BERITA NASIONAL

Jokowi Ditantang Kembalikan Tanah Kerajaan yang Dirampas Negara

 BEKASI ,( lipanri-online)-- Sekretaris Paguyuban Suryosumunan Mangkunegaran, Raden Ayu (RA) Berar Fathia mengatakan banyak tanah milik Keraton Mangkunegaraan yang dirampas oleh negara tanpa ganti rugi. Akibatnya rakyat di sekitar keraton dimiskinkan oleh negara.

"Banyak hak ulayat dan hak-hak tanah milik Keraton Mangkunegaraan yang  diambil alih dan dirampasoleh negara, bahkan keraton tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Akibatnya, keraton dan rakyatnya ikut dimiskinkan oleh negara," ujar Fathia saat diwawancarai Republika, Kamis (30/10) siang.

Menurutnya hal ini tidak terjadi di Yogyakarta karena statusnya masih Daerah Istimewa, dengan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur. Sehingga masih ada yang menjaga. Sedangkan di Surakarta, statusnya bukan Daerah Istimewa lagi, jadi tidak ada yang menjaga hak-hak ulayat dan tanah keraton.

Fathia pun berharap negara segera mengembalikan hak ulayat dan sertifikat tanah milik keraton Mangkunegaraan. Begitu pula hak ulayat milik masyarakat adat di seluruh nusantara yang dirampas negara.

"Sertifikat tanah dan hak ulayat  harus segara dikembalikan ke pemiliknya," tegasnya.

Ia mengatakan jangan kaget kalau sertifikat itu dirampas oleh bangsa asing maupun bangsa kita sendiri. Fathia menjelaskan modusnya, Bupati dan Wali Kota setempat merayu dan mengiming-imingi para tokoh adat, pemilik tanah keraton dan tokoh masyarakat setempat.

"Mereka diminta memberikan atau menjual tanahnya kepada pemerintah dengan alasan kepentingan publik, sebagai tanah garapan untuk rakyat.," jelasnya.

Anggota Presidium Aliansi Perempuan dan Kemitraan Nasional Indonesia itu juga meragukan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat mengembalikan hak ulayat, tanah adat dan tanah keraton yang dirampas negara itu.

"Saya rasa, Presiden Jokowi tidak ada kekuatan untuk mengembalikan tanah adat hak ulayat dan tanah kerajaan. Khususnya yang dirampas oleh pemkot dan pemkab sejak otonomi daerah diberlakukan," jelasnya.

Ternyata, ungkapnya, para ketua adat, tokoh masyarakat dan keluarga keraton itu banyak yang ditipu oleh Pemkot dan Pemkab di derahnya, sertifikat tanah itu dijual ke pengusaha nasiona dan asing. Apalagi, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lugu dan mengira pemerintahnya baik dan benar.

"Kalau saat ini banyak yang bereaksi dan menderita akibat tertipu oleh pemerintah, itu wajar saja. Keraton Mangkunegaraan juga merasa ditipu dan dirugikan pemerintah," katanya.

Jadi jelasnya, para tokoh adat, keraton dan pemimpin masyarakat meminta kembali hak-hak yangtelah dirampas oleh negara. Ia menegaskan, kalau sudah bicara sita-menyita tanah jangan main-main. Tanah kerajaan ini besar sekali, bukan hanya di Jawa, tetapi juga ada di Sunda Besar dan Sumatera.

"Semua kekayaan kerajaan ini ada bukti dan dokumennya di Departemen Kehakiman. Jadi, sangat mudah untuk menyita kembali tanah yang menjadi milik keraton dan masyarakat adat. Kalau pun ada bangunan di atas tanah, itu ilegal," jelasnya.

