lipanri online

Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu Berdasarkan UU NO.23 Thn 2014. Medan,13/11/2017 ( lipanri online)- Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( PPKB ) di Provisi Sumut akan dioptimalkan, baik dalam aspek pembinaan ketahanan keluarga maupun pengelolaan kependudukan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Sumut dr Ria Novida Telaumbanua kepada wartawan, Senin (13/11) Pada Acara Temu Pers yang dilaksanakan Biro Humas Pemprovsu di Gedung Gubsu. Dia mengatakan, Tujuan Program PPKB adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga yang Berkualitas dengan indicator keberhasilan adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk ( LPP ) dengan menurunnya angka kelahiran total ( total fertility rate ) atau yang disingkat ASFR serta memperdayakan usia produktif untuk dikaryakan.Dalam rangka mencapai target tersebut harus melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR,peningkatan ketahanan keluarga dan remaja,penguatan advokasi dan KIE,penguatan kemitraan serta penggerakan pengendalian penduduk. Disamping itu, kata dia, saat ini keterlibatan masyarakat untuk program Keluarga Berencana masih belum seperti yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Balita, rendahnya partisipasi keluarga/masyarakat dalam Bina Keluarga Lanjut Usia, serta rendahnya partisipasi keluarga/masyarakat dalam Bina Ketahanan Remaja. Juga masih rendahnya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera melalui kelompok (UPPKS), dan rendahnya fungsi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIC). Dia juga menambahkan,terjadinya kemiskinan,pengangguran,putus sekolah dan munculnya berbagai jenis penyakit ini dampak negative akan mempengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk itu diperlukan meningkatkan kualitas keluarga, karena semua pembangunan kependudukan dimulai dengan pembangunan keluarga. "Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa fungsi keluarga meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan," paparnya. Selain itu, kata dia, temu Perss,Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu agar dapat menjembatani bertujuan untuk menyamakan persepsi visi dan misi serta sinkronisasi perencanaan evaluasi dan laporan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3-) dengan Kabupaten/Kota. "Untuk memberhasilkan rapat ini, kita menghadirkan sejumlah narasumber antara lain: Kasubdit PPKB Direktorat SOPD IV Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri Arifin Hutagalung, Deputi KSPK BKKBN Pusat Yuni, Sekretaris Kepala Perwakilan BKKBN Pusat Atun, praktisi Dr dr Linda Maas, MPH dan lainnya," ujarnya.