Pekerjaan KSPN Terlihat Tahun Depan

Kunjungan Hari Ketiga di Danau Toba, Jokowi Yakinkan Pekerjaan KSPN Terlihat Tahun Depan

SAMOSIR,( kbn online )

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda kunjungan kerjanya pada hari ke tiga di Kabupaten Samosir,  Rabu (31/7). Setelah mendatangi sejumlah tempat destinasi maupun proyek fisik, dirinya pun meyakinkan bahwa program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ini dapat di lihat akhir tahun depan.

 FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kunjungan Kerja hari ke-Tiga di Kab. Samosir, Rabu (31/7). Presiden bersama Gubernur mengunjungi lokasi wisata Batu Persidangan Huta Siallagan di Kec. Simanindo dan meninjau Proyek Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Pangururan.

“Jadi sudah tiga hari ini, kita sudah kunjungi beberapa titik yang ada di kawasan Danau Toba,  baik yang di sini, Taput, Tobasa dan Humbahas, Simalungun. Saya juga jalan keliling Samosir, sudah selesai. Tinggal 21 km saja, tahun ini rampung,” ujar Jokowi, saat melihat progres proyek pembangunan kawasan Tano Ponggol di Pangururan, Samosir.

Jokowi menjelaskan, bahwa sebelum itu dirinya telah mengunjungi desa adat , desa ulos di Huta Siallagan, pasar suvenir serta pasar tradisional di Pangururan. Semua tempat dan destinasi yang ada katanya, akan dikerjakan tahun ini dan tahun depan. Dengan begitu, dimungkinkan proyek dapat diselesaikan semuanya.

“Termasuk dermaga pelabuhan, akan diselesaikan semuanya. Sehingga setelah ini selesai, maka langkah berikutnya adalah mempromosikan pariwisata Danau Toba secara besar-besaran.  Setelah produknya ini betul-betul selesai,” sebutnya, terkait Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Khusus untuk Tano Ponggol yang disinggahi Presiden, juga dinilai sebagai pekerjaan besar. Sebab selain membangun jembatan baru yang lebih bagus, juga memperlebar dan memperdalam jalur air pemisah antara Pulau Samosir dengan Sumatera. Sehingga nantinya kapal dapat mengelilingi Danau Toba. “Jadi paralel dikerjakan. Ini kan terusan Tano Ponggol ini dilebarkan 80 meter. Semuanya juga akan direhab total,” tegasnya.

Selain itu, terkait lingkungan juga disinggung dalam kunjungan Presiden RI tersebut. Sebab isu pencemaran air Danau Toba sudah sejak lama menjadi polemik. Penyebabnya yakni limbah domestik dan keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA). Disampaikan Jokowi, saat ini sedang dilakukan pengujian terhadap kualitas air oleh ahli.

Pengujian itu, katanya, akan menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya dicarikan solusi untuk itu. Namun jika tidak dapat, kemungkinan besar akan ditutup. Karena selain masalah itu, pemerintah juga akan menyiapkan bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang harus sinkron dengan sekolah.

“Termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di sini, kita arahkan ke jurusan pariwisata. Ini paralel semuanya. Nanti dilihat perubahannya akhir tahun depan,” pungkas Jokowi, yang juga mengatakan akan mengambil lahan hutan dan menanaminya kembali.

Selanjutnya, Jokowi bersama rombongan pun mengunjungi Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba di Sigulattti. Dari sana, Jokowi disuguhkan Kopi asal Samosir sekaligus melihat apa yang ditampilkan di dalam gedung informasi tersebut.

Senada dengan upaya tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui jika dirinya pernah menggalakan penanaman pohon hutan di kawasan Danau Toba atau disebut Toba Go Green. Namun saat itu dirinya masih bertugas sebagai Pangdam I/BB. Kini program itu diharapkan dapat berlanjut setelah beberapa tahun setelahnya.

“Ya, Toba Go Green. Ya nanti setelah pulang ini saya akan ketemu Pangdam. Jadi TNI/Polri bersama melakukan penanaman pohon di Danau Toba,” jelas Gubernur sebelum beranjak menuju Humbahas mendampingi kunjungan kerja Presiden RI.

