PRESIDEN JOKO WIDODO SALURKAN 187 TRILIUN RUPIAH

PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO SALURKAN 187 TRILIUN RUPIAH  UNTUK DANA DESA

JAKARTA ( lsmlipanri online ) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 triliun terhitung sejak 2015-2018. Dana desa merupakan salah satu program Jokowi untuk pemerataan pembangunan nasional.

"Dana yang disalurkan ke desa sampai akhir tahun ini Rp187 triliun," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Data Kementerian PDDT mencatat, pada tahun pertama pemerintahan Jokowi telah menyalurkan dana desa sebesar Rp20,67 triliun kepada 74.093 desa, sehingga setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp280,3 juta per desa.

Total penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72%. Tahun 2016, anggaran dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp46,98 triliun yang disebarkan kepada 74.754 desa, dimana setiap desa mendapat jatah Rp643,6 juta.

Penyerapan dana desa tahun 2016 meningkat hampir 100% yaitu 97,65%. Sementara tahun lalu, pemerintah memangkas dana desa menjadi Rp60 triliun yang disebar kepada 74.910 desa sehingga setiap desa menerima kurang lebih Rp800,4 juta. Total penyerapan dana desa tahun lalu mencapi 98,26%.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran dana desa sebesar Rp60 triliun yang dijatah kepada 74.957 desa, sehingga setiap desa menerima Rp800,4 juta atau sama dengan tahun lalu. '

Eko menyebut, penyaluran dana desa telah berhasil membantu 10.000 desa naik kelas melalui pemanfaatan dana desa untuk peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Informasi tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga Maret lalu.

"Kita menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sedang lagi mengadakan sensus potensi desa. Kita tunggu aja, September data yang official keluar," kata Eko.

Adapun pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) menargetkan dapat meningkatkan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Jika jumlah tersebut sesuai dengan hasil survei BPS nanti, artinya pengentasan desa telah melampaui target pemerintah.

PERMASALAHAN PENCAIRAN DANA DESA

Realisasi pencairan dana desa hingga April 2018 mencapai Rp14,3 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Rp16,7 triliun.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, sebenarnya realisasi pencairan hingga 16 Mei 2018 sudah bertambah, dari sebelumnya Rp14,2 triliun (akhir April) sekarang sudah Rp16,7 triliun.

Akan tetapi memang ada pencairan yang melambat dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyalurannya dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pertama itu banyak daerah belum memenuhi persyaratan yaitu penetapan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Untuk memperbaikinya, Kemenkeu pun sudah memanggil Bupati dan Wali Kota dari 434 ke Jakarta.

Dalam pencairan dana desa ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Misalnya, untuk tahap I pencairan dana desa sudah 100% tersalurkan sebesar Rp12 triliun. Sedangkan untuk tahap II target penyaluran sebesar Rp24 triliun dan sampai 16 Mei 2018 baru terealisasi Rp4,68 triliun atau 19,5%.

"Pencairan tahap I itu ke 7.458 desa, tahap II sampai 16 Mei Rp4,68 triliun meliputi 97 daerah di 14.773 desa. Kami optimis hingga akhir semester I yaitu Juni nanti pada saat kita laporkan semster I ke DPR paling tidak sudah 60% atau Rp36 triliun dari total pagu dana desa Rp60 triliun tersalurkan seluruhnya ke RKUD," jelasnya dalam paparan APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Sebenarnya, kata Boediarso, cepatnya pencairan dana desa tahap I sebesar Rp12 triliun karena ada pembatasan waktu. Di mana jika sampai minggu ketiga Juni dana desa tahap I belum juga dicairkan maka akan hangus anggarannya.

Begitu juga untuk tahap ke II sebesar Rp24 triliun dibeirkan batas pencaitan paling lambat minggu keempat Juni 2018. Sanksinya sama, jika tidak dicairkan maka hangus. "Nah dengan batas waktu ini maka daerah pasti akan mempercepat penyaluran," ujarnya.

Selain itu, lanjut Boediarso, lambatnya pencairan dana desa karena belum disesuaikannya peraturan desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

"Penyesuaian terkait program padat tunai di desa, paling tidak 30% dana desa pembangunan sarana dan prasarana disalurkan khususnya upah," tandasnya. ( team )