-anaknya juga dapat belajar dengan tenang di sekolah,” ujar Yonny.

Kegiatan yang juga diisi dengan sesi tanya-jawab tersebut, diakhiri dengan pemberian cendera mata dari Sekdaprov Sumut Sabrina kepada Konjen RI di Kuching Yonny Tri Prayitno dan Konjen RI di Penang Iwanshah Wibisono, serta foto bersama.

Turut hadir Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela, perwakilan dari Dinas PPPA, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Sumut, perwakilan berbagai instansi terkait PMI dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan. ( limber sinaga )

Bentengi Anak dari Pengaruh Buruk

Pola Asuh yang Baik Bentengi Anak dari Pengaruh Buruk

MEDAN,( kbn lipanri )

Pola asuh anak merupakan suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Pola asuh yang baik akan memberi pengaruh baik pada pribadi anak. Untuk itu, setiap orang tua harus cermat dalam melakukan tugas pengasuhan.

FOTO

Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi bersama Wakil Ketua TP PKK Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah  menghadiri Kegiatan Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja yang diselenggarakan di Kantor Camat Medan Petisah, Jalan Iskandar Muda, Medan, Rabu (11/12/2019).

Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi saat membuka Seminar Penguatan Pola Asuh Anak dan Remaja dengan tema “Bersama Lindungi Anak”, di Kantor Camat Medan Petisah, Jalan Iskandar Muda, Medan, Rabu (11/12).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela, Sekretaris Camat Medan Petisah Budi Ansari Lubis, Ketua PKK Medan Petisan Aisyah dan anggota, narasumber seminar dan peserta yakni warga Kampung Kubur, Medan Petisah.

 

"Pola asuh yang baik dalam keluarga itu nantinya bisa menjadi benteng. Menempa anak untuk memiliki karakter yang baik dan melindungi tumbuh kembang anak dari pengaruh buruk dari luar. Jadi mengasuh anak itu harus benar-benar cermat," ujar Nawal.

Salah satu fondasi pola asuh yang baik, menurut Nawal, ialah pendidikan dan wawasan agama sejak dini. Bahkan, sejak anak berada dalam kandungan. Misalnya, dalam agama Islam, seorang ibu hamil dianjurkan sering-sering membaca Alquran atau mendengarkan lantunan ayat-ayat Alquran di dalam rumah saat beraktivitas.

"Jangan biarkan anak kita, masih kecil malah lebih dulu mengenal superhero-superhero di televisi. Tapi kenalkan dengan sosok Nabi Muhammad yang memiliki akhlak mulia. Begitu juga dengan agama lain, kenalkan nabi-nabi atau tokoh agama masing-masing," tutur Nawal.

Lebih lanjut, Nawal pun mengapresiasi pelaksanaan seminar tersebut. Berharap dapat meningkatkan wawasan para orang tua terkait pola asuh anak, dan pada akhirnya memberi dampak baik pada anak-anak selaku generasi penerus di Sumut. "Ikuti seminar dengan baik dan kalau Bapak/Ibu suatu saat butuh sesuatu, rumah kami bersama Bapak Gubernur selalu terbuka," ucapnya.

Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela menambahkan, selain keluarga, lingkungan tempat tinggal juga berperan penting mendukung tumbuh kembang anak. "Untuk itu, sesama warga Kampung Kubur, harus saling mengawasi dan melindungi anak di lingkungan kita," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Medan Petisah Budi Ansari Lubis mengutarakan rasa bangga bisa mendapat kesempatan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan seminar ini. "Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi pemicu atau pemberi semangat kepada orang tua terkait pola pendidikan anak dan remaja di lingkungan masing-masing," harap Budi.

