Torehkan Sejarah Gemilang

Adam Malik, Siantar Man yang Mampu Torehkan Sejarah Gemilang

Medan,( kbn lipanri )

Adam Malik, Siantar Man yang Mampu Torehkan Sejarah Gemilang

Apa yang terlintas dalam benak saat Anda mendengar kata Siantar Man. Mungkin persepsi yang tertanam adalah hal negatif.

Siantar adalah penggalan nama Kota Pematangsiantar. Kota ini adalah kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Kota Medan.

Banyak persepsi negatif yang berkembang tentang istilah Siantar Man. Ada yang beranggapan orang yang berasal dari Kota Pematangsiantar penuh dengan kejahatan, preman, atau begundal.

Memang tak dipungkiri ada beberapa nama yang berasal dari Kota Pematangsintar tercatat masuk dalam dunia yang melanggar hukum. Sebut saja Amir Damanik dan Porang Simanjuntak.

Namun patut juga diperhatikan di Kota Pematangsiantar lahir tokoh-tokoh bangsa. Sebut saja Wakil Presiden Adam Malik atau mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar. Ada juga petinju legenda Indonesia Syamsul Anwar Harahap.

Syamsul Anwar Harahap (kelas welter ringan) adalah petinju pertama yang terpilih sebagai Best Boxer President`s Cup dan itu terjadi di Istora Senayan, Jakarta tahun 1976.

Namun tokoh asal Pematangsiantar yang paling dikenal adalah adalah mantan Wapres Adam Malik. Nama lengkapnya adalah H Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar 22 Juli 1917 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun.

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar.

Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatra Thawalib Parabek di Bukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Lalu pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara.

Adam Malik yang dijuluki Si Kancil ini mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1978-1983. Dia merupakan diplomat kunci dalam berbagai kebijakan luar negeri RI pada awal Orde Baru.

Adam Malik merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan media massa. Adam Malik awalnya memang seorang wartawan dan karirnya terus naik.

Banyak orang bingung dan tak percaya jika Adam Malik yang secara formal hanya tamat SD (HIS) ini pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York dan merupakan salah satu pendiri LKBN Antara.

Kemahirannya memadukan diplomasi dan media massa menghantarkannya menimba berbagai pengalaman sebagai duta besar, menteri, Ketua DPR hingga menjadi wakil presiden RI.

Adam Malik yang berpostur kecil dan dijuluki “si kancil” juga dikenal sebagai salah satu pelaku dan pengubah sejarah yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga proses pengisian kemerdekaan dalam dua rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Ketika usianya masih belasan tahun, Dia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok, Tapanuli Selatan padam 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul.

Lalu pada usia 17 tahun, Adam Malik menjadi ketua Partindo di Pematangsiantar (1934-1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Panjang sudah pengabdian Adam Malik terhadap bangsa ini. Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 setelah kanker menggerogoti levernya.

Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan.

Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, di antaranya adalah Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998.

Jadi inilah yang perlu diingat, Kota Pematangsiantar banyak melahirkan tokoh besar dan berjasa terhadap bangsa ini. Dari Kota Pematangsiantar jugalah lahir tokoh yang mampu membuat toresan sejarah bangsa ini.

Jadi jika ada sebagian orang kerap mempersepsikan istilah "Siantar Man" masih diindetikkan dengan kekerasan atau premanisme, maka keliru. Dan perlu dicatat Kota Pematangsiantar adalah salah satu kota di Indonesia penyumbang lahirnya tokoh-tokoh besar bangsa.( limber sinaga )

Pengadaan Barang dan Jasa

Sabrina Ingatkan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Selalu Taat Aturan

DELISERDANG,( kbn lipanri )

Pengadaan barang dan jasa haruslah transparan dan taat aturan. Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta penyedia barang atau jasa haruslah berintegritas dan profesional.

 FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina menghadiri kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis LPSE 2019 di The Hill Hotel and Resort, Jalan Jamin Ginting, Sibolangit, Deliserdang, Kamis (21/11

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat menutup kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis LPSE 2019 di The Hill Hotel and Resort, Jalan Jamin Ginting, Sibolangit, Deliserdang, Kamis (21/11). “Ada unsur utama dalam pengadaan barang dan jasa yakni OPD, Pokja, dan penyedia, ketiganya haruslah jujur, taat aturan, profesional,” kata Sabrina.

Sabrina juga berpesan agar ketiga unsur tersebut selalu memegang aturan yang ada, terutama mengenai pengadaan barang dan jasa. “Peraturan yang saudara pegang ketat itulah yang menolong saudara ke depan, tidak perlu takut siapapun, apalagi dijanjikan apapun, tunjukan integritas saudara,” pesan Sabrina, kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari OPD Pemprov Sumut, Pokja LPSE, dan penyedia barang/jasa.

Peningkatan LPSE adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kualitas pengelolaan layanan kapasitas dan keamanan informasi LPSE. Hal ini terus dilakukan agar pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat memberikan efisiensi yang signifikan bagi sistem keuangan.

LPSE adalah unit kerja satu institusi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik. LPSE memiliki sistem pendukung yakni Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

“Aplikasi ini adalah unit kerja yang memiliki karakter startegis kolaboratif dan berorientasi pada kinerja karakter proaktif, serta mampu melakukan perbaikan yang berkelanjutan,” kata Sabrina.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Syafruddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan sosialisasi dan bimbingan teknis perubahan sistem LPSE dari 4.0 menjadi versi 4.3. Menurutnya, perubahan tersebut perlu diberitahukan kepada OPD, pokja LPSE, dan penyedia barang dan jasa.

“Kita harapkan dengan perubahan tersebut, semoga proses tender di Sumatera Utara semakin transparan, karena sistem yang kita bangun semakin baik,” katanya.( limber sinaga )

Persiapan Jelang FDT ke-7

Persiapan Jelang FDT ke-7, Wagub Berpesan Publikasi Harus Gencar

MEDAN,( kbn lipanri )

Kegiatan tahunan Festival Danau Toba (FDT) akan kembali dilaksanakan pada 9 - 12 Desember 2019 di Parapat, Kabupaten Simalungun. Berbagai kegiatan menarik dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pun dipersiapkan.

 FOTO

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mendengarkan penjelasan tentang persiapan FTD ke-7 tahun dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)  Sumut Ria Novida Telaumbanua saat menjelaskan kemajuan persiapan FTD ke-7 tahun ini, di Ruang Kerja Wagub, lantai, 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (19/11)

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara (Sumut) Ria Novida Telaumbanua saat menjelaskan kemajuan persiapan FTD ke-7 tahun ini kepada Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah di ruang kerjanya, lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (19/11).

Ada beberapa pesan dan arahan yang disampaikan Wagub terkait persiapan jelang FDT. Salah satunya yang dianggap paling urgen adalah publikasi. “Event-event seperti ini harus kita manfaatkan untuk menarik wisatawan. Walaupun banyak yang beda dari sebelumnya, jika tidak gencar dan menarik publikasinya, orang tidak tahu,” katanya.

Untuk itu, Wagub menyarankan publikasi menjadi perhatian utama. Sambil menyelam minum air, FDT juga diharapkan bisa menjadi ajang promosi pariwisata Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Produk-produk unggulan Sumut diharapkan bisa dipamerkan di ajang FDT. Misalnya, kopi, andaliman, dan teh.

“Selain itu, kita tidak boleh sepele hal-hal yang kita anggap kecil seperti petunjuk arah, detail kegiatan-kegiatan, parkir, dan sebagainya harus dipastikan. Hal-hal kecil seperti itu bisa mengganggu kenyamanan pengunjung kalau tidak diatur dengan benar. Penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, harus menjadi bahan evaluasi,” pesannya.

Menanggapi saran dan arahan dari Wagub, Kepala Disbudpar Sumut Ria Novida Telaumbanua menyampaikan bahwa upaya publikasi akan terus dimaksimalkan. Beberapa langkah yang telah diambil adalah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumut, kementerian di pusat, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, pihak hotel, media dan lainnya.