Hadir dalam rombongan Menko Maritm Luhut Panjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara dari Sumut, ikut mendampingi Ketua TP-PKK Sumut Hj Nawal Edy Rahmayadi, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Kadis Pariwisata Hidayati, Kepala Kesbangpol Anthony Siahaan serta pejabat lainnya. ( limber sinaga )

Rancangan P-APBD 2019

Pemprov Sumut Sampaikan Nota Keuangan dan Rancangan P-APBD 2019

MEDAN,( kbn online )

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019, Senin (29/7) dalam rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan setempat, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Senin (29/7).

 FOTO

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019, Senin (29/7) dalam rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan setempat, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Senin (29/7).

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terhormat, atas kerja keras yang telah diberikan, sehingga rapat paripurna hari ini dapat dilaksanakan, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019,” ujar Wagub dalam rapat paripurna yang pimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan.

Wagub mengatakan, penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda P-APBD 2019 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumut tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara P-APBD 2019 pada 22 Juli 2019 lalu.

“ Nota Keuangan dan Rancangan Perda P-APBD 2019 yang kami sampaikan ini telah mempedomani Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan sasaran pokok pada RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan visi, misi dan program kerja Pemerintah Provinsi Sumut,” ujar Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah menyebutkan, dalam Rancangan P-APBD 2019 pendapatan daerah ditargetkan Rp14.034.339.344.970 yang mengalami penurunan sebesar Rp1.293.413.172.616 atau sebesar 8,44% dari yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp 15.327.752.517.586.

Sedangkan untuk belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp14.726.662.153.406 mengalami penurunan sebesar Rp817.245.611.179 atau sebesar 5,26 %  dari yang dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp15.543.907.764.586. Alokasi belanja daerah tersebut meliputi belanja tidak langsung Rp10.088.596.399.007 dan belanja langsung sebesar Rp 4.638.065.754.399.

Disampaikan juga, pembiayaan daerah pada P-APBD Tahun 2019 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp981.167.561.436 yang bertambah Rp 481.167.561.436 atau naik sebesar 96,23% dari APBD Murni sebesar Rp 500.000.000.000. "Dimana pembiayaan daerah ini bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018," terang Wagub.

Lalu pengeluaran pembiayaan daerah pada P-APBD Tahun 2019 menjadi sebesar Rp288.844.753.000 mengalami pertambahan sebesar Rp5.000.000.000. "Pengeluaran pembiayaan dimaksud dianggarkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu kepada PT Bank Sumut sebesar Rp 283.844.753.000," ungkap Musa Rajekshah.

Usai menyampaikan pidato, Wagub Musa Rajekshah yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019 kepada Wakil Ketua DPRD Sumut Sidang Ruben Tarigan. ( limber sinaga )

Perayaan Adhi Tiruvila

Hadir di Perayaan Adhi Tiruvila, Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Merawat Kerukunan Antar Umat
 

LANGKAT,( kbn online )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri perayaan Adhi Tiruvila di  Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil, Padang Cermin, Kabupaten Langkat, Minggu (28/7). Pada kesempatan itu Gubernur menekankan pentingnya menjaga kerukuran dan kesatuan umat.

 FOTO

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin didampingi Tokoh Hindu Sumut AS Kobalen, hadiri perayaan Adhi Tiruvila di kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil, Padang Cermin, Langkat, Minggu (28/7).

Gubernur menyampaikan, Provinsi Sumut memiliki beragam etnis yang harus dijaga kerukunannya. Serta harus tetap bersatu untuk membangun bangsa. "Saya ucapkan selamat atas perayaan ini, inilah bagian dari kerukunan kita, saya harap kerukunan terus terjaga, Sumatera Utara ini milik kita semua," kata Edy Rahmayadi.

Menurut Edy Rahmayadi, masyarakat Sumut sangat religius. Namun perlu kegiatan yang mengikat semua umat tanpa kecuali. “Saya menginginkan ini menjadi suatu kegiatan yang mengikat kita semua,” ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi kegiatan perayaan Adhi Tiruvila tersebut. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mempererat kerukunan umat dan mendekatkan diri pada Tuhan. “Sehingga Sumatera Utara bisa rukun aman dan tenteram, sehingga tercipta Sumut bermartabat,” katanya.