Seminar dilakukan dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Salah satu topik seminar membahas peran serta kaum ibu, khususnya melalui TP PKK, di tingkat kecamatan dan kelurahan, dalam menciptakan lingkungan yang sehat untuk pengasuhan dan pendidikan anak. Saat itu, dilakukan pula penyerahan tali asih kepada warga kurang mampu oleh Ketua TP PKK Nawal Edy Rahmayadi dan Wakil Ketua TP PKK Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah.( limber sinaga )

KETURUNAN SISINGAMANGARAJA I

SEJARAH KETURUNAN SISINGAMANGARAJA I ( SAWRNA BUMI )

Kembalinya Pusat Pemerintahan ke Tanah Mulawarman, Sang Raja dari Negara Pertama di Nusantara

Kalimantan,( kbn lipanri )

Dari sebuah bukit setinggi 60 meter di atas permukaan sungai, Maharaja Mulawarman menyaksikan dermaga yang sibuk. Para pedagang dari selatan India rupanya sedang membongkar-muat barang. Mereka memakai kapal kecil dan sampan untuk menurunkan atau menaikkan barang ke kapal yang lebih besar.

Satu setengah milenium silam, pelabuhan itu berdiri di Danau Lipan, kini wilayah Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Danau Lipan adalah tempat yang amat strategis. Ia dekat sekali dengan percabangan Sungai Mahakam dan kedua anaknya, Sungai Kedangpala dan Sungai Kedangrantau. Ketiga sungai itu punya jangkauan luas ke wilayah pedalaman --mencakup wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga Kutai Timur pada masa kini (Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura, 2007, hlm 118).

Mulut Danau Lipan bersetepi dengan Sungai Mahakam di Muara Kaman. Lebar Sungai Mahakam di sisi ini adalah yang terlebar sehingga memungkinkan manuver kapal-kapal besar. Ditambah pelabuhan di Danau Lipan, kapal besar cukup buang sauh di Sungai Mahakam. Barang dagangan kemudian diangkut kapal kecil dan sampan menuju Danau Lipan. Keuntungannya adalah aktivitas bongkar-muat tidak mengganggu lintasan kapal besar di Sungai Mahakam.

Pedagang India biasanya membawa aneka arca yang ditukar dengan komoditas lokal. Emas dan gaharu dari Kalimantan adalah barang yang paling digemari. Hasil hutan Kalimantan ini amat dicari di pasar Eropa, Afrika, dan Asia.

Di dekat pelabuhan, berdiri istana Raja Mulawarman, bangunan yang diperkirakan terbuat dari kayu. Posisinya kemungkinan besar di sebuah bukit bernama Brubus. Luas bukit kira-kira 27 kilometer persegi dengan sisi terpanjang 8 kilometer. Dari tepi danau hingga puncak bukit, berdiri empat benteng alam. Parit-parit raksasa ini berkedalaman 3-5 meter dengan lebar 10 meter. Bentuknya menyerupai seperempat lingkaran.

Pemegang kekuasaan tertinggi kawasan adalah Raja Mulawarman. Ia memimpin kerajaan besar bernama Kutai Martapura. Sebagian ahli dan sejarawan menyepakati, penyebutan nama Kutai Martapura lebih tepat dibandingkan Kutai Martadipura yang dikenal sekarang. Menurut arkeolog Muhammad Dwi Cahyono dalam Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura, sebutan Martadipura baru muncul pada 1980-an dari terjemahan Salasilah Kutai. Transkrip kuno ini telah beberapa kali dialih-aksara. Sebelum 1980, trans-literasi Salasilah Kutai selalu memakai nama Kutai Martapura.

Dasar pemikiran Martadipura berasal dari kata “marta” dan “pura” yang diberi perantara “di”. Arti “di” sepadan dengan kata “ing” dalam bahasa Jawa Kawi (hlm 37). Dalam hal nama Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, kata “ing” dan “di” dipergunakan bersamaan sehingga terjadi pengulangan. 