Fathia menambahkan, pemerintah sangat takut jika pihak keraton benar-benar menyita kembali tanah miiknya. "Sebelum kami menyitanya kembali, pemerintah harus cepat mengambil alih tanah-tanah itu dan mengembalikannya untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Jakarta – {lipanri-online] KPK menjelaskan prosedur penyitaan aset di luar negeri dengan asset freeze atau pembekuan aset. Mekanisme ini dilakukan dengan bantuan otoritas setempat.

"Penyitaan bukan kita yang melakukan penyitaan untuk beda yurisdiksi. Undang-undang KPK Pasal 12 huruf h menjelaskan KPK bisa meminta bantuan penegak hukum (setempat) untuk melakukan penyitaan atas hasil tindak pidana atau barang bukti yang terdapat di luar negeri," ungkap Koordinator Pelacakan Aset Benda Sitaan dan Eksekusi (Labuksi) KPK Irene Putri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

"Kami minta bantuan penegak hukum di sana untuk melakukan pembekuan aset, freezing asset," imbuh Irene.

Dia kemudian menyebut seperti aset yang sudah dibekukan di Australia dan Singapura. Salah satu contohnya dalam kasus korupsi PT Pertamina-OCTEL/Innospec Limited, ada duit suap yang tertampung di United Overseas Bank (UOB) di Singapura.

"Kalau pengadilan contohnya Pertamina-Innospec uang USD 190 ribu di Singapura dirampas negara. Jaksa eksekusi bekerja sama dengan Singapura melalui mekanisme MLA (Mutual Legal Assistance) dan menunggu," kata Irene yang juga Jaksa untuk KPK ini.

Menunggu di sini maksudnya hingga hakim setempat menyetujui dan memberi perintah pengembalian aset ke Indonesia. Demikian pula prosedur yang berlaku di Australia, dimana aset harus dilelang dulu.

"Aturan di Australia kalau dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dilakukan lelang, bukan KPK. Tapi hasilnya akan dikembalkan ke pemerintah Indonesia," tukas Irene.

Jakarta {Lipanri-online}- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dapat menyita barang milik tersangka tanpa harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Hal ini disampaikan Plt Unit Pelacakan Aset Pngelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi) Irene Putri dalam suatu diskusi yang digelar di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

"KPK tidak perlu izin untuk menyita, termasuk sita eksekusi uang pengganti," kata Irene.

Hal ini, lanjut dia, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

(Baca: KPK Sita Empat Mobil Milik Bupati Kukar Rita Widyasari )

Meskipun demikian, penyidik KPK harus membuat berita acara mengenai penyitaan pada hari yang sama saat dilakukan penyitaan.

Irene menambahkan, terkait barang yang disita bukan berarti sudah menjadi hak negara. Sebab, barang yang disita belum bisa dikatakan sebagai barang yang merupakan hasil dari tindak pidana tersangka.

Untuk membuktikan itu, maka Jaksa akan melakukan analisis.

"Penyitaan atas semua dilimpahkan ke jaksa) penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana, maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara," kata dia.

KPK saat ini sedang dalam proses untuk kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atau sprindik untuk Setya Novanto.(lipanri-online)

Menakar Kekuatan Militer Masing-Masing Negara

Menakar Kekuatan Militer Masing-Masing Negara

Jakarta,(lipanri-online)-----

Kendatipun pihak Pentagon mengklaim bahwa uji coba rudal antarbenua Korea Utara selalu gagal, tak demikian dengan keyakinan Kim Jong-un – sejak mengambil alih kepemimpinan tertinggi dari ayahnya di tahun 2011, Kim Jong-un sangat yakin bahwa rudal antarbenua miliknya mampu mencapai pantai AS.

Uji coba yang intens dilakukan sejak tahun 2016 hingga kini, setidaknya membuktikan keseriusan Pyongyang memiliki rudal balistik berhulu ledak nuklir, yang bakal membuat AS dan sekutunya ketar-ketir. Terkait nuklir, Korea Utara jelas bersungguh-sungguh mengembangkannya secara masif – terbukti dengan dijalankan kembali fasilitas nuklir utamanya di Yongbyon, 100 km sebelah utara Pyongyang.