Gubernur juga menandatangani prasasti peresmian Gapura Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil, yang ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Hindu AS Kobalen. Dia mengajak seluruh umat beragama bersatu dalam kesatuan Indonesia. “Kekuatan alam akan kita satukan dalam kebangkitan seluruh agama di nusantara dengan satu kekuatan yang kami artikan dalam doa usaha, iman, dan takwa,” pesannya.

Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil. Lantaran kuil tersebut memiliki patung Dewa Murugan tertinggi di Indonesia. Patung ini terletak persis di sebelah kuil.

Patung tersebut memiliki tinggi 16 meter. Bahkan patung ini adalah tertinggi kedua di dunia. Rekor tertinggi Patung Dewa Murugan dipegang oleh negara Malaysia dengan tinggi 18 meter.

Turut hadir pada kesempatan itu Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Dirjen Bimas Hindu Ketut Widnya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak.( limber sinaga )

PATUNG MURAGAN TERBESAR KE DUA DI DUNIA

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima piagam pernghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas dinobatkannya Patung Dewa Murugan yang terletak di Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil sebagai Patung Dewa Murugan terbesar ke dua di dunia,  Padang Cermin, Langkat, Minggu (28/7). Pemberian piagam tersebut disaksikan oleh Bupati Langkat Terbit Rencana dan Tokoh Hindu Sumut AS Kobalen. Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu / fahmi aulia

TANDATANGANI PRASASTI

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani prasasti peresmian Gapura Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil di Padang Cermin, Langkat, Minggu (28/7). Disaksikan Bupati Langkat Terbit Rencana, Tokoh Hindu Sumut AS Kobalen, Dirjen Binmas I Ketut Widnya, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya. Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu / fahmi aulia

GUNTING PITA

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Bupati Langkat Terbit Rencana, Dirjen Binmas I Ketut Widnya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, menggunting pita sebagai tanda diresmikannya Kuil Shri Raja Rajeshwari Amman Kovil di Padang Cermin Kabupaten Langkat, Minggu (28/7)

Pekan Inovasi dan Investasi Sumut 2019

Pekan Inovasi dan Investasi Sumut 2019, Perkuat Informasi Potensi Daerah
  MEDAN,( kbn online )

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah membuka Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi Sumut 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (25/7). Memperkuat informasi tentang potensi daerah menjadi satu kunci untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.

 FOTO

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah membuka Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (25/7/2019). Wagub berharap ke depan adanya informasi yang mudah diakses, supaya orang bisa lihat apa peluang investasi  dan persyaratannya, sehingga para investor tertarik karena pelayanan terbaik.

Hadir diantaranya Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah, Konsul Malaysia Aminuddin, Konsul Singapura Richard Grosse, Rektor UMSU Dr Agussani, mewakili unsur Forkopimda Sumut. Sementara turut mendampingi Wagub, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Arief Trinugroho, Kasatpol PP Suriadi Bahar, Kepala Dinas Perkebunan Herawati serta sejumlah pejabat lainnya.

Sebagaimana disampaikan bahwa pada 2018, pencapaian nilai investasi di Sumut mencapai Rp24,82 triliun, atau melebihi target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk provinsi ini sebesar Rp23,64 triliun. Sedangkan untuk 2019, target tersebut dinaikkan menjadi Rp33,91 triliun, dimana pada triwulan I terealisasi Rp5,5 Triliun.

“Inikan (investasi) terkait perizinan juga. Jadi harus membuka informasi yang mudah diakses, supaya orang bisa lihat apa peluang investasi dan persyaratannya. Supaya investor tertarik karena pelayanan terbaik,” ujar Wagub, usai mengunjungi puluhan stan yang telah terisi penuh.

Meski begitu, Wagub juga menegaskan kepada seluruh perusahaan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan. Sebab dengan begitu, peningkatan investasi yang diikuti bertambahnya tingkat produksi dari berbagai jenis, tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan. Apalagi Sumut merupakan provinsi dengan potensi alam yang luar biasa.

“Kita ini kan koordinator dari seluruh kabupaten/kota. Jadi kita harapkan daerah itu memberikan informasi ke provinsi, apa yang menjadi peluang investasi baru di daerahnya. Karena tamu kita banyak juga yang dari luar (Asing), supaya kita bisa sampaikan apa saja yang berpeluang bagi mereka,” sebut Wagub.