Kisah Kutai Martapura

Kudungga adalah kakek Mulawarman sekaligus raja pertama Kutai Martapura. Dari namanya, Kudungga diperkirakan penduduk Muara Kaman purba yang tidak memeluk Hindu-Buddha. Ia berkuasa kira-kira pada abad kedua atau ketiga. Kudungga memiliki anak bernama Aswawarman. Dari akhiran namanya, Aswawarman disebut telah terpengaruh ajaran Hindu-Buddha. Aswawarman memiliki tiga putra. Seorang di antaranya adalah Mulawarman.

Riset panjang sejarawan Eropa memperkirakan, Mulawarman mulai menggantikan Aswawarman sebagai raja Kutai Martapura pada abad keempat. Tarikhnya disebut pada akhir 300 Masehi dan permulaan 400 Masehi. Garis waktu Mulawarman berkuasa di Sungai Mahakam adalah empat abad selepas penyaliban Yesus dari Nazaret menurut kisah Nasrani. Atau, dua abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW di Makkah.

Kedudukan Mulawarman sangat istimewa dalam perjalanan sejarah Nusantara. Sebermula dari sebuah upacara yang mahapenting, Mulawarman meninggalkan tonggak besar dalam perjalanan bangsa yang kelak bernama Indonesia. Upacara diadakan sebagai penanda bahwa Mulawarman memeluk Hindu. Sekaligus menempatkannya dalam kasta ksatria menurut kepercayaan Weddha pada masa itu.

Upacara religi ini berlangsung di sebuah padang yang disebut waprakeswara. Lapangan ini terdiri dari tiga lingkaran, dari yang paling besar mengelilingi lingkaran paling kecil. Disiapkan tungku api kecil untuk membakar sesajian dan korban di pusat lingkaran (hlm 112). Upacara dipimpin para brahmana. Satu atau dua pendeta di antaranya diperkirakan berasal dari selatan India.

Prosesi ini tidak akan pernah bersejarah, andaikata para brahmana tidak membangun yupa. Selepas upacara, tujuh yupa didirikan. Di atas yupa-yupa itulah, prasasti ditulis dengan huruf Pallawa. Dari aksara tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa prasasati dibuat pada abad keempat. Huruf Pallawa hanya dipakai pada zaman itu di India Selatan. Tarikh pembuatan prasasti yupa ini lantas menjadi tonggak sejarah baru; berakhirnya zaman prasejarah di Nusantara. Sadar atau tidak, Mulawarman telah mengakhiri zaman di mana sebuah bangsa belum mengenal aksara.

Sepanjang belum ditemukan prasasti atau bukti-bukti baru, Kutai Martapura tetap menjadi kerajaan tertua di Nusantara. Memang, ada dugaan bahwa Salakanagara di Sunda adalah kerajaan yang jauh lebih tua dari Kutai Martapura. Kerajaan ini berdiri pada abad kedua. Namun, bukti-buktinya sangat minim. Sebatas catatan perjalanan dari Tiongkok. Adapun kerajaan yang lebih muda dari Kutai Martapura, adalah Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada pertengahan abad keempat yang kehadirannya disebut melemahkan Kerajaan Salakanagara tadi.

Situasi Negara Pertama

Pada abad keempat, hanya Kutai Martapura yang bisa disebut sebagai sebuah negara di sekujur Nusantara. Hal ini dilandaskan kepada pengertian negara saat itu. Suatu pemerintahan bisa disebut negara atau kerajaan jika memiliki pemimpin, perangkat pemerintahan (seperti menteri atau kabinet), dan sistem pemerintahan (undang-undang atau peraturan). Meskipun banyak komunitas penduduk di Nusantara yang sezaman dengan Mulawarman, mereka tidak bisa disebut sebagai negara atau kerajaan. Mereka lebih tepat disebut sebagai komunitas suku, bukan kerajaan. Pemimpinnya disebut kepala suku, bukan raja.