Keseriusan, ambisi dan kecepatan Korea Utara mengembangkan senjata pemusnah massalnya, telah jauh melampaui sekutunya, China, apalagi India dan Pakistan. Itu sebabnya, Korea Utara layak berada di posisi ke-4 dalam daftar 7 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia.


1. USA
Setidaknya dalam 50 tahun terakhir, United States of America (USA) memang masih yang terutama dalam hal kekuatan militer di dunia. Posisinya tampak tak tergantikan. Namun begitu, kekuatan pesaing terdekatnya, Rusia, semakin kokoh dan maju signifikan militernya di bawah kepemimpinan kharismatik Vladimir Putin.

Demikian pula dengan kekuatan militer China, yang tumbuh sangat pesat dalam 30 tahun terakhir. Dan, yang mengejutkan, negara sekelas Korea Utara, bahkan kini berani mengancam USA dengan senjata pemusnah massalnya. Itu artinya, USA atau AS harus paham betul, bahwa ia tak lagi kuat sendiri sekarang ini. Tiga negara tadi (Rusia, China dan Korea Utara), dapat menjadi kekuatan maha dahsyat yang bisa jadi menghancurkan dominasi militer AS. Apalagi, jika ke-3 negara itu bersekutu.

AS memiliki sekutu (NATO) di Eropa, dan sekutunya di Asia (Jepang dan Korea Selatan), tetapi apabila ke-3 negara Asia itu bersekutu, akan tidak mudah bagi AS mengalahkan ketiganya dalam perang terbuka, sekalipun NATO mendukung penuh AS.

Populasi: 369.574.194 jiwa
Luas Negara: 9.629.091 km persegi
Tentara Aktif: 1.610.000 personel
Tentara Cadangan: 1.265.000 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 668.150.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 10.175 unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 47.221 unit
Artileri Gerak Otomatis: 2.224 unit
Artileri Derek: 1.494 unit
Peluncur Roket: 1.531 unit

Kekuatan Militer Udara

Pesawat Perang: 15.461 unit
Jet Tempur: 2.654 unit
Pesawat Serbu: 3.203 unit
Pesawat Pengangkut: 6.600 unit
Pesawat Latih: 3.187 unit
Helikopter: 6.997 unit
Helikopter Serbu: 1.101 unit

Kekuatan Militer Laut
Kapal Perang: 477 unit
Kapal Induk: 22
Kapal Patroli: 7 unit
Kapal Perusak: 71 unit
Kapal Korvet: 0
Kapal Selam: 86 unit
Kapal Pertahanan Pantai: 15 unit
Kapal Penyapu Ranjau: 13 unit

2. Rusia
Rusia merupakan salah satu kekuatan perang sejak era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Secara umum, kekuatan tempur Rusia hanya berada di bawah Amerika Serikat (AS). Dengan kata lain, militer Rusia adalah musuh utama militer AS. Kepemimpinan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin sekarang ini, membawa Negara Beruang Merah itu semakin solid dan kuat dalam angkatan perang-nya.

Populasi: 163.787.339 jiwa
Luas Negara: 17.075.200 km persegi
Tentara Aktif: 880.963 personel
Tentara Cadangan: 2.857.750 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 53.590.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 17.708 unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 35.993 unit
Artileri Gerak Otomatis: 6.868 unit
Artileri Derek: 5.319 unit
Peluncur Roket: 4.362 unit

Kekuatan Militer Udara
Pesawat Perang: 4.079 unit
Jet Tempur: 864 unit
Pesawat Serbu: 1.654 unit
Pesawat Pengangkut: 1.293 unit
Pesawat Latih: 426 unit
Helikopter: 1.423 unit
Helikopter Serbu: 550 unit