“Kita sadar tentu membutuhkan stakeholder lainnya untuk membantu publikasi, kita sudah koordinasi dengan banyak pihak dan akan terus kita gencarkan, Pak. Terima kasih, Pak atas masukan-masukan yang diberikan,” tutur Ria.

Mengusung tema “Inspiring Toba”, Ria mengatakan bahwa FDT 2019 akan banyak melibatkan masyarakat lokal. Kegiatan pra FDT terdiri dari Lomba Solubolon, penanaman pohon, kegiatan sosial berupa pembersihan Danau Toba, diskusi kelompok terarah Geopark, lomba lari 10 K. Sedangkan kegiatan inti FDT terdiri dari penampilan tari kolosal, hiburan rakyat lokal dan nasional, beragam lomba, fashion show busana etnis, demo kuliner dan lainnya.( limber sinaga )

Festival Ulos dan Kain Tenun Sumut

Festival Ulos dan Kain Tenun Sumut Digelar di Anjungan TMII

Jakarta,( kbn liapnri )

Untuk melestarikan sekaligus menyosialisasikan kekayaan budaya asal Sumatera Utara (Sumut) khususnya ulos dan kain tenun, digelar Festival Ulos dan Kain Tenun Sumatera Utara 2019 digelar di Anjungan Sumut Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (16/11).

FOTO

Untuk melestarikan sekaligus menyosialisasikan kekayaan budaya asal Sumatera Utara (Sumut) khususnya ulos dan kain tenun, digelar Festival Ulos dan Kain Tenun Sumatera Utara 2019 digelar di Anjungan Sumut Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (16/11).

Festival yang mengusung tema “Merayakan Ulos, Mengingat Penenun dan Merawat Peradaban" tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumut Nursalim Affan Hasibuan  yang diwakili Plt Kasubbid Fasilitas Program Informasi dan Promosi Riza Marina Darus.

“Dalam melestarikan kekayaan budaya lokal, sangatlah penting untuk menjaga kekayaan budaya bangsa yang berfungsi untuk menguatkan ketahanan moral masyarakat,”sebut Nursalim dalam pidatonya.

Kegiatan festival ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumut, dan tahun ini merupakan kali yang ke tiga. Pada kegiatan ini mengupas makna, fungsi penggunaan dan pemakaian Ulos dari Batak Toba, Uis dari Karo dan Kain Songket dari Melayu dalam bentuk talk show.

Dalam acara talk show turut mengundang Retno Ayumi yang mewakili pemerhati dan pelaku budayawan Melayu, Andreas Milala Sembiring mewakili budayawan Batak - Karo dan DR HP Panggabean SH yang merupakan Ketua Perwakilan DPP Kerabat Kerukunan Masyarakat Batak, sekaligus budayawan Batak Toba dengan moderator Jesman Gultom dan Coan Puryanto Purba.

Selain memamerkan beragam jenis Ulos, acara juga dirangkai pagelaran tari cawan, dan fashion show dengan memperagakan busana 8 etnis daerah Sumatera Utara yang diperagakan oleh 15 orang modeling, peragaan busana pengembangan berbagai ulos yang dirancangan Martha Ulos.

Turut hadir staf ahli Koordinator Anjungan Taman Mini Indonesia Indah  Gunawan Wibisono,  beberapa staf perwakilan anjungan di Taman Mini Indonesia Indah, dan undangan lainnya. ( limber sinaga )

Wisuda USM Indonesia

Hadiri Wisuda USM Indonesia, Gubernur: Majukan Sumut dengan Pengetahuan

MEDAN,( kbn lipanri )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri acara wisuda lulusan Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia gelombang kedua tahun akademik 2018/2019, di Washington Purba Hall, Jalan Kapten Muslim, Nomor 79 Medan, Rabu (6/11). Para wisudawan diajak untuk turut andil memajukan Sumut.