Sistem pemerintahan di Kutai Martapura disebut dipelajari dari pedagang dan brahmana India Selatan. Yang sempat menjadi perdebatan, mengapa kerajaan tertua Nusantara justru berdiri di pedalaman Sungai Mahakam, alih-alih di pesisir? Menurut arkeolog Dwi Cahyono, faktor pertama adalah jarak Kalimantan ke selatan India lebih dekat dibanding pulau lain. Penyebaran kerajaan bercorak Hindu-Buddha waktu itu memang sangat jelas di Asia Tenggara. Sebelum Kutai Martapura, telah berdiri Kerajaan Campa di wilayah Vietnam.

Pedagang India yang rajin memburu emas dan gaharu adalah faktor kedua. Emas dan gaharu sukar ditemukan di tepi laut. Tidak heran bila Muara Kaman yang berdiri 120 kilometer dari muara Sungai Mahakam akhirnya “ditemukan.”

Interaksi Muara Kaman dengan pedagang dari selatan India (sebagian besar dari ras Tamil) juga membawa kemajuan. Bukan hanya transfer sistem pemerintahan dan agama, demikian pula teknologi di Muara Kaman. Penguasaan teknologi memungkinkan Mulawarman, sebagaimana tertulis dalam prasasti yupa, mampu menaklukkan para kepala suku di sekitar wilayah kekuasaannya.

Teknologi di Muara Kaman terlihat dari alat transportasi. Sebelum kontak dengan pedagang India, penduduk lokal hanya membuat rakit dari batang kayu yang diikat. Selanjutnya, berkembang menjadi sampan tipe perahu lesung. Kemampuan membangun perahu papan berukuran sedang hingga besar dikuasai kemudian (hlm 126). Dari penggalian arkeologi di situs Muara Kaman, ditemukan manik-manik yang dibuat dari batu lokal. Ini menandakan bahwa masyarakat Kutai Martapura telah menggunakan perkakas logam untuk menggali. Termasuk menggunakan logam sebagai persenjataan.

Negara yang dipimpin Mulawarman juga dikenal makmur. Pertanda yang paling nampak adalah kemewahan sesembahan dalam upacara sebagaimana terukir dalam prasasti yupa. Mulawarman menyedekahkan emas yang amat banyaknya, tanah yang luas, biji wijen, hingga lembu. Dari seluruh persembahan itu, hanya sapi yang disebut jumlahnya, yaitu 20 ribu ekor. Para ahli belum sepakat mengenai jumlah ini, benar-benar 20 ribu ekor atau hanya dilebih-lebihkan. Namun, yang pasti, sapi ini memang banyak jumlahnya.

Kerajaan Kutai Martapura terus masyhur hingga abad-abad berikutnya. Hubungan dagang dengan Tiongkok makin mengukuhkan posisi Muara Kaman dan pelabuhan Danau Lipan sebagai pusat perniagaan di sepanjang aliran Mahakam. Kelak, posisi strategis inilah yang menjadi incaran pihak lawan. Salah satunya oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri di Jaitan Layar, Kutai Lama, sebelah hulu Sungai Mahakam. Pada seperempat pertama abad ke-17, bandar di Muara Kaman jatuh ke dalam kekuasaan Kutai Kartanegara. Dominasi Kerajaan Kutai Martapura di Sungai Mahakam yang lestari selama 13 abad pun akhirnya runtuh.( limber sinaga )

Sinergi Tingkatkan Investasi

Gubernur Sumut Ajak Seluruh Pihak Sinergi Tingkatkan Investasi

MEDAN,( kbn lipanri )

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), seluruh pihak diajak untuk saling bersinergi. Terutama dalam upaya meningkatkan investasi di daerah ini. Apalagi Sumut memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun.

FOTO

PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2019

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat, Ketua DPRD Sumut  Baskami Ginting, Pangkosek Hanudnas III Jhon Amarul, serta perwakilan Forkopimda  pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/12).

ARAHAN GUBERNUR

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memberi arahan pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/12).

CENDERA MATA

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima cendera mata yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/12). 

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada saat memberi arahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (4/12). “Sinergi itu perlu, kita lakukan tugas kita masing-masing dengan baik. Jika 1 perusahaan investasi Rp2 triliun, saya berharap ada 50 perusahaan investasi di Sumut, berarti jika ada 50 perusahaan nantinya akan ada investasi Rp100 triliun di Sumut,” kata Gubernur.