Kekuatan Militer Laut

Kapal Perang: 151 unit
Kapal Induk: 3 unit
Kapal Patroli: 0
Kapal Perusak: 49
Kapal Korvet: 0
Kapal Selam: 20
Kapal Pertahanan Pantai: 7
Kapal Penyapu Ranjau: 31

3. China
Sejak dua hingga tiga dekade terakhir, kekuatan militer China tumbuh pesat, dan menjadi yang terkuat di Asia. Militer China adalah musuh nomor dua AS, setelah Rusia. China sekarang ini kelihatannya tidak lagi terlalu memedulikan soal ideologinya. China kini lebih memperhatikan soal ekonomi dan kekuatan militernya. Militer China bahkan dengan berani mengacak-acak kawasan status quo, Laut China Selatan. Meskipun pihak AS menegur dengan keras ulah China di Laut China Selatan itu, pihak Beijing tidak ambil peduli – ia terus meluaskan dan mengembangkan teritorialnya.

Populasi: 1.572.608.196 jiwa
Luas Negara: 14.598.077 km persegi
Tentara Aktif: 2.685.250 personel
Tentara Cadangan: 2.645.000 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 178.940.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 10.523 unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 5.506 unit
Artileri Gerak Otomatis: 1.967 unit
Artileri Derek: 7.183 unit
Peluncur Roket: 2.036 unit

Kekuatan Militer Udara
Pesawat Perang: 3.383 unit
Jet Tempur: 1.415 unit
Pesawat Serbu: 1.593 unit
Pesawat Pengangkut: 899 unit
Pesawat Latih: 405 unit
Helikopter: 922 unit
Helikopter Serbu: 230 unit

Kekuatan Militer Laut

Kapal Perang: 821 unit
Kapal Induk: 3 unit
Kapal Patroli: 55 unit
Kapal Perusak: 37 unit
Kapal Korvet: 30 unit
Kapal Selam: 78 unit
Kapal Pertahanan Pantai: 159 unit
Kapal Penyapu Ranjau: 5 unit

4. Korea Utara
Sama seperti China, militer Korea Utara tumbuh sangat pesat di dua dekade terakhir. Memang, di banding China bahkan Indonesia, militer Korea Utara masih kalah dalam beberapa hal. Namun, yang menjadi pertimbangan, negara komunis ini masuk dalam urutan nomor 3 militer terkuat di Asia Pasifik karena ambisi produksi Rudal AntarBenua yang diklaim Presiden Kim Jong-un mampu mencapai pantai AS. Di samping itu, penciptaan rudal berhulu ledak nuklir pun diproduksi negara ini. Dan kabar terakhir menyebutkan bahwa negara ini serius membangun kembali fasilitas nuklir utama-nya di Yongbyon.

Populasi: 28.730.686 jiwa
Luas Negara: 120.540 km persegi
Tentara Aktif: 805.000 personel
Tentara Cadangan: 5.175.000 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 8.625.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 4.830unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 4.715 unit
Artileri Gerak Otomatis: 2.588 unit
Artileri Derek: 4.945 unit
Peluncur Roket: 2.760 unit

Kekuatan Militer Udara

Pesawat Perang: 1.086 unit
Jet Tempur: 527 unit
Pesawat Serbu: 658 unit
Pesawat Pengangkut: 115 unit
Pesawat Latih: 194 unit
Helikopter: 232 unit
Helikopter Serbu: 23 unit

Kekuatan Militer Laut

Kapal Perang: 1.112 unit
Kapal Induk: 0
Kapal Patroli: 3 unit
Kapal Perusak: 0
Kapal Korvet: 2 unit
Kapal Selam: 81 unit
Kapal Pertahanan Pantai: 243 unit
Kapal Penyapu Ranjau: 26 unit

5. India
Jumlah sumber daya manusia yang banyak dan kemampuan memproduksi rudal berhulu ledak nuklir, menjadikan India sebagai salah satu kekuatan militer Asia-Pasifik di tahun 2017 yang diperhitungkan banyak negara. Konflik panjang dengan saudara lamanya, Pakistan, pun merupakan salah satu alasan bahwa negara ini dalam kondisi siap berperang kapan saja!