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri acara wisuda lulusan Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia gelombang kedua tahun akademik 2018/2019, di Washington Purba Hall, Jalan Kapten Muslim, Nomor 79 Medan, Rabu (6/11).

"Selamat kepada anak-anak ku, yang hari ini diwisuda, setelah ini kalian akan menghadapi dunia baru, untuk menapaki kesuksesan kalian, jangan sampai mengambil hak orang lain, berbuatlah kalian untuk Sumut ini, majukan dengan pengetahuan kalian, dan tetap ingat Tuhan dalam melakukan hal-hal baik, semoga Tuhan mempermudah kita dalam berkarya," ujar Gubernur, di hadapan 198 wisudawan, yang terdiri atas lulusan program diploma, sarjana, profesi dan magister.

 

Gubernur menyampaikan, bahwa kunci untuk menjadi orang sukses adalah kejujuran. "Bangsa kita ini semua punya, Sumut yang saya tahu punya SDA (sumber daya alam) lebih lengkap dari provinsi lain, kita hanya kurang orang-orang jujur, usai dilantik kalian harus pikirkan apa yang mau dibuat, karena kalian adalah harapan untuk Sumut ini," tambah Edy Rahmayadi.

Kemudian Edy pun menunjukan video motivasi tentang Negara Finlandia yang bisa menjadi negara paling aman dan terbahagia di dunia. "Finlandia adalah negara yang berada di ujung utara benua Eropa, negara tersebut dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia, saya kira hal tersebut karena pendidikan yang tinggi di sana, tapi ternyata saya salah, di Finlandia masih banyak orang-orang jujur, hal itu dapat dilihat dari jumlah Rutannya yang hanya hitungan jari," terang Edy.

Sebelumnya, Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia Ivan Elisabeth Purba menyampaikan bahwa pada acara wisuda gelombang kedua ini diikuti 198 lulusan dari program diploma, sarjana, dan magister.  Total keseluruhan 1.080 lulusan dari gelombang I dan II, yang terhimpun dari Magister Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Farmasi, Sarjana Sains Informasi, Sarjana Sains, Sarjana Pendidikan, Ahli Madya Analis Kesehatan dan Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan.

"Saya berharap para wisudawan bisa turut serta bersama sama dengan pemerintah untuk menuntaskan masalah yang sedang terjadi di masyarakat, kita bangga dengan lulusan USM Indonesia, saya yakin kalian bisa lebih unggul dari pada lulusan universitas lain," ucap Ivan Elisabeth.

Ivan Elisabeth pun sejenak mengingat pengalamannya saat diundang  Gubernur Sumut, satu hari setelah pelantikan. "Kami tahu bahwa Bapak memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki pendidikan di Sumut, saya masih ingat, satu hari setelah dilantik, kami pihak akademisi langsung Bapak undang ke kantor, bagi saya Bapak seorang visioner yang berintegritas," ucap Rektor.

Ketua Yayasan Sari Mutiara Parlindungan Purba meminta lulusan USM Indonesia menerapkan ilmunya di masyarakat, karena mempunyai tanggung jawab profesi. Bukan hanya kepada Tuhan dan kemanusiaan, tapi juga kepada diri sendiri.

"Hari ini para wisudawan beruntung sekali, Bapak Gubernur berkenan hadir di tengah kesibukannya, terapkanlah ilmu yang telah kalian pelajari di universitas yang sudah terakreditas B ini," ujar Parlindungan.

Parlindungan juga menjelaskan bahwa USM Indonesia memiliki lima prinsip dasar dalam dunia pendidikan, yakni Spiritualisme, Intelektualisme, Profesionalisme, Nasionalisme dan Globalisme. "Kita ini akan terus berusaha untuk berkembang dengan mempedomani lima prinsip dasar tersebut," terang Parlindungan.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Koordinator Kopertis Sumut  Dian Armanto dan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Sumut Bahdin Nur Tanjung. ( limber sinaga )

CALON IBUKOTA NEGARA INDONESIA

CALON IBUKOTA NEGARA INDONESIA BERMASALAH

Pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Di Tenggarong Kalimantan Timur Mengaku Tak Terima Jika Pemerintah Mengklaim Bahwa Tanah Mereka Adalah Milik Negara.