 

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Sumut akan terus meningkat. Tenaga kerja yang ada di Sumut akan diserap banyak. “Dengan banyaknya perusahaan yang investasi, akan banyak juga tenaga kerja kita yang diserap,” kata Edy Rahmayadi.

Untuk itu, Edy mengharapkan segala sesuatu yang menjadi penghambat investasi, seperti birokrasi yang berbelit diharapkan tidak ada lagi. Namun dengan catatan tidak melakukan pelanggaran aturan yang sudah ada.

Edy juga meminta semua pihak agar tetap optimis dan berupaya menggerakan perekonomian Sumut sesuai dengan 5 program priroritas RPJMD 2019-2023 Sumut. Di antaranya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Penyediaan lapangan kesehatan yang baik dan berkualitas. Serta peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Selain itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan pembangunan infrastruktur Destinasi Super Prioritas Danau Toba yang sedang digenjot pemerintah pusat. Dengan berupaya ikut meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Danau Toba. “Mari kita manfaatkan kesempatan itu, kita tingkatkan pariwisata kita,” katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan di tengah optimisme perbaikan ekonomi pada 2020, secara kedaerahan perekonomian Sumatera Utara juga memiliki sejumlah tantangan.  “Pertama, dominasi ekspor produk ekstraktif dan gejala deindustrialisasi. Di tengah potensi sumber daya alam yang beragam, ekspor didominasi oleh produk CPO dan Karet yang sangat rentan terhadap gejolak harga,” katanya.

Selain itu, katanya, tantangan birokrasi dan daya saing Sumut perlu mendapat perhatian. Investasi merupakan salah satu kunci utama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi lepas dari stagnansi di kisaran 5%. “Hasil asesmen kami, Sumatera Utara membutuhkan tambahan investasi senilai Rp54 triliun/tahun untuk meningkatkan pertumbuhan sebesar 1%,” katanya.

Turut hadir Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangkosek Hanudnas III Jhon Amarul, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, serta Bupati dan Walikota se-Sumut, dan undangan lainnya. ( limber sinaga )

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan Bantu Selesaikan Masalah Kemiskinan

MEDAN,( kbn lpanri )

Kemiskinan adalah fenomena multidimensional. Karena itu, masalah kemiskinan harus didekati dalam berbagai aspek, termasuk di antaranya aspek gender. Pemberdayaan dan partisipasi perempuan perlu terus didorong, dengan harapan bisa membantu selesaikan masalah kemiskinan.

FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) R Sabrina menghadiri sekaligus membuka kegiatan Diskusi Tematik Perempuan dan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Provinsi Sumatera Utara di Lili Meeting Room Lantai 1 Hotel Grand Mercure Jalan Prof. H. M Yamin Medan, Sabtu (30/11/2019).

Hal ini diutarakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov)  Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka Diskusi Tematik Perempuan dan Kemiskinan di Provinsi Sumut Tahun 2019, di Lili Meeting Room, lantai 1 Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Sabtu (30/11).

Diskusi dihadiri puluhan peserta mewakili Dinas PPPA Sumut dan Medan, Ormas Perempuan, akademisi, dan pelaku usaha. Turut hadir sebagai pembicara yakni Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Pribudiarta Nur Sitepu, Staf Ahli Menteri PPPA RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu, Kepala Dinas PPPA Sumut  Nurlela, Akademisi Prof Ritha F Dhalimunthe, dan mewakili Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.

 

"Sudah banyak penelitian yang menyebut bahwa meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan khususnya di sektor ekonomi bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Ibu rumah tangga yang bekerja misalnya bisa membantu bapak memenuhi kebutuhan atau belanja dasar keluarga," ujar Sabrina.