Menurut Wagub, pasar di Sumut cukup menjanjikan bagi penanam modal terutama dari luar negara. Karena itu Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan membutuhkan dukungan masyarakat, pelaku usaha serta pihak terkait lainnya. Apalagi kegiatan Pekan Inovasi yang memasuki tahun ke-7 ini, dinilai dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi.

Sementara Kepada Dinas PMPTSP Sumut Arief Trinugroho dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan APBD, sehingga peran swasta, pemerintah kabupaten/kota serta BUMD/BUMN memeriahkan kegiatan selama empat hari (25-28/7) sangat membantu pemerintah mencapai visi Sumut Maju, Aman dan Bermartabat.

“Untuk tahun ini peserta bertambah menjadi 113 stand dari perusahaan, pemkab/pemko dan BUMD/BUMN. Dari sebelumnya di 2018, ada 57 peserta. Di dalamnya juga akan ada forum investasi Sumatera Utara yang akan membahas soal peluang investasi,” pungkasnya. ( limber sinaga )

Tempat Bersejarah di Medan

Sekda Kunjungi Tempat Bersejarah di Medan, Bukan Sekedar Peninggalan Masa Lalu

MEDAN,( kbn online )

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sabrina mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di Kota Medan, Minggu (21/7). Lokasi seperti Kesawan, Situs Kota China hingga Hutan Mangrove diharapkan bukan sekedar peninggalan masa lalu.

FOTO

 Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina mengunjungi Museum Situs Kota China, Minggu (21/7). Sabrina mendengarkan penjelasan mengenai Situs Kota China dari pendiri Museum Situs Kota China, Ichwan Azhari.

Dalam kunjungan tersebut, Sekda mendatangi Maktab atau tempat belajar (sekolah) dalam istilah bahasa Arab yang berada di kawasan Kesawan, belakang Masjid Bengkok. Menurutnya sekolah tersebut bukti peninggalan sejarah dunia pendidikan yang masih ada. Karena itu, meskipun menjadi situs, bangunan tersebut masih bermanfaat.

“Jadi kaluaupun mau buat museum, ya tidak sekedar peninggalan. Karena tetap ada kegiatan belajar mengajar,” ujar Sekdaprov bersama Sejarawan Ichwan Azhari.

Kunjungan selanjutnya, Sekda pun mendatangi Museum Situs Kota China di Medan Marelan untuk melihat peninggalan sejarah kuno yang disebutkan berasa dari berbagai negara pada masa lampau. Menurutnya apa yang ada di tempat ini sangat baik dan memberikan pendidikan sejarah khususnya bagi generasi muda.

“Kalau bisa di tempat ini, dibuat juga informasi mengenai situs menggunakan bahasa asing, Inggris dan China. Minta bantuan nanti kepada yang paham. Supaya yang datang bisa mengerti,” sebut Sekda.

Di halaman belakang Museum Kota China,  Sekda juga sempat menikmati pertunjukan Teater Rumah Mata yang menampilkan cerita tentang Tembikar, hasil karya pendahulu menggunakan bahan tanah. Penampilan sederhana dari anak muda penduduk sekitar pun mendapat apresiasi. Apalagi di bagian lain halaman belakang itu, ada kegiatan pengolahan sampah plastik dan botol air mineral menjadi meja dan barang  berguna lain.

Tidak hanya itu, beranjak dari Museum Kota China, Sekda juga mendatangi Rumah Baca yang dikelola Rumah Mangrove Indonesia. Baginya, kepedulian aktivis penjaga hutan mangrove kepada anak usia sekolah begitu penting. Karena masih banyak anak nelayan yang ikut melaut dan tidak sekolah akibat tuntutan ekonomi.

“Kasihan juga kan kalau seusia mereka harus melaut, karena mereka itu harusnya sekolah. Bagus lah ada kegiatan Rumah Baca, biar anak-anak itu bisa mendapat pendidikan,” sebut Sekda.

Sementara Sejarawan Ichwan Azhari menuturkan bahwa di Kota Medan ada begitu banyak bukti sejarah peninggalan masa lalu. Namun banyak juga yang hilang karena alasan pembangunan dan sebagainya. Termasuk juga hutan mangrove di kawasan Medan Utara yang diperkirakan berusia tua.

