CALON IBUKOTA NEGARA INDONESIA

CALON IBUKOTA NEGARA INDONESIA BERMASALAH

Pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Di Tenggarong Kalimantan Timur Mengaku Tak Terima Jika Pemerintah Mengklaim Bahwa Tanah Mereka Adalah Milik Negara.

Samarinda ( kbn lipanri )

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Tenggarong Kalimantan Timur, menyoal lahan ibu kota negara yang disebut sebagai lahan negara.

Ketua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata mengatakan, lahan tersebut adalah adalah milik Kesultanan kutai, bukan milik negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan sebagian lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi ibu kota negara bersama sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Keduanya terletak di Kalimantan Timur. Karena wilayah Kesultanan Kutai di masa itu meliputi Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang.

"Itu semua disebut Kutai di bawah kekuasaan kesultanan. Hanya saja tanahnya yang dibagi-bagi, tapi hak penguasaan tetap di Kesultanan Kutai. Mereka pakai hak garap. Kami merasa sedih kalau pemerintah mengatakan itu tanah negara," ungkap Ario di Kraton Kesultanan Kutai, Sabtu (19/10/2019).

Pengeran Ario menjelaskan, Kesultanan Kutai Ing Martadipura baru bergabung dengan RI pada 1959 setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Sebelum bergabung, Kerajaan Kutai berkuasa penuh atas seluruh wilayah Kutai sejak 1902 dan itu ada dalam arsip sejarah nasional.

Setelah bergabung dengan RI, dibuat beberapa kesempatan antara pihak kesultanan dan negara RI bahwa seluruh aset kesultanan tanah swapraja hanya dijadikan kantor pemerintahan Kaltim maupun kabupaten kota di dalamnya.

"Bukan berarti kesultanan menghibahkan kepemilikan tanah. Ini yang mestinya pemerintah bijaksana mengeluarkan statement. Kami juga cinta dan memiliki kebanggaan terhadap negara ini, tapi hak kami jangan diabaikan," ujar dia.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar negara memberi pengakuan dan penghargaan atas eksistensi kesultanan maupun kerabat yang mempunyai kuasa sebagai pemangku hibah.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyesalkan pemerintah pusat maupun daerah tak pernah mengundang pihak kesultanan membicarakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

"Kami tidak pernah diundang Bappenas ataupun gubernur Kaltim membahas soal ibu kota negara," ujar Ario.

"Itu semua disebut Kutai di bawah kekuasaan kesultanan," ungkap Ario di Keraton Kesultanan Kutai, Sabtu (19/10). "Hanya saja tanahnya yang dibagi-bagi, tapi hak penguasaan tetap di Kesultanan Kutai. Mereka pakai hak garap. Kami merasa sedih kalau pemerintah mengatakan itu tanah negara."

Pengeran Ario kemudian menjelaskan bahwa Kesultanan Kutai Ing Martadipura baru bergabung beberapa tahun dengan RI setelah kemerdekaan yakni pada tahun 1959. Sebelum bergabung, Kerajaan Kutai telah memiliki kekuasaan penuh atas seluruh wilayah Kutai sejak 1902 dan itu ada dalam arsip sejarah nasional.

Setelah bergabung dengan Republik Indonesia (RI), dibuat beberapa kesempatan antara pihak kesultanan dan negara RI bahwa seluruh aset kesultanan tanah swapraja hanya dijadikan kantor pemerintahan Kaltim maupun kabupaten kota di dalamnya. Atas dasar itu, pihaknya meminta agar pemerintah memberi pengakuan dan penghargaan atas eksistensi kesultanan maupun kerabat yang memiliki kuasa sebagai pemangku hibah dari Kesultanan Kutai.

"Bukan berarti kesultanan menghibahkan kepemilikan tanah. Ini yang mestinya pemerintah bijaksana mengeluarkan statement, tutur Ario. "Kami juga cinta dan memiliki kebanggaan terhadap negara ini, tapi hak kami jangan diabaikan."

Tak hanya itu, Ario dan pihaknya juga menyesalkan sikap pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pernah mengundang Kesultanan Kutai untuk membicarakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. "Kami tidak pernah diundang Bappenas ataupun gubernur Kaltim membahas soal ibu kota negara," tuturnya.( limber sinaga )

Keterbukaan Informasi

Edy Rahmayadi : Keterbukaan Informasi Akan Tingkatkan Investasi

MEDAN,( kbn lipanri )

Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Utara (Sumut), terutama investasi dari luar. Karena itu, semua pihak diharapkan mendukung upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah ini.

FOTO

1.        2. 3. 4. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah se Provinsi Sumut tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumut di Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Jum'at (25/10/2019).

2.       Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi para acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jumat (25/10), di Hotel Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota, Medan.

"Keterbukaan informasi publik itu penting untuk tingkatkan investasi. Untuk apa dibuka informasi ini ? adalah untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan. Kita harus bicara riil tentang keadaan yang sebenarnya, lalu kita bicara tentang pelayanan lembaga secara utuh," ucap Gubernur.

Edy Rahmayadi mencontohkan, bila Keterbukaan Informasi Publik itu baik, orang luar juga akan bertambah banyak yang berinvestasi ke Sumut, yang kemudian membuka banyak lapangan kerja, akhirnya berdampak pada meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) dan masyarakat pun bisa sejahtera. "Bayangkan bila banyak investor yang menanamkan uang di Sumut, bisa jadi nanti UMR mencapai Rp 8.000.000, pasti warga Sumut akan sejahtera," tambah Edy.

Edy juga menambahkan bahwa Informasi yang dikatakan dapat dipercaya (A1) itu harus benar dan tepat. Jangan sampai ada hal yang tidak benar disampaikan ke masyarakat. Pada kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan secara langsung penghargaan 9 Badan Organisasi Perangkat Daerah untuk kategori Informatif dari 41 badan organisasi perangkat daerah yang sudah disupervisi oleh Komisi Informasi (KI) Sumut.

Penerima penghargaan tersebut adalah Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Dinas Perkebunan Sumut, Dinas Ketahanan Pangan Sumut, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut.