Pemberdayaan ini, kata Sabrina, harus diiringi dengan membantu para perempuan mengakses wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan diri. Sehingga, dirinya memiliki keahlian yang ditawarkan untuk bisa berdaya dan mandiri. "Untuk itu, di sini perlu kita diskusikan bersama, solusi-solusi yang bersifat aplikatif di lapangan," tuturnya.

Sabrina menilai ada dua hal mendasar masalah pemberdayaan perempuan. Pertama yaitu terkait lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal. Kedua yaitu lemahnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional, dan daerah. "Mudah-mudahan lewat diskusi ini, hal mendasar ini bisa kita bahas dan selesaikan. Mari kita ikuti diskusi ini dengan seriusa," ajak Sabrina, saat membuka diskusi secara resmi.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan bahwa menurut data indeks pemberdayaan gender, peran perempuan di sektor publik akan terus meningkat. Pada tahun 2024, diproyeksikan tenaga kerja profesional perempuan akan mencapai 48.7 persen. "Artinya sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat mencapai 40 persen," katanya.

Ada banyak peluang dan ruang bagi perempuan untuk bekerja tanpa meninggalkan urusan domestiknya di era industri 4.0 saat ini. Bekerja di rumah melalui komputer bisa memberikan penghasilan. "Untuk itu, saat in iyang perlu juga kita bahas dalam diskusi ini adalah peningkatan kapablitas perempuan di era digital," pesan Pribudiarta.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri PPPA RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu menyebut bahwa diskusi tematik di Sumut ini merupakan diskusi ketiga yang lakukan Kementerian PPPA setelah terlaksana di Yogyakarta dan Jawa Timur. Harapannya, untuk memperoleh masukan, rekomendasi, serta solusi terkait masalah penanggulangan kemiskinan yang peka gender.

"Karena penelitian menyebutkan bahwa 70 persen penduduk miskin itu adalah perempuan. Menteri perekonomian kita tahun 2018 menyebut bahwa penduduk miskin Indonesia 60 persen itu adalah perempuan, mudah-mudahan upaya kita lewat diskusi tematik ini bisa mengubah situasi tersebut," harapnya.( limber sinaga )

Torehkan Sejarah Gemilang

Adam Malik, Siantar Man yang Mampu Torehkan Sejarah Gemilang

Medan,( kbn lipanri )

Adam Malik, Siantar Man yang Mampu Torehkan Sejarah Gemilang

Apa yang terlintas dalam benak saat Anda mendengar kata Siantar Man. Mungkin persepsi yang tertanam adalah hal negatif.

Siantar adalah penggalan nama Kota Pematangsiantar. Kota ini adalah kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Kota Medan.

Banyak persepsi negatif yang berkembang tentang istilah Siantar Man. Ada yang beranggapan orang yang berasal dari Kota Pematangsiantar penuh dengan kejahatan, preman, atau begundal.

Memang tak dipungkiri ada beberapa nama yang berasal dari Kota Pematangsintar tercatat masuk dalam dunia yang melanggar hukum. Sebut saja Amir Damanik dan Porang Simanjuntak.

Namun patut juga diperhatikan di Kota Pematangsiantar lahir tokoh-tokoh bangsa. Sebut saja Wakil Presiden Adam Malik atau mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar. Ada juga petinju legenda Indonesia Syamsul Anwar Harahap.

Syamsul Anwar Harahap (kelas welter ringan) adalah petinju pertama yang terpilih sebagai Best Boxer President`s Cup dan itu terjadi di Istora Senayan, Jakarta tahun 1976.

Namun tokoh asal Pematangsiantar yang paling dikenal adalah adalah mantan Wapres Adam Malik. Nama lengkapnya adalah H Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar 22 Juli 1917 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun.

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar.

Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatra Thawalib Parabek di Bukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Lalu pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara.

Adam Malik yang dijuluki Si Kancil ini mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1978-1983. Dia merupakan diplomat kunci dalam berbagai kebijakan luar negeri RI pada awal Orde Baru.

