PTPN III MENYAMBUT PERAYAAN NATAL

TIGA BUMN BERBAGI KEBAHAGIAAN MENYAMBUT NATAL BERSAMA 1.000 ANAK YATIM PIATU DI SUMUT

Medan, 26 Desember 2017( lipanri online ) - Tiga Perusahaan BUMN yakni PTPN III Holding (Persero), PT Bank BTN (Persero) dan PT Inalum (Persero) menggelar program BUMN Hadir Untuk Negeri dengan tema "BUMN Berbagi Melalui Santunan Kepada Anak Panti Asuhan". Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Edwin Abdullah (Deputi Bidang Energi, logistik, kawasan dan pariwisata KemenBUMN), Dasuki Amsir (Dirut PTPN III Holding), Oggy A. Kosasih (Dirkeu PT. Inalum), Kombes Pol DR. H. Hery Subiansauri (Dir Pam Obvit Polda Sumut), Ka. Regional Office IV Bank BTN, Dirut PTPN II & IV, yang mewakili dari Gubernur Sumut, Walikota Medan dan Pangdam I/BB.

Direktur Utama PTPN III Holding Dasuki Amsir mengatakan program ini memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu yang merayakan Hari Raya Natal masing-masing sebesar Rp250.000,- dan bingkisan senilai Rp100.000,-. Selain itu juga memberikan bantuan kepada 5 panti asuhan senilai total Rp 100.000.000,- yang dinilai layak dan terdaftar di Provinsi Sumatera Utara.

Ia mengatakan kegiatan ini juga dilakukan serentak di tujuh kota di Indonesia yakni Kupang, Jayapura, Manokwari, Manado, Pontianak, Ambon dan Medan yang melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN. Menurut Dasuki acara ini merupakan bentuk rasa syukur dan keinginan berbagi dengan sesama, menumbuhkan semangat toleransi serta rasa saling mengasihi antar sesama umat beragama. "Kami  mengajak anak-anak panti asuhan berbagi kegembiraan agar mereka dapat merasakan keceriaan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018," kata Dasuki kepada wartawan di Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/12).

Ia menambahkan BUMN sebagai agent of development harus bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dan masyarakat sehingga selalu dapat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian negara dan pembangunan bangsa. Menurutnya, eksistensi BUMN makin diperkuat sehingga kekompakan, kebersamaan, kecintaan dan rasa memiliki kepada perusahaan BUMN merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mengembangkan visi dan misi BUMN secara berkelanjutan.

“Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri  merupakan media yang efektif untuk membangun silaturrahmi, kebersamaan, dan kekompakan seluruh keluarga besar perusahaan BUMN yang ada di Sumatera Utara dengan masyarakat sekitar”, lanjut Dasuki.

Dasuki mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Menteri BUMN yang telah menginisiasi kegiatan tersebut yang juga dibantu oleh Bank BTN dan Inalum. Ia berharap kepada seluruh karyawan BUMN mengabdikan diri secara jujur, tulus dan ikhlas sesuai peran masing-masing, dengan terus mengembangkan potensi yang ada di masing-masing  perusahaan BUMN, sehingga bisa bekerja dengan optimal untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi.( team )

PTPN III (Persero) Serahkan Bantuan PKBL untuk Masyarakat Sumut dan Pendidikan untuk Anak Sekolah

PTPN III (Persero) Serahkan Bantuan PKBL untuk

Masyarakat Sumut dan Pendidikan untuk Anak Sekolah  

Medan,18/12 ( lipanri online )

PTPN III (Persero) kembali menyalurkan bantuan dalam program bina lingkungan yang diserahkan pada tanggal 12 Desember 2017 di Aula Kelapa Sawit PTPN III Jalan Sei Batanghari Medan oleh Alexander Maha, SEVP Bidang Produksi kepada penerima bantuan sebanyak 52 objek yang bervariasi seperti renovasi rumah ibadah dan sekolah dengan total bantuan Rp 1,7 milyar yang ditransfer langsung ke rekening pemohon berdasarkan permohonan objek bantuan.

Dalam sambutannya Alexander mengharapkan agar bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya kepada warga sekitar perusahaan dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya atas perolehan laba yang diraih PTPN III di tahun 2016 lalu.  “Kami berharap masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran PTPN III (Persero) sebagai BUMN perkebunan di Sumatera Utara dan mengharapkan dukungannya untuk bersama-sama menjaga BUMN ini agar iklim bisnis berjalan dengan baik dan semua orang memperoleh manfaatnya lebih baik lagi,” katanya.  