Juga diserahkan penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut, setelah melalui proses monitoring dan evaluasi ada sembilan kabupaten/kota yang berhak menerima penghargaan dari Komisi Informasi Sumut yakni Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi, Pemko Medan, Pemko Binjai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemkab Labuhanbatu Utara.

Ketua Komisi Informasi Sumut Robinson Simbolon mengatakan penganugerahan ini berdasarkan hasil tahapan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi terhadap seluruh Pemda dan OPD yang ada di Sumut. Tujuannya untuk memberikan stimulus kepada badan publik agar menerapkan keterbukaan informasi publik.

Disampaikan juga, penilaian dan pemeringkatan ini bukan sebagai bentuk hukuman kepada daerah atau badan yang belum informatif. “Tetapi sebagai pengingat bagi kita semua untuk terus berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik,” ujar Robin.

Soekirman, Bupati Serdangbedagai pun menceritakan pengalamannya dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Awal menjalankanya memang saya merasa berat, namun saya punya prinsip lebih bagus dikasih yang pahit-pahit tapi jadi vitamin dari pada disajikan hal-hal yang manis manis nantinya malah jadi penyakit," ucap Soekirman.

Soekirman juga mengatakan bahwa semua kepala daerah adalah sumber berita dan sumber edukasi dan literasi untuk pembangunan bangsa. "Untuk itu kita harus bisa memanfaatkan informasi dengan koneksi yang ada, apalagi saat ini hampir semua orang sudah memiliki sosial media," tambahnya.

Ia pun mencontohkan untuk membangun dan menghubungkan informasi dari satu desa ke desa lain, ia membangun Sistem Informasi Desa (SID), dimana ada website dan radio hampir di setiap desa di Sergai. "Itu semua dikelola oleh jurnalis dari anak anak di setiap desa, kami pun tidak menggunakan APBD untuk menjalankanya, melainkan donatur dari luar," ungkap Soekirman.

Pada acara tersebut turut hadir Anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus, Wakil Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar dan Rektor UMSU Agussani. ( limber sinaga )

Tingkatkan Investasi

Gubernur Sumut: Kemudahan Perizinan Kunci Utama  

MEDAN,( kbn lipanri )

Kemudahan perizinan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan investasi. Semakin mudah proses pengurusan administrasi dan birokrasi, maka para investor akan semakin banyak yang berminat untuk berinvestasi. Untuk itu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini perlu dimaksimalkan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Penyelenggaraan PTSP Prima di Provinsi Sumut, di Four Points by Sheraton, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (25/10).

“Saya pernah tonton video presiden yang mengatakan bahwa mendongkrak investasi merupakan salah satu prioritas untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bila perlu, kata Presiden, dirinya akan revisi 74 undang-undang untuk memuluskan investasi. Nah, kita di daerah juga harus ikut dongkrak investasi,” kata Gubernur.

Selama setahun menjabat sebagai Gubernur, Edy Rahmayadi banyak menerima investor dari berbagai negara yang mengutarakan keinginan untuk melakukan investasi di Sumut. Jika penyelenggaraan PTSP bisa dimaksimalkan di daerah-daerah, tentu akan mempercepat pertumbuhan perekonomian.

Untuk itu, Edy meminta agar para peserta khususnya Pemda mengikuti Rakor dengan serius. Sehingga, saat pulang ke daerah masing-masing sudah memiliki pemahaman yang mantap dan lebih penting memiliki komitmen dalam penyelenggaraan PTSP Prima.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Eko Subowo menyampaikan, penyelenggaraan PTSP dalam prioritas nasional harus didorong dengan komitmen dari pimpinan daerah. Untuk itu lah, perlu dilakukan penandatanganan komitmen pemda pada penyelenggaraan PTSP.

Penandatanganan komitmen oleh Pemda se-Sumut dilakukan secara simbolis oleh beberapa perwakilan dan disaksikan langsung Gubernur Edy Rahmayadi dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho mengatakan, tujuan dilaksanakannya rakor adalah untuk mewujudkan fungsi dan kelembagaan Dinas PM PTSP sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas PM PTSP.

“Kemudian, untuk mewujudkan pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati/Walikota kepada PTSP kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, tercapainya PTSP prima khususnya yang difokuskan pada PTSP kabupaten/kota,” jelasnya.

Rakor dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 24-26 Oktober 2019. Adapun peserta yang mengikuti adalah para kepala daerah  se-Sumut, ketua DPRD se Sumut, Kepala OPD Teknis Provinsi Sumut, Kepala dinas dan pejabat PTSP se-Sumut, Kepala Bappeda, dan pihak terkait lainnya. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kemendagri, Tim Korsupgah KPK, BPKM, dan Dinas PM PTPS Sumut.( limber sinaga )

Temu PKLU GPIB 2019,Lansia

Gubernur Sumut Buka Temu PKLU GPIB 2019,Lansia Adalah Semangat danBerkat Bagi Kaum Muda

MEDAN,( kbn lipanri )

Kaum lanjut usia atau lansia memang tidak lagi selincah masa muda. Namun dalam hal semangat dan nasihat, peran mereka sangat diperlukan oleh generasi muda. Karena itu keberadaan para orang tua menjadi penting dalam kehidupan.

 

FOTO

Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi menghadiri kegiatan Temu  Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU) Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) di Ballroom Hotel Grand Mercure Angkasa, Jalan Sutomo Kota Medan, Jum'at (25/10) malam. Gubernur juga meresmikan acara tersebut dengan memukul alat musik tradisional Tagading bersama panitia dan para pendeta.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat menghadiri sekaligus membuka acara Temu Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU) Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), di Hotel Grand Mercure Angkasa, Jalan Sutomo Medan, Jumat (25/10) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait keberagaman bermasyarakat yang belakangan sering kali dipersoalkan. Khususnya soal keagamaan yang menurutnya kurang tepat jika itu menjadi alasan untuk seseorang tidak mau berteman dengan orang lain.

“Yang pasti, tidak ada Agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Kita berbeda itu hanya soal akidah dan ibadah,” ujar Edy, di hadapan 500-an lansia dari GPIB berbagai Provinsi di Indonesia.