Adam Malik merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan media massa. Adam Malik awalnya memang seorang wartawan dan karirnya terus naik.

Banyak orang bingung dan tak percaya jika Adam Malik yang secara formal hanya tamat SD (HIS) ini pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York dan merupakan salah satu pendiri LKBN Antara.

Kemahirannya memadukan diplomasi dan media massa menghantarkannya menimba berbagai pengalaman sebagai duta besar, menteri, Ketua DPR hingga menjadi wakil presiden RI.

Adam Malik yang berpostur kecil dan dijuluki “si kancil” juga dikenal sebagai salah satu pelaku dan pengubah sejarah yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga proses pengisian kemerdekaan dalam dua rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Ketika usianya masih belasan tahun, Dia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok, Tapanuli Selatan padam 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul.

Lalu pada usia 17 tahun, Adam Malik menjadi ketua Partindo di Pematangsiantar (1934-1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Panjang sudah pengabdian Adam Malik terhadap bangsa ini. Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 setelah kanker menggerogoti levernya.

Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan.

Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, di antaranya adalah Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998.

Jadi inilah yang perlu diingat, Kota Pematangsiantar banyak melahirkan tokoh besar dan berjasa terhadap bangsa ini. Dari Kota Pematangsiantar jugalah lahir tokoh yang mampu membuat toresan sejarah bangsa ini.

Jadi jika ada sebagian orang kerap mempersepsikan istilah "Siantar Man" masih diindetikkan dengan kekerasan atau premanisme, maka keliru. Dan perlu dicatat Kota Pematangsiantar adalah salah satu kota di Indonesia penyumbang lahirnya tokoh-tokoh besar bangsa.( limber sinaga )

Pengadaan Barang dan Jasa

Sabrina Ingatkan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Selalu Taat Aturan

DELISERDANG,( kbn lipanri )

Pengadaan barang dan jasa haruslah transparan dan taat aturan. Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta penyedia barang atau jasa haruslah berintegritas dan profesional.

 FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina menghadiri kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis LPSE 2019 di The Hill Hotel and Resort, Jalan Jamin Ginting, Sibolangit, Deliserdang, Kamis (21/11

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat menutup kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis LPSE 2019 di The Hill Hotel and Resort, Jalan Jamin Ginting, Sibolangit, Deliserdang, Kamis (21/11). “Ada unsur utama dalam pengadaan barang dan jasa yakni OPD, Pokja, dan penyedia, ketiganya haruslah jujur, taat aturan, profesional,” kata Sabrina.

Sabrina juga berpesan agar ketiga unsur tersebut selalu memegang aturan yang ada, terutama mengenai pengadaan barang dan jasa. “Peraturan yang saudara pegang ketat itulah yang menolong saudara ke depan, tidak perlu takut siapapun, apalagi dijanjikan apapun, tunjukan integritas saudara,” pesan Sabrina, kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari OPD Pemprov Sumut, Pokja LPSE, dan penyedia barang/jasa.

Peningkatan LPSE adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kualitas pengelolaan layanan kapasitas dan keamanan informasi LPSE. Hal ini terus dilakukan agar pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat memberikan efisiensi yang signifikan bagi sistem keuangan.

LPSE adalah unit kerja satu institusi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik. LPSE memiliki sistem pendukung yakni Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

“Aplikasi ini adalah unit kerja yang memiliki karakter startegis kolaboratif dan berorientasi pada kinerja karakter proaktif, serta mampu melakukan perbaikan yang berkelanjutan,” kata Sabrina.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Syafruddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan sosialisasi dan bimbingan teknis perubahan sistem LPSE dari 4.0 menjadi versi 4.3. Menurutnya, perubahan tersebut perlu diberitahukan kepada OPD, pokja LPSE, dan penyedia barang dan jasa.

“Kita harapkan dengan perubahan tersebut, semoga proses tender di Sumatera Utara semakin transparan, karena sistem yang kita bangun semakin baik,” katanya.( limber sinaga )