“Banyak yang kita coba perjuangkan supaya bangunan bersejarah tidak diruntuhkan, tetapi memang sering kalah. Jadi tinggal barang-barang yang tersisa yang bisa kita kumpulkan sebagai bukti sejarah,” ujar Ichwan yang juga membawa Sekdaprov mengunjungi lokasi hutan manvrove di Danau Siombak. ( LIMBER SINAGA )

Air Bersih dan Tata Kota

Gubernur Sumut dan Walikota Binjai Bahas Air Bersih dan Tata Kota

MEDAN,( kbn online )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah menerima kunjungan Walikota Binjai Muhammad Idaham beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, di ruang rapat lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (17/7).

 FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah menerima kunjungan dari Walikota Binjai Muhammad Idaham beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, di ruang rapat lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (17/7/2019).

Ada dua hal utama yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, yakni pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum melalui rencana pengembangan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 600 liter/detik, serta masalah tata kelola Kota Binjai secara umum.

Gubernur menyambut baik, sekaligus mendukung rencana pengembangan IPA tersebut. Menurutnya, selama hal tersebut untuk kebaikan masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pasti bersedia mendukung dan membantu. “Hal seperti ini lah yang kita butuhkan dalam membangun Sumut ini, saling komunikasi dan sinergi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.

Gubernur juga mengungkapkan, tidak ingin ada anggapan bahwa dirinya membeda-bedakan kabupaten/kota. Baginya, selama pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut memiliki keinginan untuk maju dan menyejahterakan rakyat, Gubernur selalu bersedia memberikan dukungan dan bantuan.

Selanjutnya, Edy Rahmayadi pun menyampaikan harapan kepada Walikota Binjai terkait tata kelola di daerah tersebut. Edy memberikan saran agar keindahan dan keteraturan di tengah kota tersebut senantiasa diperhatikan dan ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan orang luar yang  berkunjung memperoleh kesan baik. “Saya penginnya itu, indah dan bersih semua. Kita buat lah kota-kota itu nyaman, tolong diperhatikan,” ucap Edy Rahmayadi.

Walikota Binjai Idaham menerima masukan dari Gubernur, dan mengatakan bahwa Pemko Binjai memang sedang fokus untuk membenahi tata kelola Kota Binjai. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dewi Sri yang turut diresmikan Gubernur Edy Rahmayadi pada bulan Maret lalu merupakan salah satu upaya Pemko Binjai  untuk membenahi kawasan Binjai dan memberi ruang publik yang nyaman bagi warga.

“Kemudian Pak, pengembangan IPA ini adalah langkah kita untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum di Kota Binjai yang masih perlu untuk ditingkatkan. Hanya saja untuk pembangunan IPA ini tentu tidak mudah, saat ini kita membutuhkan dukungan. Untuk teknisnya akan dijelaskan oleh Direktur PDAM Tirtasari,” tuturnya.

Selanjutnya, Direktur PDAM Tirtasari Muhammad Idham menerangkan bahwa sebagai pengemban tugas melayani kebutuhan air minum masyarakat Kota Binjai, PDAM Tirtasari berencana menambah kapasitas IPA 600 liter/detik untuk tahun 2019. Pengembangan ini akan berdampak pada penambahan sambungan pelanggan hingga 11.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2025. “Saat ini, PDAM Tirtasari akan melakukan penjualan surplus air curah, dimana keuntungannya nanti akan kita gunakan untuk pembelian pipa,” jelas Idham.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi dan Umum Setdaprovsu Mhd Fitriyus, Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut Zonny Waldi, dan jajaran Pemko Binjai.( limber sinaga )

Bebaskan Medan dari Banjir

12 Pokja Dibentuk Untuk Bebaskan Medan dari Banjir

MEDAN,( kbn online )

Untuk menanggulangi banjir Kota Medan, telah dibentuk 12 kelompok kerja (Pokja) yang berasal dari lintas instansi, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Pokja tersebut saat ini sudah mulai bekerja hingga tahun 2022.

FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menyampaikan paparan di hadapan peserta acara Sosialisasi Kebersihan dan Mitigasi Pengendalian Banjir Kota Medan dan Sekitarnya di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro 30  Medan, Kamis (11/07).