Samarinda ( kbn lipanri )

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Tenggarong Kalimantan Timur, menyoal lahan ibu kota negara yang disebut sebagai lahan negara.

Ketua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata mengatakan, lahan tersebut adalah adalah milik Kesultanan kutai, bukan milik negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan sebagian lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi ibu kota negara bersama sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Keduanya terletak di Kalimantan Timur. Karena wilayah Kesultanan Kutai di masa itu meliputi Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang.

"Itu semua disebut Kutai di bawah kekuasaan kesultanan. Hanya saja tanahnya yang dibagi-bagi, tapi hak penguasaan tetap di Kesultanan Kutai. Mereka pakai hak garap. Kami merasa sedih kalau pemerintah mengatakan itu tanah negara," ungkap Ario di Kraton Kesultanan Kutai, Sabtu (19/10/2019).

Pengeran Ario menjelaskan, Kesultanan Kutai Ing Martadipura baru bergabung dengan RI pada 1959 setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Sebelum bergabung, Kerajaan Kutai berkuasa penuh atas seluruh wilayah Kutai sejak 1902 dan itu ada dalam arsip sejarah nasional.

Setelah bergabung dengan RI, dibuat beberapa kesempatan antara pihak kesultanan dan negara RI bahwa seluruh aset kesultanan tanah swapraja hanya dijadikan kantor pemerintahan Kaltim maupun kabupaten kota di dalamnya.

"Bukan berarti kesultanan menghibahkan kepemilikan tanah. Ini yang mestinya pemerintah bijaksana mengeluarkan statement. Kami juga cinta dan memiliki kebanggaan terhadap negara ini, tapi hak kami jangan diabaikan," ujar dia.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar negara memberi pengakuan dan penghargaan atas eksistensi kesultanan maupun kerabat yang mempunyai kuasa sebagai pemangku hibah.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyesalkan pemerintah pusat maupun daerah tak pernah mengundang pihak kesultanan membicarakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

"Kami tidak pernah diundang Bappenas ataupun gubernur Kaltim membahas soal ibu kota negara," ujar Ario.

"Itu semua disebut Kutai di bawah kekuasaan kesultanan," ungkap Ario di Keraton Kesultanan Kutai, Sabtu (19/10). "Hanya saja tanahnya yang dibagi-bagi, tapi hak penguasaan tetap di Kesultanan Kutai. Mereka pakai hak garap. Kami merasa sedih kalau pemerintah mengatakan itu tanah negara."

Pengeran Ario kemudian menjelaskan bahwa Kesultanan Kutai Ing Martadipura baru bergabung beberapa tahun dengan RI setelah kemerdekaan yakni pada tahun 1959. Sebelum bergabung, Kerajaan Kutai telah memiliki kekuasaan penuh atas seluruh wilayah Kutai sejak 1902 dan itu ada dalam arsip sejarah nasional.

Setelah bergabung dengan Republik Indonesia (RI), dibuat beberapa kesempatan antara pihak kesultanan dan negara RI bahwa seluruh aset kesultanan tanah swapraja hanya dijadikan kantor pemerintahan Kaltim maupun kabupaten kota di dalamnya. Atas dasar itu, pihaknya meminta agar pemerintah memberi pengakuan dan penghargaan atas eksistensi kesultanan maupun kerabat yang memiliki kuasa sebagai pemangku hibah dari Kesultanan Kutai.

"Bukan berarti kesultanan menghibahkan kepemilikan tanah. Ini yang mestinya pemerintah bijaksana mengeluarkan statement, tutur Ario. "Kami juga cinta dan memiliki kebanggaan terhadap negara ini, tapi hak kami jangan diabaikan."

Tak hanya itu, Ario dan pihaknya juga menyesalkan sikap pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pernah mengundang Kesultanan Kutai untuk membicarakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. "Kami tidak pernah diundang Bappenas ataupun gubernur Kaltim membahas soal ibu kota negara," tuturnya.( limber sinaga )

Keterbukaan Informasi

Edy Rahmayadi : Keterbukaan Informasi Akan Tingkatkan Investasi

MEDAN,( kbn lipanri )

Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Utara (Sumut), terutama investasi dari luar. Karena itu, semua pihak diharapkan mendukung upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah ini.

FOTO

1.        2. 3. 4. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah se Provinsi Sumut tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumut di Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Jum'at (25/10/2019).

2.       Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi para acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jumat (25/10), di Hotel Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota, Medan.

"Keterbukaan informasi publik itu penting untuk tingkatkan investasi. Untuk apa dibuka informasi ini ? adalah untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan. Kita harus bicara riil tentang keadaan yang sebenarnya, lalu kita bicara tentang pelayanan lembaga secara utuh," ucap Gubernur.

Edy Rahmayadi mencontohkan, bila Keterbukaan Informasi Publik itu baik, orang luar juga akan bertambah banyak yang berinvestasi ke Sumut, yang kemudian membuka banyak lapangan kerja, akhirnya berdampak pada meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) dan masyarakat pun bisa sejahtera. "Bayangkan bila banyak investor yang menanamkan uang di Sumut, bisa jadi nanti UMR mencapai Rp 8.000.000, pasti warga Sumut akan sejahtera," tambah Edy.

Edy juga menambahkan bahwa Informasi yang dikatakan dapat dipercaya (A1) itu harus benar dan tepat. Jangan sampai ada hal yang tidak benar disampaikan ke masyarakat. Pada kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan secara langsung penghargaan 9 Badan Organisasi Perangkat Daerah untuk kategori Informatif dari 41 badan organisasi perangkat daerah yang sudah disupervisi oleh Komisi Informasi (KI) Sumut.

Penerima penghargaan tersebut adalah Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Dinas Perkebunan Sumut, Dinas Ketahanan Pangan Sumut, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut.

Juga diserahkan penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut, setelah melalui proses monitoring dan evaluasi ada sembilan kabupaten/kota yang berhak menerima penghargaan dari Komisi Informasi Sumut yakni Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi, Pemko Medan, Pemko Binjai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemkab Labuhanbatu Utara.

Ketua Komisi Informasi Sumut Robinson Simbolon mengatakan penganugerahan ini berdasarkan hasil tahapan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi terhadap seluruh Pemda dan OPD yang ada di Sumut. Tujuannya untuk memberikan stimulus kepada badan publik agar menerapkan keterbukaan informasi publik.

Disampaikan juga, penilaian dan pemeringkatan ini bukan sebagai bentuk hukuman kepada daerah atau badan yang belum informatif. “Tetapi sebagai pengingat bagi kita semua untuk terus berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik,” ujar Robin.

Soekirman, Bupati Serdangbedagai pun menceritakan pengalamannya dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Awal menjalankanya memang saya merasa berat, namun saya punya prinsip lebih bagus dikasih yang pahit-pahit tapi jadi vitamin dari pada disajikan hal-hal yang manis manis nantinya malah jadi penyakit," ucap Soekirman.

Soekirman juga mengatakan bahwa semua kepala daerah adalah sumber berita dan sumber edukasi dan literasi untuk pembangunan bangsa. "Untuk itu kita harus bisa memanfaatkan informasi dengan koneksi yang ada, apalagi saat ini hampir semua orang sudah memiliki sosial media," tambahnya.

Ia pun mencontohkan untuk membangun dan menghubungkan informasi dari satu desa ke desa lain, ia membangun Sistem Informasi Desa (SID), dimana ada website dan radio hampir di setiap desa di Sergai. "Itu semua dikelola oleh jurnalis dari anak anak di setiap desa, kami pun tidak menggunakan APBD untuk menjalankanya, melainkan donatur dari luar," ungkap Soekirman.

Pada acara tersebut turut hadir Anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus, Wakil Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar dan Rektor UMSU Agussani. ( limber sinaga )