Selain itu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga memberikan bantuan untuk pelatihan guru dari angkatan I – VII, mendukung kegiatan outbound dalam kegiatan ekstra kurikuler siswa SMP dan SMA dengan mengedepankan unsur edukasi agar para siswa lebih berwawasan, menjadikan generasi muda yang kreatif, inovatif, produktif, tangguh dan bebas narkoba. Selain itu perusahaan juga memberikan bantuan untuk program ability test untuk siswa SD, SMP dan SMA untuk mengasah keterampilan, melatih pola pikir, menguji kemampuan dasar, meningkatkan kepercayaan diri dan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang akan diuji dalam UN melalui customized training yang diberikan kepada HLC (Herman Learning Centre) yang mengajukan permohonan proposal untuk mendukung peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku dan kesadaran yang pada gilirannya meningkatkan kinerja para pendidik untuk memajukan pendidikan di kota Medan dengan dana yang telah direalisasikan mencapai Rp Rp 560.862.500.  ( team )

lipanri online

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVSU

KONFERENSI PERS BERSAMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA TENTANG PENYELENGGARAAN FESTIVAL DANAU TOBA BEKERJA SAMA DENGAN BIRO HUMAS SERTA KEPROTOKOLAN SETDA PROVSU
Medan,4/12(lipanri online)Konfernsi pers dinas kebudayaan dan parawisata provsu tentang pelaksanaan penyelenggaraan festival DanauToba di kantor gubsu,dalam kata sambutannya Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Sumut mengatakan”Danau Toba yang megah di Sumatera Utara akan melanjutkan perayaannya dengan mengadakan Festival Danau Toba yang menarik pada tanggal 6 sampai 9 Desember 2017. Tahun ini, festival tahunan ini akan berpusat di Bakkara, Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara,Festival Danau Toba akan mencakup kegiatan komprehensif dari musik, seni dan kerajinan, kompetisi olahraga tradisional, seminar pariwisata, hingga pameran. Diantara beragam kegiatan festival tersebut adalah: Parade Gerobak Terhias bertema 'Ulos', Tarian Kolosal Puak, Lomba Lari, Lomba Renang Rakyat,Geopark Kawah Danau Toba, Lomba Perahu Naga Solu, Tari Mocak dan Tor tor Tumba, Geopark Ucok Butet, Pawai Keindahan Toba, dan banyak lagi. Festival ini juga akan menampilkan pertunjukan seni dari kabupaten-kabupaten sekitar Danau Toba termasuk dari Sibolga, Batubara, Dairi, Karo, Samosir, Toba Samosir, Padang Lawas, dan Tapanuli Utara,ungkapnya.
Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya festifal Danau Toba adalah untuk mewujudkan event wisata nasional untuk memperkenalkan budaya adat lokal dan pemberdayakan ekonomi daerah dan melalui ivent ini masyarakat dapat menambah pendapatan karena semakin banyakanya pengunjung yang datang baik lokal dan internasional,katanya.
“Kegiatan pariwisata Danau Toba ditargetkan pada 2019 akan memberikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 16 triliun serta menciptakan sebanyak 300 ribu lapangan kerja baru. Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kadis.

“Jangan sampai berubah waktu, karena nanti wisatawan menjadi bingung. Kemenpar akan terus mempromosikannya dan begitu juga seluruh jajaran instansi pemerintah yang menangani bidang pariwisata, begitu juga dengan agen perjalanan wisata yang harus segera membuat paket perjalanan yang menarik,” katanya.
Hingga 2019, Kemenpar memiliki target mendatangkan 1 juta orang wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa US$5 miliar ke Danau Toba, kawasan yang masuk dalam daftar 10 Destinasi Prioritas atau 10 Bali Baru. Oleh karena itu, Kemenpar mengusulkan tambahan anggaran pengembangan sebesar Rp50 miliar ke pemerintah pusat pada tahun ini.