Sebanyak 12 Pokja tersebut yaitu Pokja Sosialisasi Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pokja Perencanaan dan Penganggaran, Pokja Pelaksana Teknis, Pokja Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Pokja Keamanan dan Ketertiban, Pokja Pembebasan Lahan dan Relokasi, Pokja Kebersihan Lingkungan dan Sungai, Pokja Review dan Revitalisasi Kanal Banjir Drainase Perkotaan dan Pemukiman Kota Medan dan sekitarnya, Pokja Mitigasi Banjir Medan dan sekitarnya, Pokja Humas dan Media Center, Pokja Sekretariat, dan Pokja Kelompok Tenaga Ahli.

Hal itu terungkap pada acara sosialisasi kebersihan dan mitigasi pengendalian banjir Kota Medan dan sekitarnya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Kamis (11/7). Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Danlantamal I Belawan Abdul Rasyid, Sekdaprov Sumut Sabrina, Wakil Walikota Medan Ahyar Nasution, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, perwakilan Poldasu dan Kodam I/BB, BWS Sumatera II, akademisi, OPD Pemprov Sumut, para lurah Kota Medan.

Gubernur berharap, Pokja yang berasal dari berbagai instansi tersebut bekerja sama untuk mewujudkan Medan bebas banjir tahun 2022. “Ini tanggung jawab kita bersama, Sumut ini tergantung kita,” kata Gubernur.

Jika diperlukan, kata Gubernur, akan dilakukan pembebasan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan menyiapkan rumah susun bagi masyarakat yang terkena pembasan lahan. Anggaran yang digunakan untuk keseluruhan kegiatan tersebut akan menggunakan APBD dan APBN.

Edy Rahmayadi juga mengharapkan para lurah dapat mengimbau warganya masing-masing agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Menurutnya sungai harus dijaga semua orang, karena itu tanggungjawab bersama. Medan sebagai ibukota, juga harus menjadi kota yang bersih berseri dan bermartabat. “Sungai ini membuat rakyat sejahtera, jika sungai kotor bagaimana bisa digunakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Gubernur juga memaparkan kepada peserta sosialisasi beberapa pembangunan yang akan dilakukan di Kota Medan dan sekitarnya. Di antaranya pembangunan jalan tol layang Kota Medan, yang pencanangannya akan dilakukan 28 Juli 2019. Di kawasan Kualanamu, juga akan dibangun Sport Centre dan Islamic Centre yang di dalamnya ada asrama haji yang baru.

“Satu lagi, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Tuntungan, ada juga Marendal Botanical Garden, kita harus ada ruang terbuka hijau di dalam kota,” kata Edy Rahmayadi.( limber sinaga )

Masyarakat Meriahkan Festival Pesona Lokal

Wali Kota Ajak Masyarakat Meriahkan Festival Pesona Lokal

Medan ( kbn online )

Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan akan menggelar Festival Pesona Lokal pada tanggal 3 Agustus 2019 di Lapangan Merdeka Medan.  Event ini merupakan kali kedua di Kota Medan, dimana pada tahun lalu, Kota Medan menjadi juara Pertama se Indonesia.

Teks Foto :

1 – 4. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono menjelaskan uraian tugas pada saat memimpin Rapat Kegiatan Pelaksanaan Festival Pesona Lokal di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, Senin (8/7).

Dinas Pariwisata akan bekerjasama dengan RCTI dan diperlombakan di sembilan kota di Indonesia yakni Bandung, Solo Raya, Bali, Makassar, Malang, Pontianak, Medan, Palembang, dan yang terakhir Jakarta. Pada tahun ini, Kota Medan menjadi kota pertama diadakannya Festival Pesona Lokal.

Hal ini diungkap Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono saat memimpin Rapat Kegiatan Pelaksanaan Festival Pesona Lokal di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, Senin (8/7).

Selain itu, Kadis pariwisata Kota Medan juga mengungkapkan akan menampilkan kearifan lokal yang ada di Kota Medan seperti kuliner, kesenian budaya dan juga produk-produk UMKM yang ada di Kota Medan.

