ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESI ( APDESI ) TENTANG RAKERNAS 2017 BEKERJA SAMA DENGAN BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SETDA PROVSU

Medan,23/11( lipanri online) Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Sindawa dalam temu pers di kantor gubernur sumut ,menerangkan”Dengan berdirinya abdesi ini tanpa bekerja sama dengan pemerintahan pusat maupun daerah tidak akan tercapai tujuan dan missi apdesi tentang cara pengawasan,pembinaa dan penindakan aparat pemerintahan desa dalam mengolah dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke pedesaan”ujarnya,menurutnya akan sia sia pelaksanaan pemanfaatan dana desa yang jumlahnya sangat besar sementara kepala desa belum profesional dalam sistim pengelolahannya.menurutnya ada beberapa cara mengatasinya,misalnya dengan cara memberikan gaji dan tunjangan kepala desa sesuai dengan standar nasioanal sebanyak Rp.7 Juta rupiah.

 “Kita telah sampaikan kepada menteri, tetapi kata menteri akan menambah beban pembiayaan negara. Padahal gaji Sekretaris Desa (Sekdes) PNS ada yang lebih tinggi karena sebagian sudah menjadi golongan II atau IIIb,” ungkapnya.

Menurutnya, ada dibeberapa daerah yang gaji kepala desa mencapai Rp.7 juta dan lebih, anehnya ada kabupaten yang tetangga, namun gajinya jauh berbeda meskipun berdekatan, Dalam kesempatan itu, ia meminta kepala desa bekerja dengan aturan dan peraturan, meskipun regulasi tentang desa kerap berubah, sering kali belum disosialisasikan tapi sudah ada perubahan dan hal ini kerap terjadi, ujarnya.

Ia juga menyinggung kekhawatiran elit tentang dana desa yang bakal menjadi ajang korupsi oknum kepala desa, namun menurut Sindawa hal itu ber;lebihan jika dibandingkan dengan kasus e-KTP,dan sebagainya.

“Gubernur dan bupati yang jumlahnya tak sebanyak desa itu sudah ratusan yang tersandung kasus hukum. Jadi sekali lagi, silakan berpolitik, tapi dana desa untuk rakyat, bukan untuk dipolitisasi,” ujarnnya.

Ia meminta para anggota APDESI dapat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesetiakawanan dalam melayani rakyat.

“Apa yang menjadi harapan dan kebutuhan rakyat, itu yang harus kita laksanakan. Jika desa sudah bagus maka kecamatan, kabupaten/kota, dan provinisi akan ikut baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua APDESI Sumut, dengan adanya APDESI nantinya mampu memberikan pencerahan dengan mengutamakan pencegahan terjadinya proses hukum terkait dana desa.

“Dalam bekerja kepala desa tidak ketakutan dalam mengelolanya dan meningkatkan kemampuan memluai bimtek,” ujarnya.