Populasi: 1.439.449.922 jiwa
Luas Negara: 3.287.590 km persegi
Tentara Aktif: 1.523.750 personel
Tentara Cadangan: 2.464.450 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 46.000.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 7.434 unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 7.710 unit
Artileri Gerak Otomatis: 334 unit
Artileri Derek: 8.526 unit
Peluncur Roket: 336 unit

Kekuatan Militer Udara

Pesawat Perang: 2.399 unit
Jet Tempur: 781 unit
Pesawat Serbu: 930 unit
Pesawat Pengangkut: 986 unit
Pesawat Latih: 366 unit
Helikopter: 743 unit
Helikopter Serbu: 22 unit

Kekuatan Militer Laut

Kapal Perang: 339 unit
Kapal Induk: 2 unit
Kapal Patroli: 16 unit
Kapal Perusak: 12 unit
Kapal Korvet: 30 unit
Kapal Selam: 16 unit
Kapal Pertahanan Pantai: 155 unit
Kapal Penyapu Ranjau: 7 unit


6. Perancis
Kekuatan militer Perancis tak banyak terdengar. Negara ini memang jarang memparadekan kekuatan militernya di depan publik dunia. Tetapi, jangan anggap remeh militer Perancis! Kendati secara statistik negerinya Napoleon Bonaparte ini kalah sedikit dari Inggris, ternyata militer Perancis adalah yang terkuat di Eropa Barat. Perancis mempunyai industri persenjataan sendiri. Alutsista-nya, termasuk senjata nuklir, diproduksinya sendiri. Hal itu pulalah yang memampukan Perancis menambah mesin tempur-nya secara signifikan dari tahun ke tahun.

Populasi: 76.536.831 jiwa
Luas Negara: 643.427 km persegi
Tentara Aktif: 235.750 personel
Tentara Cadangan: 225.136 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 40.250.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 486 unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 7.892 unit
Artileri Gerak Otomatis: 374 unit
Artileri Derek: 268 unit
Peluncur Roket: 51 unit

Kekuatan Militer Udara

Pesawat Perang: 1.474 unit
Jet Tempur: 327 unit
Pesawat Serbu: 327 unit
Pesawat Pengangkut: 761 unit
Pesawat Latih: 308 unit
Helikopter: 703 unit
Helikopter Serbu: 55 unit

Kekuatan Militer Laut

Kapal Perang: 136 unit
Kapal Induk: 5 unit
Kapal Patroli: 13 unit
Kapal Perusak: 13 unit
Kapal Korvet: 0
Kapal Selam: 12 unit
Kapal Pertahanan Pantai: 23 unit
Kapal Penyapu Ranjau: 21 unit


7. United Kingdom
Militer United Kingdom (UK) atau Britania Raya merupakan nomor dua terbesar di Eropa setelah Perancis. Kerajaan Britania Raya (Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara) adalah sekutu terdekat (abadi) dari AS. Dalam perang terbuka, hampir tidak mungkin, AS tidak mendukung UK. Begitu pula sebaliknya. Sekutu UK yang tergabung dalam NATO (Perancis dan Jerman) pun tentu tak akan membiarkan UK berperang sendiri apabila terjadi perang yang melibatkan UK. Andai tanpa dukungan NATO pun, apabila UK terlibat perang, postur militer-nya yang terbilang besar sudah lebih dari cukup menahan dan bahkan mengalahkan negara penyerang-nya.