“Event ini sangat baik karena kita bisa mempromosikan kearifan lokal Kota Medan kepada masyarakat dan wisatawan yang ada di Kota Medan,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, dalam rapat yang juga dihadiri unsur Forkopimda dan segenap camat itu juga disebutkan, Festival Pesona Lokal akan diisi dengan peluncuran Tarian Ahoii Nusantara. Agus menjelaskan, Tarian Ahoii Nusantara merupakan tarian khas Kota Medan yang merupakan kolaborasi unsur olahraga dan seni etnis yang ada di Kota Medan.

“Nantinya acara ini juga akan diisi dengan peluncuran Tarian Ahoii Nusantara yang merupakan tarian khas Kota Medan dengan kolaborasi unsur olahraga dan seni etnis yang ada di Kota Medan,” kata Agus.

Kemudian, Agus menambahkan Festival Pesona Lokal juga akan menampilkan panggung hiburan untuk menghibur warga Kota Medan dengan mendatangkan artis Ibu Kota yakni Siti Badriah.

“Panitia akan mendatangkan penyanyi dangdut yang tengah naik daun lewat tembang Lagi Syantik yakni Siti Badriah serta Pasar Rakyat yang menampilkan produk otomotif dan produk unggulan UMKM yang ada di Kota Medan sekaligus aneka kuliner," sebutnya.

Maka dari itu, Agus mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk ikut memeriahkan Festival Pesona Lokal dan kepada tim nantinya yang terkait dalam festival tersebut agar benar-benar menampilkan penampilan terbaik yang mereka punya agar Kota Medan dapat menjadi juara pertama lagi.

“Saya juga meminta kepada kalian semua agar benar-benar menampilkan penampilan terbaik yang kalian punya, kalian bisa mempersiapkan diri kalian mulai dari sekarang karna waktunya cukup panjang hingga tiba hari H,” harapnya.

Nantinya akan banyak konten acara yang ditampilkan dalam festival pesona lokal ini diantaranya lomba karnaval sensasi pesona lokal, lomba tari sensasi pesona lokal kontemporer, lomba sensasi melukis tenun etnik lokal, lomba selebgram sensasi pesona lokal, sensasi pesona hiburan lokal & nasional, bazaar sensasi pesona produk lokal, bazaar sensasi pesona kuliner & truck food, serta sensasi pesona games.(limber sinaga)

Pengamat: Pahami Sejarah Tanah Kerajaan dan Kesultanan

Sengketa Tanah Sari Rejo, Pengamat: Pahami Sejarah Tanah Kerajaan dan Kesultanan

MEDAN,( kbn online )

Sengketa tanah di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) tidak akan ada titik temunya jika tidak mengetahui sejarah asal muasal tanah Kesultanan dan Kerajaan.

Menurut toko adat setempat mengatakan”Sebelum masa penjajahan Belanda tanah itu telah di usahai dan dikuasai masyarakat kerajaan Karo bermarga Sembiring yang memiliki ulayat adat berbataskan Kesultanan Deli ( Medan ),Kerajaan Paranginangin bermarga Sinaga( Delitua ),Kerajaan Ginting (Binjai)  selanjutnya pihak Belanda bekerjasama dengan Kesultanan Deli untuk membuat perkebunan setelah Kerajaan Sembiring direvolusi)”, ujarnya.

"Pertama memang harus dilihat sejarah tanah itu dulu. Yaitu tanah Kesultanan dan kedatukan. Tanah-tanah yang dikontrakkan dan kontrak pertama itu kepada warga berkenegaraan Polondia seluas 770 hektare dengan dua kali kontrak yang berlangsung selama 75 tahun sejak tahun 1880-an,” kata Pengamat Hukum, Edy Ikhsan, Senin (28/1/2019).

Edy menuturkan, setelah kontrak tersebut gagal, sehingga dialihkan ke Perusahaan tembakau bernama Langkat Asosiasi. Kemudian dijual ke perusahaan terkenal Sumatera Timur, Deli Maatschappij. Selanjutnya, Indonesia merdeka, perkebunan itu sudah hampir punah dan tidak produktif lagi tahun 1950.

"Dari situ lah mulai warga menggarap masuk, bersamaan juga sebelumnya Deli Maatschappij minta ke Sultan Deli untuk membuat Bandara Polonia. Tahun itu juga, semakin kisruh karena warga kelaparan sampai keluar undang-undang darurat dari Presiden Soekarno yang mengancam bagi penggarap yang masuk ke lahan eks perkebunan itu akan ditangkap sampai ada yang dipenjara," terangnya.