Dalam sambutannya, kadis juga memaparkan kronologi terjadinya Danau Toba yang bermula dari terbentuk melalui ledakan gunung berapi pada zaman purba, danau besar ini dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan tradisi yang kaya. Daerah ini dianggap sebagai tempat kelahiran orang Batak - kelompok etnis asli Sumatera Utara.Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam yang paling menarik di dunia. Mencakup lebih dari 1.145 kilometer persegi dengan kedalaman 450 meter, Danau Toba diakui sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terdalam di dunia. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa Danau Toba yang merupakan danau kawah, sebenarnya terbentuk melalui satu mega ledakan di bumi pada zaman purba. Banyak ilmuwan percaya bahwa peristiwa vulkanik super tersebut membuat planet ini jatuh dalam musim dingin vulkanik selama 6 sampai 10 tahun.”Saat ini, wisatawan bisa mencapai Danau Toba dari bandara Silangit, memotong waktu tempuh menjadi hanya 1,5 jam dibandingkan dengan perjalanan darat selama 5 jam dari Medan, ibu kota Sumatera Utara. Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya Air memiliki penerbangan reguler ke Silangit dari Jakarta serta penerbangan harian dari bandara Kuala Namu Medan,ungkapnya.( team)

DISNAKER PROVSU

DISNAKER PROVSU

DEMO BURUH DARI BERBAGAI ASOSIASI SUMUT MENUNTUT UMP DINAIKKAN SETARA NASIONAL

MEDAN,06,12 ( lipanri online )-Aksi demo buruh dari berbagai elemen tergabung dalam Koalisi Pekerja/Buruh Sunatera Utara (KPBSU) menyampaikan aspirasi mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan.

Perwakilan buruh menyampaikan aspirasi mereka dan menyoroti permasalahan upah minimum yang merupakan harapan terakhir pekerja/buruh. pp 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubsu telah menetapkan UMP Sumut mengalami kenaikan sebesar 8,7 % dari UMP sebelumnya menjadi Rp 2.132.188.

Menurut buruh kenaikan tersebut tidak berpihak kepada buruh. Sehubungan dengan masih kecilnya kenaikan upah untuk tahun 2018, Koalisi Pekerja Buruh Sumatera Utara menyampaikan sikap dan tuntutannya. Buruh meminta agar penetapan UMK tahun 2018 sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.

"Kami juga meminta agar menertibkan ilegal out sourcing, mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, wujudkan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan dan copot Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan," teriak buruh.

Perwakilan buruh yang melakukan aksi diterima Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pendidikan Amran Uthe dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Fransisco Bangun.

"Tuntutan yang disampaikan buruh yang tergabung dalam KPBSU akan disampaikan kepada Gubernur. Keinginan buruh untuk bertemu langsung dengan Gubsu juga akan kita sampaikan," kata Amran Uthe.

Setelah mendengar jawaban dari perwakilan Gubsu, massa aksi demo meninggalkan kantor Gubernur di Jalan Diponegoro Medan. Pantauan di lapangan, akibat aksi ini beberapa ruas jalan Kota Medan macet total kemacetan lalu lintas terjadi mulai dari Jalan Sudirman Medan, tepatnya di persimpangan Jalan S Parman dengan Jalan Pattimura Medan.( team )

KONFERENSI PERS TENTANG PAMERAN KESEMPATAN KERJA ( JOB FAIR ) 2017 DINAS RENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN BIRO HUMAS DAN KEPEROTOKOLAN SETDA PROVSU
Medaan,30/11( lipanri online) Konferensi pers tentang pameran kesempatan kerja dalam rangka bursa kerja ( job fair )2017 yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara bekerjasama dengan Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu.

Dalam kata sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara,Fransisco mengatakan”Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) dilaksanakan karena banyaknya masalah pengangguran yang terjadi di sumarera utara selama ini antara lain disebabkan ketidak seimbangnya antara persediaan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja dan perusahaan”,katanya.Terjadinya kesenjangan dalam penempatan tenaga kerja serta menjadi kendala dalam proses penempatan kerja diakibatkan kurangnya informasi antara perusahaan dengan pencari kerja seingga saat ini 430.000 orang pencari lowongan pekerjaan sesuai data bps per Februari 2017 belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini.Menurutnya, salah satu cara untuk mempercepat penyampaian informasi lowongan kepada pencari kerja adalah melalui kegiatan Job Fair ( pameran bursa kerja )yang akan dilaksanakan hari Selasa 5/12/2017 mulai pukul 08.00Wib s/d 16.00 Wib yang akan dihadidri Gubernur Sumatera Utara.Menurutnya, kegiatan pameran Job Fair ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:188.44/623/KPTS/2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan pameran bursa kerja dengan penggabungan perusahaan yang berada di sumut sebanyak 500 perusahaan dengan 25.000 pencari pekerjaan untuk disosialisasikan sesuai bidang masing-masing pencari kerja dan nantinnya akan dapat diberikan pelatihan-pelatihan geratis di balai latihan dinas tenaga kerja bekerja sama antara perusahaan dan pemerintah propinsi.
Dalam kesempatan itu mewakili Kanwil BPJS, Sunardi menyampaikan,” Sebagai mitra kerja BPJS Kanwil Sumbagut perusahaan yang berada diwilayah nya untuk dapat saling membantu dan memberikan peluang untuk mengatasi masalah pengangguran dan berperan aktif untuk pelaksanaan pameran Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Sumut,Kami telah mengundang 40.000 perusahan baik sekala besar dan kecil tetapi kami hanya fokus pada 500 perusahan saja yang dapat menjamin untuk ketersediaan lapangan pekerjaan”,ungkapnya.

ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESI ( APDESI ) TENTANG RAKERNAS 2017 BEKERJA SAMA DENGAN BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SETDA PROVSU

Medan,23/11( lipanri online) Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Sindawa dalam temu pers di kantor gubernur sumut ,menerangkan”Dengan berdirinya abdesi ini tanpa bekerja sama dengan pemerintahan pusat maupun daerah tidak akan tercapai tujuan dan missi apdesi tentang cara pengawasan,pembinaa dan penindakan aparat pemerintahan desa dalam mengolah dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke pedesaan”ujarnya,menurutnya akan sia sia pelaksanaan pemanfaatan dana desa yang jumlahnya sangat besar sementara kepala desa belum profesional dalam sistim pengelolahannya.menurutnya ada beberapa cara mengatasinya,misalnya dengan cara memberikan gaji dan tunjangan kepala desa sesuai dengan standar nasioanal sebanyak Rp.7 Juta rupiah.

 “Kita telah sampaikan kepada menteri, tetapi kata menteri akan menambah beban pembiayaan negara. Padahal gaji Sekretaris Desa (Sekdes) PNS ada yang lebih tinggi karena sebagian sudah menjadi golongan II atau IIIb,” ungkapnya.

Menurutnya, ada dibeberapa daerah yang gaji kepala desa mencapai Rp.7 juta dan lebih, anehnya ada kabupaten yang tetangga, namun gajinya jauh berbeda meskipun berdekatan, Dalam kesempatan itu, ia meminta kepala desa bekerja dengan aturan dan peraturan, meskipun regulasi tentang desa kerap berubah, sering kali belum disosialisasikan tapi sudah ada perubahan dan hal ini kerap terjadi, ujarnya.

Ia juga menyinggung kekhawatiran elit tentang dana desa yang bakal menjadi ajang korupsi oknum kepala desa, namun menurut Sindawa hal itu ber;lebihan jika dibandingkan dengan kasus e-KTP,dan sebagainya.

“Gubernur dan bupati yang jumlahnya tak sebanyak desa itu sudah ratusan yang tersandung kasus hukum. Jadi sekali lagi, silakan berpolitik, tapi dana desa untuk rakyat, bukan untuk dipolitisasi,” ujarnnya.

Ia meminta para anggota APDESI dapat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesetiakawanan dalam melayani rakyat.

“Apa yang menjadi harapan dan kebutuhan rakyat, itu yang harus kita laksanakan. Jika desa sudah bagus maka kecamatan, kabupaten/kota, dan provinisi akan ikut baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua APDESI Sumut, dengan adanya APDESI nantinya mampu memberikan pencerahan dengan mengutamakan pencegahan terjadinya proses hukum terkait dana desa.

“Dalam bekerja kepala desa tidak ketakutan dalam mengelolanya dan meningkatkan kemampuan memluai bimtek,” ujarnya.