Pesan berikutnya adalah, bagaimana menghormati orang tua. Bagi Edy, sosok ayah dan ibunya, adalah paling penting dalam hidup. Sebab, sang ayah (almarum), adalah Prajurit TNI berpangkat Sersan. Sementara ibu, menjadi penjual kue.

“Makanya saya waktu sekolah, ibu saya tukang kue. Ya saya yang antar kuenya. Jadi walaupun Bapak saya hanya Sersan, anaknya bisa Letnan Jendral,” sebut Gubernur.

Kemudian Gubernur mengingatkan bahwa keberadaan lansia harus diperhatikan. Terlebih, generasi muda membutuhkan berkat dan nasihat dari orang-orang yang sudah lebih dahulu hidup dan menjalani kehidupan degan berbagai pengalamannya.

“Yang pasti saya yakin, kalau kita mau masuk surga tak akan bisa tanpa berkat dari orang tua. Makanya saya sangat bahagia dengan ini. Selamat datang dan beracara di tempat ini,” sebut Gubernur.

Ketua Majelis Sinode GPIB Paulus Kariso Rumambe mengatakan pihaknya bersyukur atas terlaksananya acara rutin dalam rangka memperingati HUT ke-9 GPIB 2019. Dia pun mengimbau agar para lansia yang tergabung di PKLU, memperhatikan jemaat yang ada di pos-pos pelayanan terutama di desa terpencil.

“Keunikan sinode, memiliki pos pelayanan kesaksian yang tersebar si pelosok pedesaan. Jadi tugas kita menanti, mari kita keluar. Saatnya kita melirik, minimal mendoakan jemaat yang ada di pos pelayanan dan kesaksian,” kata Paulus Rumambe didampingi Ketua Panitia Temu PKLU GPIB Pdt Jhony Lontoh.

Dirinya juga menekankan bahwa tujuan GPIB hadir di pelosok pedesaan, karena program pemerintah saat ini menitikberatkan pada pembangunan desa. Sehingga pihaknya mengingatkan para jemaat untuk tidak terlena di wilayah perkotaan.

“Karena saya membayangkan, masa depan Indonesia ada di pedesaan. Pembangunan infrastruktur, hingga menerobos wilayah pedalaman. Sesuai nawacita Presiden RI Joko Widodo,” pungkasnya.

Pembukaan sendiri ditandai dengan pemukulan gondang taganing oleh Gubernur dan sejumlah pimpinan serta pengurus PKLU GPIB. Juga ada penyerahan plakat penghargaan dari Majelis kepada Gubernur. ( limber sinaga )

Penghargaan Dari Kementerian Keuangan

Berhasil Raih Opini WTP,17 Pemda di Sumut Dapat Penghargaan Dari Kementerian Keuangan

MEDAN,( kbn lipanri )

Sebanyak 17 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sumut menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.

 

FOTO

1. 2. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI di Aula Raja Inal Siregar, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (22/10/2019).

Piagam penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/10).

Sebanyak 17 Pemda yang menerima penghargaan adalah Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko  Sibolga, Pemko Tebingtinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Deliserdang, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.

 

Penghargaan untuk Pemprov Sumut diserahkan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti kepada Gubernur Edy Rahmayadi. Sedangkan penghargaan untuk Pemkab/Pemko diserahkan Gubernur Sumut kepada kepala daerah kabupaten/kota.

Gubernur Edy Rahmayadi berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan Raihan Opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya. “Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” tegasnya.

Menurut Gubernur, perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK. “Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama, karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan,” kata Edy Rahmayadi.

Diketahui, Ini kelima kalinya berturut-turut Pemerintah Provinsi Sumut berhasil meraih penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu RI bersama dengan tiga Pemda lainnya, yaitu Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Di banding tahun lalu, jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu hanya 14, tahun ini bertambah menjadi 17 Pemda.

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut Tiarta Sebayang mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. “Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya.

Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018. Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.

Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti.

Menurutnya WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. “Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,” katanya. ( limber sinaga )

Kejujuran dan Berkorban

Wisuda ke-28 STOK Binaguna Medan,Edy Rahmayadi IngatkanTentang Kejujuran dan Berkorban

MEDAN,( kbn lipanri )

Kejujuran dan sikap rela berkorban diharapkan tetap dipegang teguh para sarjana ketika kembali dan berkiprah di tengah masyarakat. Sehingga kehadiran para sarjana dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Ramayadi pada acara Wisuda ke-28  Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna Medan, di Ballroom Hotel Le Polonia Medan, Sabtu (19/10).

Pesan itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Ramayadi pada acara Wisuda ke-28  Yayasan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna Medan, di Ballroom Hotel Le Polonia Medan, Sabtu (19/10). "Selamat pada kalian semua sebagai sarjana olahraga. Berarti kalianlah yang paling jago dalam olahraga ini, walaupun belum tentu kalian paling kuat daripada atlet itu. Tapi dibalik itu semua saya berpesan pada kalian semua tetap utamakan kejujuran," ucap Gubernur.

Hadir di antaranya Ketua STOK Binaguna Medan Liliana Puspa Sari, Ketau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Bahdin Nur Tanjung, Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto, Ketua Yayasan STOK Binaguna Medan Bobby Indra, para wisudawan dan orang tua.

 

Gubernur juga menyampaikan, dengan ilmu yang didapat dapat selama masa pendidikan para sarjana diharapkan dapat memberikan kontribusi pada negara. “Apapun alasannya kalian sekarang sudah sarjana, apa yang bisa kalian perbuat untuk negara ini, lakukanlah untuk kemajuan negara. Kemudian saya meminta kalian untuk berkorban dan berjiwa patriot membela negara," katanya.

Edy Rahmayadi juga memotivasi para wisudawan dalam menjalani kehidupan ini untuk tidak mudah menyerah. Kepada wisudawan Edy meminta untuk terus menorehkan prestasi dan membawa nama harum Sumut.

"Pastikan di hati kalian, saya tidak menyerah apapun yang terjadi, karena begitu kalian keluar dari ruangan ini ada tantangan-tangan besar yang kalian hadapi. Kalau kalian tidak pernah menyerah,  kalian pasti berhasil," katanya.