Sejalan dengan itu, sambung Edy, untuk mengamankan nasionalisasi, Undang-Undang No 86/1958 yang dibuat Presiden Soekarno untuk perusahaan-perusahaan Belanda itu dinasionalisasinya dengan menurunkan prajurit TNI. "Sejak itulah dapat dan dikuasai orang itu (TNI) juga tanah-tanah yang di sekitar Polonia (eks lapangan terbang). Itu lah yang diduduki dan dikembangkan menjadi wilayah kekuasaannya TNI AU," ungkapnya.

Edy melanjutkan, pada 1918 Pemko Medan meminta sebagian kecil dari tanah-tanah itu untuk pengembangan Kota Medan. "Itu lah daerah Hermes sekarang, Mongonsidi. Jadi berkurang lah tanah itu dan dilepas Sultan Deli. Jadi bukan mintanya sama Belanda. Sari Rejo itu luasnya 260 hektare, di luar lahan-lahan yang untuk bercocok tanam oleh masyarakat," jelasnya.

Menurut Edy, itu sebenarnya tanah-tanah yang dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan kemudian beralih fungsi."Pengelolaan yang dikasih negara kepada TNI AU berpindah menjadi hak pakai dan kemudian pindah kepada pihak ketiga. Kalau memang masih bisa diusut, ya diusut," tuturnya.

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat (warga) yang kabulkan mereka sah sebagai penggarap, bukan pemilik tanah. Untuk itu, kata Edy, jika dilihat dari sejarah, tanah itu juga bukan milik TNI AU. “Itu tanah Kesultanan Deli dan Kedatukan Sukapiring. TNI AU tidak berhak juga, namun tanah itu belum dilepas dari hak milik Menteri Pertahanan dan belum dikeluarkan dari aset mereka. Makanya TNI AU bilang tanah itu bukan milik Sultan Deli," ucapnya.

Dalam kasus ini, lanjut Edy, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa disalahkan. Sebab, BPN akan mensertifikasi satu lahan kalau situasinya sudah bersih dan tidak ada lagi silang sengketa. “Saya juga sudah berkali-kali sosialisasi di kalangan warga. banyak yang paham, banyak juga yang nggak paham," tambahnya.

Edy juga menjelaskan, jika menggunakan sistem hukum perdata, dapat dirujuk dari Pasal 1963 KUHPerdata yakni orang yang menguasai satu bidang tanah secara terus menerus lebih dari 30 tahun, tidak perlu lagi menunjukan alas hak apa pun. Sepanjang terus menerus dan mengelola itu dengan baik maka akan mendapatkan sebidang tanah atau disebut veriaring.

"Sebenarnya masyarakat disitu kuat kalau mau pakai hukum perdata. Gugat sekali lagi minta sebagai pemilik pakai hukum perdata. Tapi nanti memang Sultan Deli bisa intervensi juga karena asal usul tanahnya dari siapa," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi persoalan tanah masyarakat Sari Rejo. Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Jumsadi Damanik mengatakan, segera melaporkan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

“Setelah pertemuan ini, saya akan lapor kepada Gubernur. Setelah menemukan masalahnya, baru nanti kita akan koordinasi dengan Forkopimda terkait, dengan Lanud, dan Menkeu, sebenarnya masalahnya ada di mana, kemudian kita akan carikan solusinya,” kata Jumsadi.

Ketua Formas Sari Rejo, Pahala Napitupulu, mewakili pengunjuk rasa menyampaikan bahwa masyarakat Sari Rejo meminta dukungan Gubernur Edy Rahmayadi sebagai pimpinan tertinggi di Sumut untuk menyelesaikan persoalan tanah yang mereka alami sejak lama. Dengan memberikan rekomendasi ke Presiden Republik Indonesia, agar lahan warga segera dihapus dari daftar aset negara.

Pahala menyampaikan masyarakat Sari Rejo berhak mendapatkan status hak yang jelas atas tanah mereka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 229 K/Pdt/1991, tanggal 18 Mei 1995. “Atas putusan tersebut, warga berhak menempati tanah tersebut,” tandasnya.( limber sinaga )