Populasi: 73.701.455 jiwa
Luas Negara: 263.287 km persegi
Tentara Aktif: 172.500 personel
Tentara Cadangan: 209.300 personel
Anggaran Belanja Militer: US$ 63.250.000.000

Kekuatan Militer Darat

Tank: 468 unit
Kendaraan Tempur Lapis Baja: 6.840 unit
Artileri Gerak Otomatis: 102 unit
Artileri Derek: 159 unit
Peluncur Roket: 48 unit

Kekuatan Militer Udara

Pesawat Perang: 1.011 unit
Jet Tempur: 105 unit
Pesawat Serbu: 193 unit
Pesawat Pengangkut: 388 unit
Pesawat Latih: 380 unit
Helikopter: 400 unit
Helikopter Serbu: 56 unit

Kekuatan Militer Laut

Kapal Perang: 87 unit
Kapal Induk: 1 unit
Kapal Patroli: 15 unit
Kapal Perusak: 7 unit
Kapal Korvet: 0
Kapal Selam: 12 unit
Kapal Pertahanan Pantai: 21 unit
Kapal Penyapu Ranjau: 17 unit


Indonesia, yang berada di posisi 14 dunia memiliki

Jumlah Penduduk : 255,993,674
Tentara aktif : 476,000

Kekuatan Alutsista Darat
Main Battle Tank : 468
Armored Fighting Vehicles (AFVs) : 1,089
Towed-Artillery : 80
Multiple-Launch Rocket Systems (MLRs) : 86

Kekuatan Udara
Total Pesawat Tempur : 420
Helicopter : 152

Kekuatan Laut
Total kekuatan armada tempur laut : 221

Di era modern seperti saat ini, alutsista masing-masing negara semakin mutakhir, dan berkecenderungan pada penggunaan senjata pemusnah massal. Itulah sebabnya, apabila Perang Dunia III pecah dari salah satu negara atau gabungan negara yang termasuk dalam 7 Militer Terkuat di Dunia 2017 ini, maka dampak yang dihasilkan perang besar itu akan sangat luar biasa. Dari segi kehancuran material, akan sangat porak-poranda. Dan dari sisi korban jiwa, sudah pasti akan sangat besar jumlahnya. Jumlah korban jiwa itu dapat jauh melampaui total korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II. (raditya)









jakarta,(LIPANRI-ONLINE)


Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak wacana pembubaran Kodim dan Korem. Wacana tersebut dinilai Fadli tidak produktif bagi kondisi negara saat ini.

Pernyataan Fadli menanggapi wacana pembubaran Kodim dan Koramil yang pernah disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen Agus Widjoyo.

“Dilihat dari sisi manapun, munculnya wacana tersebut sangat tak produktif bagi kondisi negara kita saat ini,” kata Fadli dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Selasa (19/9/2017).

Pertama, kata dia, wacana pembubaran Kodim dan Korem tidak relevan, bahkan kontradiktif di tengah menguatnya agenda pemerintah dalam mengatasi ideologi radikal.

Dengan agenda pemerintah saat ini, sambung dia, seharusnya peran satuan teritorial seperti Kodim dan Korem sebagai instrumen pertahanan harus diperkuat.

"Bukan justru diperlemah apalagi dibubarkan. Wacana tersebut sangat tidak produktif,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kedua, lanjut Fadli, Kodim dan Korem serta satuan tugas wilayah memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan teritorial di daerah.

Tidak hanya secara historis, lanjut dia, saat ini peran Kodim dan Korem masih berjalan efektif. Dari berbagai insiden bersenjata di banyak daerah, terlihat peran Kodim dan Korem efektif dalam deteksi dini gerakan bersenjata yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian tulis Sindo.com

Menurut dia, struktur pemerintah daerah tidak bisa menggantikan peran Kodim dan Korem untuk mengatasi dinamika seperti itu.

“Wacana pembubaran Kodim dan Korem, jika diterapkan hanya akan mempermudah bagi kelompok pengganggu NKRI, untuk menyusup ke desa-desa. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pertahanan dan keutuhan NKRI,” katanya.

Fadli menilai wacana pembubaran Kodim dan Korem kerap muncul setiap menjelang momen 30 September. "Seperti ada reproduksi wacana," ucapnya.

Padahal, kata Fadli, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan pada tahun 2016 secara tegas menyampaikan tidak akan membubarkan Kodim, Korem, dan satuan tugas wilayah di daerah.(dft)


JAKARTA, LIPANRI-ONLINE - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi, Rabu (27/9/2017) mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Agung di dua kabupaten, yakni Karangasem dan Klungkung, Bali.
Tiba sekitar pukul 15.30 WITA, Jokowi dan Iriana langsung menuju ke Posko Tanggap Darurat Erupsi Gunung Agung. Di sana, Jokowi mendengar penjelasan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengenai kondisi terkini para pengungsi.
Jokowi juga sempat mengecek kesiapsiagaan atau persediaan logistik bagi pengungsi dalam rangka mengantisipasi meningkatnya aktivitas Gunung Agung.
(Baca: Aktivitas Gunung Agung Meningkat, Ribuan Ternak Dievakuasi)
Usai itu, Jokowi dan rombongan meninjau lokasi pengungsian yang ada di Lapangan Desa Ulakan, Kabupaten Karangasem dan GOR Swecapura, Kabupaten Klungkung. Jokowi dan Ibu Negara menyapa langsung para pengungsi.
Pada penghujung kunjungannya, Jokowi memberikan bantuan pemerintah, sebesar Rp 7,2 miliar berupa selimut, matras, masker, beras, alat-alat mandi dan perlengkapan untuk anak-anak.
Di sela kunjungannya, Jokowi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah yang utama bagi pemerintah. Meski demikian, pemerintah akan terus berupaya meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akan terus berupaya sekuat tenaga agar kerugian masyarakat bisa diminimalisir sekecil mungkin," ujar Jokowi.
Presiden juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa agar pemerintah dan para pengungsi diberikan kekuatan sekaligus keselamatan dalam menghadapi bencana tersebut.
"Kita semuanya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, agar meringankan cobaan ini," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo Kunjungi Korban Pengungsi Gunung Agung(Lipanri-Online)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berita Terkait
Menkes: Stok Obat Bagi Pengungsi Gunung Agung Masih Cukup
Jokowi Sumbang Beras Hingga Buku Cerita untuk Pengungsi Gunung Agung
Pengungsi Gunung Agung: Saya Senang Ada Pak Jokowi, Sedihnya Hilang
Jokowi Minta Warga Sekitar Gunung Agung Ikuti Instruksi Petugas
Terus Bertambah, Jumlah Pengungsi Gunung Agung Capai 75.673 Jiwa

KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dermaga Sabang

LIPANRI-ONLINE - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2006.

"Terkait penanganan perkara pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas Sabang, KPK meningkatkan ke tahap penyidikan dengan tersangka SA, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Sabang 2006-2010," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (25/3). Terhadap Saiful, KPK menyangkakan pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perbuatan melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman terhadap pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain Saiful, KPK juga menyangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam berinisial HS. "Setelah melakukan gelar perkara dan beberapa pemeriksaan terhadap pemengembangan perkara, penyidik KPK telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan pembangunan Dermaga Sabang. KPK meningkatkan HS dengan dugaan TPPU," tambah Johan. Terhadap HS disangkakan pasal 3 dan atau pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 Tahun 2003 jo pasal 55 ayat 1 ke-1, dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain SA dan HS, KPK juga sudah menetapkan pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), RI, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. PT Nindya Karya adalah bagian dari konsorsium Nindya Sejati Joint Operation selaku kontraktor proyek Dermaga Sabang. Kontrak antara Nindya Karya dengan PT Tuah Sejati selaku pemilik proyek mencapai nilai Rp 262 miliar dengan masa proyek hingga Desember 2011. HS saat itu menjabat sebagai kuasa konsorsium Nindya-Sejati. (ant)