Ketua STOK Bina Guna Medan Liliana Puspa Sari mengatakan, acara wisuda kali ini ikuti oleh 221 orang wisudawan. Menurutnya, pelaksanaan wisuda ini menandai secara akademis para widusawan  telah mampu menyelesaikan studi sesuai ketentuan.

"Harapan kami agar saudara terus belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Lakukan studi berkelanjutan yang merupakan salah satu kritetia kehidupan seorang intelektual," katanya. ( limber sinaga )

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Ramayadi pada acara Wisuda ke-28  Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna Medan, di Ballroom Hotel Le Polonia Medan, Sabtu (19/10).

Sejarah Kerajaan Dunia Berada Di Nusantara

Sejarah Kerajaan Dunia Berada Di Nusantara

Berlanjutnya Pencarian Negeri Saba di Jawa Tengah yang Mengguncang Nalar
Fahmi Basya berteori Borobudur adalah 'piring terbang' warisan Nabi Sulaiman. Selama 10 tahun terakhir, komunitas ilmiah mengecam teorinya, tapi Fahmi dan pengikutnya berkeras pada mimpi menemukan lagi kejayaan masa lalu nusantara.

Jateng,( kbn lipanri )

merilis rangkaian cerita mengenai orang atau kelompok yang mencari surga di bumi, bersamaan dengan tayangnya VICE Magazine Edisi Dystopia and Utopia. Untuk artikel kali ini VICE mengangkat cerita tentang kelompok yang percaya utopia Kerajaan Nabi Sulaiman di Tanah Air. Fahmi Basya, pencetus wacana Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, terus meraih pengikut walau arkeolog dan sejarawan sudah memberi bukti sebaliknya. Dalam artikel lain, kami mengangkat profil Komunitas Eden yang berusaha memperjuangkan kebebasan beragama jelang kiamat, kota buatan sebagai antitesis Jakarta, serta ambisi tinggal di pulau terpencil tanpa piranti modern.

  

Fahmi Basya tak menghiraukan dingin, kendati kabut tipis menggelayut di cakrawala di sebuah desa terpencil di Magelang, Jawa Tengah. Dia berdiri di puncak sebuah bukit yang menghadap ke sebuah lembah laksana permadani raksasa yang bermandikan cahaya keemasan mentari pagi. Di ufuk, Candi Borobudur menjulang kokoh menampilkan arsitekturnya yang termasyhur.

Pemandangan dari atas bukit tersebut lazimnya memukau siapa saja yang hadir di lokasi. Namun Fahmi dan rekannya pagi itu tersebut tak berniat menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan alam. Sedari awal, niat mereka mendaki bukit adalah mencari bukti sebuah peradaban kuno yang telah lama musnah: Negeri Saba.

Nama negara kuno tersebut, Saba atau Sheba, disebut di kitab Taurat, Al-Quran, dan Injil sebagai sebuah kerajaan subur, kaya raya, dan damai. Pendeknya: sebuah utopia. Ahli tafsir kitab suci menduga negeri Saba, yang diperintah oleh Ratu Saba (Bilqis) dan Raja Sulaiman dalam kurun 970-930 sebelum masehi. Posisinya diduga sekarang adalah Yerusalem. Dugaan itu dibuktikan dari reruntuhan kerajaan dan beberapa temuan arkeologis.

Negeri Saba, menurut Fahmi, bukan di Timur Tengah, melainkan Jawa Tengah. Kerajaan kuno itu terbentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di Selatan dan Utara, dan Boyolali hingga Kulonprogo di Timur dan Barat. Borobudur, imbuh lelaki 66 tahun ini, adalah istana Sulaiman yang telah lama hilang.

Selama satu dekade belakangan Fahmi giat menyampanyekan kalau pendapat para ahli tersebut salah kaprah. November 2017, dia sampai menantang arkeolog untuk membuktikan pendapatnya keliru dalam Festival Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Bagi Fahmi, yang pernah dipenjara di Lapas Sukamiskin pada 1979 karena menggelar unjuk rasa melawan Orde Baru, tak ada bukti kuat Dinasti Syailendra sebagai pembangun Borobudur.

Apa dasar pemikiran Fahmi yang kontroversial itu? Dia mengklaim kesimpulannya berdasar penelitian sejak 1982 hingga 2012. Dosen jurusan matematika di UIN Syarif Hidayatullah ini meyakini bentuk Borobudur menyimpan terlalu banyak keterkaitan dengan Nabi Sulaiman, yang sukar dianggap sebagai kebetulan.

Candi tersebut, imbuhnya, dibangun bukan oleh peradaban Buddha, melainkan Islam. Puncaknya Fahmi menerbitkan tiga buah buku sejak 2012: Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman, Borobudur Warisan Nabi Sulaiman, dan Jelajah Negeri Saba di mana Fahmi memaparkan 40 “bukti” Borobudur adalah simbol kejayaan kerajaan Sulaiman.

 “Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Borobudur tidak dibuat oleh manusia,” kata Fahmi kepada VICE. “Relief-reliefnya mustahil dipahat. Hanya jin yang bisa melakukan itu.”

Tiap ditanya, jawaban macam itu yang dia sampaikan. Maka, satu-satunya cara adalah mendengar cerita utuh versi Fahmi.

Fiuuuhh, bakal lumayan panjang ya. Begini ringkasannya. Jika merujuk kisah Alkitab, tersebutlah Raja Sulaiman yang memiliki bala tentara jin. Pasukan tak kasat mata tersebut sanggup memindahkan benda apapun melebihi kecepatan cahaya. Berdasarkan secarik keterangan di kitab suci tadi, Fahmi berspekulasi bahwa Borobudur adalah alat transportasi Nabi Sulaiman. "Borobudur yang sejak dahulu saya yakini sebagai bentuk model piring terbang," ujarnya dalam seminar yang diinisiasi pendukungnya lima tahun lalu. "Model Borobudur secara ilmiah bisa dibuktikan merupakan model pesawat luar angkasa."

Seperti apa pembuktiannya? Lagi-lagi berdasarkan hitungan jumlah stupa lalu disesuaikan ayat Quran.

Tunggu dulu pak, apa hubungannya sama Negeri Saba?

Begini. Suatu hari Ratu Saba hendak berkunjung ke istana Sulaiman. Sang raja yang kaya raya itu memerintahkan tentara jinnya memindahkan singgasana Ratu Saba ke istananya demi menaklukkan negeri Saba.

Ratu Saba bertekuk lutut dan bersedia dipersunting Sulaiman. Keduanya lantas memerintah kerajaan yang terbentang dari jazirah arab hingga Ethiopia, sebelum runtuh akibat bencana banjir bandang yang dikaitkan sebagai hukuman tuhan karena rakyatnya terus saja menyembah berhala.

Kepada saya, Fahmi memaparkan semua bukti kalau cerita itu benar-benar terjadi, didasarkan relief-relief yang terpampang di sekujur Borobudur. Relief tersebut menurutnya bukan rekaman kehidupan masyarakat Jawa kuno, melainkan kisah Al-Quran. Fahmi bilang ada kisah soal burung hud-hud yang menjadi mata-mata Raja Sulaiman terpahat di Borobudur dan kisah Raja Sulaiman yang menurut Fahmi, digambarkan sebagai seseorang yang memegang tongkat pada relief tersebut.

 

“Ada beberapa kisah tentang Ratu Saba itu sendiri,” kata Fahmi. “Itu persis seperti yang dikisahkan di Al-Quran. Jadi mustahil itu peninggalan Buddha.”

Saya sebetulnya pusing setelah separuh jalan mendengar pemaparannya. Tapi niat untuk mendebat balik saya urungkan. Setidaknya saya kagum. Beneran ini. Menghasilkan teori njelimet macam ini saja, apalagi penuh kontroversi, sudah berat. Nyatanya Fahmi gigih menyebarkan "pengetahuannya" selama satu dekade.

Bahkan dia mulai mendapat puluhan pengikut yang kerap menggelar pengajian membahas topik Negeri Saba. Fahmi mengaku ogah menyerah, karena sudah memperoleh mandat dari mendiang Soekarno, Proklamator sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Inspirasi itu datang ketika Fahmi ditahan di Sukamiskin dan bermimpi bertemu Soekarno.

Soekarno, seingat Fahmi, terlihat menganguk-anguk membenarkan teorinya bahwa Borobudur merupakan model pesawat luar angkasa. Hingga Orde Baru runtuh, teori Negeri Saba dia simpan sendiri, sampai akhirnya dia bagi pada 2008. "Saya layangkan kisah ini di Internet."

Indonesia banyak menyimpan misteri bagi para penyuka teori konspirasi yang percaya bahwa peradaban Nusantara adalah yang terhebat. Fahmi bukan satu-satunya. Sebelumnya penulis populer asal Brasil, Arysio Santos atau penulis asal Inggris Stephen Oppenheimer, sebelumnya melempar teori bahwa Indonesia adalah awal peradaban dunia.

Santos, misalnya, percaya Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Sementara Oppenheimer punya teori Sundaland, yang percaya bahwa Indonesia adalah awal sebuah peradaban maju yang lantas menyebar ke seantero dunia. Teori-teori tersebut dengan mudah dipatahkan, namun kadung diterima oleh sebagian masyarakat yang enggan mengecek ulang dengan referensi ilmiah lain. Setelah teori tersebut tak lagi menjadi favorit di Indonesia, lantas muncul Fahmi dengan kisah Borobudurnya.

Bukan kebetulan Fahmi begitu giat menyebarkan teori negeri Saba di Jawa. Sejak 1970-an, Fahmi lantas mendalami ilmu matematika Islam dan sains Al-Quran, terminologi yang dia bikin-bikin sendiri. Awal dekade 1990'an, ia menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Matematika Islam bukan berarti metode aljabar baru. Islam di sini adalah Fahmi selalu mengaitkan segala sesuatu berdasarkan jumlah ayat dan surat dalam Al-Quran. Dengan cara itulah, dia menyimpulkan jumlah tangga, stupa dan segala sesuatu yang ada di Borobudur, menurutnya, sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Ia lantas mulai melakukan puluhan ekspedisi menjelajahi Borobudur yang dilakukan sejak awal 2000.

Saat bukunya terbit dan jumlah pendukungnya meningkat, Fahmi menggelar ekspedisi untuk umum bernama Jelajah Negeri Saba. Sampai sekarang ekspedisi macam itu telah digelar 15 kali. Ekspedisi tersebut dibuka untuk umum dengan biaya jutaan rupiah, meliputi akomodasi dan menjelajahi candi-candi di Jawa Tengah mulai dari candi Ratu Boko hingga Candi Mendut. Fahmi lima tahun terakhir juga kerap diundang sebagai pembicara dalam pengajian Quran yang digabung diskusi "sejarah" versinya. Jumlah pengikut akun Facebook Fahmi saat ini mencapai 18 ribu akun.

Teori Fahmi tak sekadar mengajak orang mempertanyakan kajian ilmiah. Pengikutnya terus bertambah, dan ini diakuinya sendiri, lantaran jika Negeri Saba ketemu maka kejayaan nusantara akan kembali.

Fahmi percaya Raja Sulaiman menyimpan peti harta karun yang diwariskan dari ayahnya Raja Daud di Borobudur. Ia juga yakin bahwa Raja Sulaiman meninggal di Borobudur, bukan di Palestina seperti yang diyakini selama ini. Dalam sebuah video yang sempat diunggah di akun YouTube pribadinya, Fahmi menyuruh beberapa pendukungnya untuk menggesek sebuah kartu pada sebuah relief karena dipercaya menyimpan peti Sulaiman.

Video dengan editan dan animasi amatir, seperti bisa kalian saksikan di atas, menampilkan "peti" keluar dari relief setelah digesek kartu khusus. Video tersebut kontan menuai ejekan dan cacian pengguna Internet. Video tersebut belakangan dihapus dari akun pribadinya.

Tak pelak, teorinya yang menganggap bahwa kerajaan Sulaiman tidak berada di jazirah Arab menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini. Para pendukung Fahmi atau yang cuma sekedar penasaran dengan isi bukunya, berbondong-bondong menyesaki Borobudur demi mencari bukti dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut sempat meresahkan beberapa pemandu wisata yang khawatir bahwa beberapa bagian Borobudur dapat rusak karena aktivitas tersebut.

Murad, salah satu pemandu pariwisata profesional, menuding teori Fahmi dapat membahayakan Borobudur. Beberapa kali ia melihat banyak orang, sambil menenteng buku Fahmi, yang penasaran dan berusaha membuktikan klaim Fahmi secara langsung.

"Ada yang pernah menggaruk-garuk celah relief dengan benda tertentu karena ingin meyakinkan ruangan itu bisa terbuka dengan kunci tertentu. Ini jelas berbahaya," kata Murad.

Beberapa arkeolog menolak mentah-mentah teori Fahmi. Premis mudahnya, Islam melarang pembuatan arca karena menjadi simbol berhala, lantas kenapa Raja Sulaiman membangun arca? Tapi pendukung teori Negeri Saba tampak tak berniat mengubur cita-citanya.

Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad 8 oleh Dinasti Sailendra saat pengaruh Hindu mulai menyusut dan Islam masuk melalui jalur perdagangan. Salah satu manuskrip yang menunjukkan Borobudur adalah hasil kebudayaan Buddha adalah Negarakertagama karya Mpu Prapanca. Dalam kitab tersebut disebutkan tentang sebuah bangunan yang digunakan umat Budha aliran Wajadra dengan nama Budur. Tentu fakta semacam ini telah diajarkan sejak sekolah dasar.

Arkeolog dari Universitas Gadjah Mada Niken Wirasanti berpendapat jika matematika berdasarkan Al-Quran menjadi landasan teorinya, Fahmi lupa bahwa Hindu dan Buddha juga memiliki ilmu matematika. Alhasil argumen Fahmi tersebut tidak bisa diuji secara empiris alias cuma cocoklogi.

“Prasasti di Borobudur ini kan tulisannya Jawa kuno. Kalau itu peninggalan Islam pasti prasastinya berbahasa Arab,” kata Niken saat dihubungi VICE.

Arkeolog Goenawan A. Sambodo, yang mendalami aksara Jawa kuno, memberikan pendapat senada. Ia khawatir pemikiran soal Borobudur sebagai warisan Sulaiman telah menjadi sesuatu yang diterima dengan saklek oleh beberapa sekolah Islam. Goenawan sendiri tidak menjelaskan sekolah mana yang setuju dengan pemikiran Fahmi.

“Sudah jelas ini peninggalan Buddha,” kata Goenawan berapi-api. “Meskipun mereka punya dasar matematika Islam atau penelitian, banyak referensi ilmiah mengatakan bahwa ini Candi Buddha.”

Meski mendapat kecaman dari para ahli, Fahmi tak terlalu ambil pusing. Fahmi pada dasarnya tak terlalu menyukai perdebatan sengit terbuka. Namun ia sempat menantang para ahli atau masyarakat sekali pun untuk memberikan bukti otentik bahwa Borobudur dibangun oleh Wangsa Sailendra pada abad 8.

Yang jelas, setumpuk makalah ilmiah, buku, atau pun jurnal yang mengungkap bahwa budaya Buddha tetap tak mampu meyakinkan Fahmi. Sebaliknya ia tetap percaya bahwa teorinya telah lengkap dan sukar dipatahkan. Bukti lainnya yang membuat Basya begitu yakin? Sebuah daerah bernama Sleman di Yogyakarta.

“Satu-satunya nabi dengan nama Jawa, pakai awalan ‘su’ itu hanya nabi Sulaiman,” kata Fahmi sebelum mengakhiri obrolan dengan saya. “Ia meninggalkan sebuah tempat bernama Sleman di Jawa Tengah. Itu jangan Anda lupakan.”

Siap deh pak!

Saya usil mau membalas, Fahmi alpa nama Sulaiman juga disebut sebagai Solomon dan Jedidiah di kitab-kitab Yahudi dan Kristen. Dia keburu menutup sambungan telepon. Ponselnya jadi sering mati saat hendak saya hubungi lagi.

Fahmi terlanjur meyakini utopianya ada di jantung Pulau Jawa. Tak peduli seluruh dunia bakal (dan sudah) menertawakannya sekalipun.( limber sinaga )

Misteri Makam Prabu Siliwangi

Misteri Makam Prabu Siliwangi yang Tidak Pernah Ada, Ini Kata Paranormal

Kisah Sejarah Prabu Siliwangi Keturunan Singsingamangaraja I Dari Kerajaan Kutai ( Kalimantan ) Dengan Gelar Singsigamangaraja Ke V ( lima )

 Jabar,( kbn lipanri )

Misteri Makam Prabu Siliwangi yang Tidak Pernah Ada, Ini Kata Paranormal – Prabu Siliwangi merupakan salah satu tokoh jaman dahulu yang dikenal Karena ilmu kanuragan, kesaktian dan pusakanya yaitu Pusaka Kujang dan Khodam Macan Putih. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah dimanakah Prabu Siliwangi di makamkan setelah wafat? Sejauh ini tidak pernah ada yang tahu dimanakah makam beliau. Banyak paranormal mengaku bertapa di makam sang prabu padahal makam itu tak pernah ada.

Banyak masyarakat Pajajaran meyakini bahwa Prabu Siliwangi belum wafat, beliau hanya hidup di alam lain / dimensi berbeda bahkan masih menjaga kota Pajajaran sampai saat ini. Karena itulah makam Prabu Siliwangi tak pernah diketemukan. Bahkan ada berita mengatakan bahwa Prabu Siliwangi mendirikan kerajaan ghaib di Gunung Salak, gunung yang bernama asli Gunung Sapto Argo.

 

Makam Prabu Siliwangi Ada, Hanya Orang Tertentu Yang Tahu

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa makam prabu Siliwangi itu ada Karena beliau meninggal normal layaknya orang biasa. Hanya saja makamnya diketahui segelintir orang saja yaitu kerabat dan orang penting Kerajaan Pasundan. Cukup masuk akal bila di hubungkan dengan cerita tutur yang menyebutkan bahwa beliau “menyingkir” dari kraton karena ‘terdesak’. Karenanya makam beliau diketahui sedikit orang.

Kang Masrukhan, seorang paranormal asal Kudus – Jawa Tengah menyatakan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dengan cara moksa atau dengan cara ghaib. Moksa dalam istilah sansekerta diartikan sebagai sebuah konsep dalam agama Hindu dan Buddha. Artinya ialah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau Punarbawa kehidupan.

Prabu Siliwangi mencapai moksa Karena kesaktian ilmu yang beliau miliki. Bila seorang pengamal ilmu ingin meraih berkah dari Ilmu Sakti Prabu Siliwangi bukan harus ke makam Prabu Siliwangi untuk melakukan meditasi / bertapa. Mereka bisa melakukan ritual di kawasan Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batutulis terletak di Jalan Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kompleks Prasasti Batutulis memiliki luas 17 x 15 meter. Prasasti Batutulis dianggap terletak di situs ibu kota Pajajaran dan masih “on site”, yakni masih terletak di lokasi aslinya dan menjadi nama desa lokasi situs ini. Batu Prasasti dan benda-benda lain peninggalan Kerajaan Sunda terdapat dalam komplek ini. Pada batu ini berukir kalimat-kalimat dalam bahasa dan aksara Sunda Kuno. Prasasti ini berangka tahun 1455 Saka (1533 Masehi). Dahulu, Kang Masrukhan pernah mengasah ilmu kewibawaan nya di area ini.

Banyak Makam Prabu Siliwangi, Makam Manakah Yang Benar?

Banyak versi cerita meninggalnya Prabu Siliwangi. Seperti misalnya Prasasti Tembaga Kebantenan menyebutkan tentang wafatnya Prabu Siliwangi dan dimakamkan di Rancamaya. Prasasti tersebut menyebut Prabu Siliwangi sebagai Susuhunan di Pakuan Pajajaran dan disebut secara anumerta sebagai Sang Lumahing Rancamaya. Daerah Rancamaya yang dimaksud adalah daerah Bogor. Berbagai sumber menyebutkan bahwa di daerah tersebut memang pernah ada satu tempat yang dikeramatkan terkait dengan Makam Prabu Siliwangi namun kemudian keseluruhan tempat itu kini telah berubah menjadi padang golf.

Di daerah Bogor pun terdapat prasasti Batu Tulis yang sangat terkenal. Prasasti ini dibangun oleh Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi, dua belas tahun setelah kematian ayahnya. Untuk menghormati sang Ayah sekaligus mengenang dan mengabadikan kebesaran Prabu Siliwangi. Angka dua belas tersebut dianggap berkaitan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat pada saat itu.

Di tahun ke 12 kematian Prabu Siliwangi, jenazahnya dikremasi dan abu nya disimpan dalam 12 Guci Suci yang sampai saat ini dikeramatkan. Kemudian beliau dimakamkan kembali dengan penuh kehoramatan di dua belas wilayah kerajaan yang berbeda beda. Dengan demikian akan sangat wajar bila hari ini ada banyak tempat yang di-klaim sebagai Makam Prabu Siliwangi.

Itulah Misteri Makam Prabu Siliwangi dan komentar dari Paranormal kondang, Kang Masrukhan. Semoga bermanfaat ( limber sinaga )

Kerajaan Sriwijaya ( Prabu Wijaya Thn 1400 – 1600 )

Arkeolog Temukan Bukti Kerajaan Sriwijaya ( Prabu Wijaya Thn 1400 – 1600 )Di Jambi

Palembang ( kbn lipanri )

Guru Besar Arkeologi Universitas indonesia (UI) Profesor Agus Aris Munandar mengatakan Kerajaan Sriwijaya diduga berada di kawasan Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebab baru-baru ini timnya menemukan jejak-jejak peninggalan kerajaan bahari tua, sebelum Majapahit berdiri di Mojokerto, Jawa Timur.

"Kami menemukan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya serta petirtaan berupa sumur di Situs Kedaton, Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, oleh 43 mahasiswa dan 5 dosen pembimbing yang tergabung dalam kegiatan Kuliah kerja Lapangan (KKL) Arkeologi Universitas Indonesia (UI) pada 16-28 Juni 2013," kata Agus Aris di Depok, Jumat (12/7).

Seperti diberitakan Antara, kegiatan utama KKL Arkeolog UI pekan lalu tersebut adalah ekskavasi, sebuah metode arkeologi yang bertujuan menemukan kembali sisa-sisa kegiatan manusia masa lalu dengan cara melakukan penggalian.

Proses ekskavasi dilakukan di 14 kotak gali di Situs Kedaton, Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi. Kawasan tersebut berada sekitar 20 kilometer dari Kota Jambi, atau 30 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Agus menjelaskan, sebenarnya masih banyak bagian kawasan cagar budaya tersebut yang belum dijamah, termasuk di seberang Sungai Batanghari. Sedangkan arca-arca lepas yang ditemukan di Palembang bertuliskan ancaman-ancaman, maka dapat diartikan bahwa Palembang merupakan kota yang telah ditaklukan oleh Sriwijaya.

Departemen Arkeologi UI bersama pemerintah setempat saat ini tengah bekerja sama menjadikan Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi sebagai laboratorium penelitian, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penelitian arkeologi baik oleh dosen maupun mahasiswa Arkeologi.

Sementara itu dosen pembimbing KKL UI Cecep Eka Permana mengatakan bahwa salah satu regu berhasil menemukan sumur yang terletak di arah timur laut, yang merupakan arah yang paling baik bagi agama Budha.

Menurut Cecep, sumur tersebut pada masanya digunakan sebagai sumber mata air. Sumur yang ditemukan tersebut baru digali sedalam 1,5 meter. Di sekitar sumur, tim juga menemukan sisa pecahan tembikar, keramik, dan stoneware (barang pecah belah lainnya).

Selain sumur, ditemukan pula struktur persegi di pinggir sumur yang diidentifikasi sebagai lantai di sekitar sumur. Selain itu, ada juga struktur lain yang berbentuk bangunan yang terlihat dari pola letak, halaman tengah, dan halaman luarnya. Pada struktur luar, ditemukan fragmen-fragmen yang berbentuk besar dan kasar.

 

"Semakin ke dalam fragmen yang ditemukan semakin halus teksturnya. Dalam konteks keagamaan, biasanya makin ke (ruangan bagian) dalam akan makin suci," katanya.

Sriwijaya merupakan salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan.

Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7( thn 1700 ), ketika seorang pendeta Tiongkok, I Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 1671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682( thn 1682 )

Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut karena beberapa peperangan, di antaranya serangan dari raja Dharmawangsa Teguh dari Jawa pada tahun 1690, dan tahun  1725 serangan Rajendra Chola I dari Koromandel, selanjutnya tahun 1783 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali kerajaan Dharmasraya.

Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal bersama kerajaan besar Nusantara lainya, misalnya Majapahit di Jawa Timur. Pada abad ke-12 ( thn 1200 ), kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda.( limber sinaga )

Sejarah Revolusi Sosial Sumatra Timur

Revolusi Sosial Sumatra Timur

Medan,( kbn lipanri )

Revolusi Sosial Sumatra Timur atau Genosida Melayu adalah gerakan sosial di Sumatra Timur oleh buruh pendatang pada masa penjajahan terhadap empat Kesultanan Melayu (Langkat, Deli, Asahan, Parapat), Kerajaan Simalungun, berserta warga bumiputra yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 1946.

Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme. Revolusi melibatkan mobilisasi buruh yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga Kesultanan Melayu yang masih bernegoisasi dengan pemerintah Indonesia yang meminta mereka bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[1]

Latar belakang

Karena sulitnya komunikasi dan transportasi, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 baru dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra dan Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatra dan diumumkan di Lapangan Fukereido (sekarang Lapangan Merdeka), Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T. E. D. Kelly mendarat di Belawan.

Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan.[2] Pada pertengahan abad ke-19, perkebunan tembakau tumbuh dengan pesat di wilayah kesultanan Deli sehingga mengakibatkan migrasi buruh (koeli) perkebunan yang diangkut oleh Belanda. Pada awal abad ke-20, hampir separuh penduduk Sumatra Timur adalah buruh pendatang dari tanah Jawa yang banyak dieksploitasi oleh Belanda.

Meletusnya revolusi sosial di Sumatra Utara tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja dan kaum feodal, pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena, setelah Jepang masuk, Pemerintah Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Kaum bangsawan tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan bekerja sama dengan Belanda/NICA, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik.

Sementara itu, pihak pro-republik mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatra Timur supaya daerah istimewa seperti Pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu; kubu moderat yang menginginkan pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan dan kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan.[3]

Revolusi Sosial Maret 1946

Amir Hamzah (tengah), Mohammad Lawit (kanan), & Hajat Soedidjo (kiri)

Peristiwa Tanjung Balai

Di Tanjung Balai, Asahan, 3 Maret 1946, sejak pagi ribuan massa telah berkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat di Tanjung Balai. Akan tetapi, kerumunan itu berubah haluan mengepung Istana Sultan Asahan. Awalnya gerakan massa ini dihadang TRI. Akan tetapi, karena jumlahnya sedikit, massa berhasil menyerbu Istana Sultan. Besoknya, semua pria bangsawan Melayu di Sumatra Timur ditangkap dan dibunuh. Hanya dalam beberapa hari, 140 orang tewas, termasuk para penghulu, pegawai didikan Belanda, dan sebagian besar kelas tengku.

Peristiwa Simalungun, Karo, Langkat dan Deli

Di Tanjung Balai dan di Tanjung Pasir hampir semua kelas bangsawan mati terbunuh. Sedangkan di Simalungun, Barisan Harimau Liar membunuh Raja Pane. Gerakan ini juga memakan korban yang terjadi di Tanah Karo. Di daerah kesultanan besar, Deli, Serdang, dan Langkat, Persatuan Perjuangan mendapat perlawanan. Serdang yang memang dalam sejarahnya anti-Belanda tidak terlalu dibenci masyarakat dan juga terlindung karena ada markas pasukan TRI di Perbaungan. Sedangkan, Istana Sultan Deli terlindung akibat adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan, sementara Istana Langkat juga terlalu kuat untuk diserbu.

Amir Hamzah salah satu korban Revolusi Sumatra Timur

Pergolakan sosial berlanjut sampai 8 Maret 1946. Sultan Bilah dan Sultan Langkat ditangkap lalu dibunuh. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan dua orang putri Sultan Langkat pada malam jatuhnya istana tersebut,pada 9 Maret 1946, dan dieksekusinya penyair terkemuka, Tengku Amir Hamzah. Meskipun pemerkosa ditangkap dan dibunuh namun revolusi telah melenceng jauh. [3] Gerakan itu begitu cepat menjalar ke seluruh pelosok daerah Sumatra Timur oleh para aktivis PKI, PNI dan Pesindo. Puluhan orang yang berhubungan dengan swapraja ditahan dan dipenjarakan oleh laskar-laskar yang tergabung dalam Volksfront. Di Binjai, Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan ditempat berpisah. [4]

Tanggapan Pemerintah

Pada tanggal 5 Maret Wakil Gubernur Mr. Amir mengeluarkan pengumuman bahwa gerakan itu suatu “Revolusi Sosial”. Keterlibatan aktivis Partai Komunis Indonesia dalam revolusi sosial di Sumatra Timur memberikan kontribusi besar; terlebih lagi tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat M. Joenoes Nasoetion, yang juga ketua PKI Sumatra Timur sebagai Residen Sumatra Timur. Untuk meminimalkan korban Revolusi Sosial, Residen Sumatra Timur M. Joenoes Nasution untuk sementara waktu bekerja sama dengan BP.KNI maupun Volksfront, dan Mr. Luat Siregar diangkat menjadi Juru Damai (Pasifikator) untuk seluruh wilayah Sumatra Timur dengan kewenangan seluas-luasnya.[5]( limber sinaga )