lipanri online

Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu Berdasarkan UU NO.23 Thn 2014. Medan,13/11/2017 ( lipanri online)- Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( PPKB ) di Provisi Sumut akan dioptimalkan, baik dalam aspek pembinaan ketahanan keluarga maupun pengelolaan kependudukan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Sumut dr Ria Novida Telaumbanua kepada wartawan, Senin (13/11) Pada Acara Temu Pers yang dilaksanakan Biro Humas Pemprovsu di Gedung Gubsu. Dia mengatakan, Tujuan Program PPKB adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga yang Berkualitas dengan indicator keberhasilan adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk ( LPP ) dengan menurunnya angka kelahiran total ( total fertility rate ) atau yang disingkat ASFR serta memperdayakan usia produktif untuk dikaryakan.Dalam rangka mencapai target tersebut harus melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR,peningkatan ketahanan keluarga dan remaja,penguatan advokasi dan KIE,penguatan kemitraan serta penggerakan pengendalian penduduk. Disamping itu, kata dia, saat ini keterlibatan masyarakat untuk program Keluarga Berencana masih belum seperti yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Balita, rendahnya partisipasi keluarga/masyarakat dalam Bina Keluarga Lanjut Usia, serta rendahnya partisipasi keluarga/masyarakat dalam Bina Ketahanan Remaja. Juga masih rendahnya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera melalui kelompok (UPPKS), dan rendahnya fungsi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIC). Dia juga menambahkan,terjadinya kemiskinan,pengangguran,putus sekolah dan munculnya berbagai jenis penyakit ini dampak negative akan mempengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk itu diperlukan meningkatkan kualitas keluarga, karena semua pembangunan kependudukan dimulai dengan pembangunan keluarga. "Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa fungsi keluarga meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan," paparnya. Selain itu, kata dia, temu Perss,Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu agar dapat menjembatani bertujuan untuk menyamakan persepsi visi dan misi serta sinkronisasi perencanaan evaluasi dan laporan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3-) dengan Kabupaten/Kota. "Untuk memberhasilkan rapat ini, kita menghadirkan sejumlah narasumber antara lain: Kasubdit PPKB Direktorat SOPD IV Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri Arifin Hutagalung, Deputi KSPK BKKBN Pusat Yuni, Sekretaris Kepala Perwakilan BKKBN Pusat Atun, praktisi Dr dr Linda Maas, MPH dan lainnya," ujarnya.

lipanri online

Korupsi Tanah Ulayat Adat

KAIDAH HUKUM ADAT HARUS DIMASUKKAN KE HUKUM NEGARA

Medan,26/10/2017 ( lipanri-online )

Dampak Korupsi : Negara dan Korupsi Hak Adat Ulayat

Selamat pagi, setelah mengetahui tentang pengertian korupsi dan dampaknya yang dijelaskan sebelumnya, perlu dikaji tentang dampak korupsi menurut pendapat orang Indonesia. Berikut ulasan dampak korupsi oleh mochtar lubis.

Korupsi tidak saja akan menggerumus struktur kenegaraan secara perlahan. Tetapi uga menghancurkan segenap sendi sendi penting yang terdapat dalam negara. Korupsi ada dan hadir dikarenakan adanya kerancuan dalam struktur birokrasi dan akan berakibat terhadap struktur organisasi itu sendiri bahkan keberlansungan organisasi itu sendiri (Contohnya negara). Akibat paling nyata bagi Mochtar lubis dari kejadian kejadian korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya pada sistem kenegaraan suatu bangsa dimana korupsi berlangsung.

Rakyat dalam struktur paling tradisional sekalipun, mengenali negara dalam posisi hendak mensejahterahkan tiap individu dalam negara. Ketidakpedulian rakyat atas birokrasis, bila muncul anggapan bahwa birokrasi dan sistem pemerintahan, sekadar sebagai penyokong segala bentuk tindakan elite kelas ats dan kelas tertentu dan melupakan fungsinya dalam mensejahtrekan dan memakmurkan warganya.

Dampak korupsi yang lain, menurut Mochtar Lubis dari kritinya terhadap Sudomo saat berbicara di depan Korpri. Di depan Korpri tersebut Sudomo berkata bahwa korupsi belum memacetkan pembangunan. Hal ini yang membuat Mochtar Lubis merasa kecewa dan berkata:

    Apakah sekian banyak  tanah adat telah beralih fungsi, sekian ribu hektar reboisasi yang gagal tidak memacetkan pembangunan? Apakah kehilangan dana negara, ratusan miliar bukan memacetkan usaha pembangunan? Sunggu aneh, tapi benar diucapkan. Sikap lembut begini terhadap korupsi di kalangan pembesar pembesar negara tidak menolong usaha kejaksaan agung, umpamanya untuk menindak korupsi dengan tegas dan kuat terus menerus hingga tuntas habis.

 Pembangunan dalam hal ini berhubungan secara fisik dan material. Mochtar dalam hal ini hendak menegaskan, bahwa perilaku korupsi, betapapun kecilnya, akan menghambat laju pembangunan di Indonesia. Tindakan korupsi uga secara nyata akan berdampak langsung rakyat  banyak yang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan politik, yang tidak memiliki hak demokrasi Pancasila, yang tidak mengeluarkan suara dan protesnya. Dan dalam masyarakat demikian keadaan tambah para lagi, jika pers yang ada tidak dapat berfungsi dengan wajar menjaga dan mengawal kepentingan umum.

Dampak korupsi di tingkat elite pejabat negara akan merusak secara langsung moral mereka khususnya yang memeagan kekuasaan. Kembali Mochtar lubis berkata: