Sumut Kirim 38 Relawan Medis

Sumut Kirim 38 Relawan Medis ke Wisma Atlet Jakarta

MEDAN,( kbn lipanri )

Sebanyak 38 orang relawan asal Sumatera Utara (Sumut) diberangkatkan ke Jakarta, Selasa (5/5). Mereka akan menjadi relawan tenaga tenaga medis untuk ditempatkan di Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

 FOTO

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut, Whiko Irwan   memberikan keterangan pers di Media Centre GTPP Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (5/5).

Demikian disampampaikan Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut, Whiko Irwan saat memberikan keterangan pers di Media Centre GTPP Covid-19 Sumut, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (5/5).

"Ini sangat membanggakan. Mereka merupakan duta kesehatan dari Sumut dalam menangani Covid-19. Marilah kita doakan bersama agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan kembali ke Sumut dengan keadaan selamat dan sehat," ujar Whiko.

Whiko juga menyampaikan, sampai hari ini Kota Medan masih menjadi daerah tertinggi penyebaran Covid-19 di Sumut. Untuk itu perlu terus digalakkan upaya-upaya pencegahannya di tengah masyarakat.

"Sampai saat ini sebaran tertinggi pasien Covid-19 berasal dari Kota Medan. Namun hal itu bukan berarti kabupaten/kota lain tidak berpotensi terjadi penyebaran virus corona. Untuk itu agar tetap melakukan upaya pencegahan dan tetap melindungi warganya,"ujarnya.

Adapun data terbaru perkembangan Covid-19 di Sumut yakni sebanyak 154 pasien dalam pengawasan (PDP) tengah dirawat, dengan PCR positif sebanyak 130 orang. Pasien positif terbanyak dari Kota Medan 98 orang, Deliserdang 12 orang dan Pematangsiantar sebanyak 6 orang. Pasien meninggal bertambah satu orang dari hari sebelumnya menjadi 14 orang dan pasien sembuh juga mengalami peningkatan sebanyak dua orang menjadi 43 orang.

Untuk itu, Whiko menyarankan upaya pencegahan terus dilakukan dengan mengajak masyarakat tetap menggunakan masker, rutin melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta mencegah masyarakat melakukan kegiatan yang berkerumun dan melakukan isolasi secara mandiri.

Untuk petugas kesehatan yang sedang berjuang merawat pasien Covid-19, Whiko memberikan semangat menjalankan tugasnya. "Alat Perlindungan Diri (APD) yang merupakan alat penting dalam melakukan perawatan akan terus kita dukung. Hari ini Gugus Tugas Pusat kembali mengirim 4.400 APD yang diangkut dengan pesawat udara TNI AU dan sudah mendarat di Lanud Soewondo serta telah diserahterimakan oleh Dinas Kesehatan Sumut yang nantinya akan disalurkan ke puskemas dan rumah sakit di kabupaten/kota se-Sumut," ujarnya.

Kembali Positif

Sementara itu terkait reaktivasi atau reinfeksi dapat terjadi, dimana orang yang positif kemudian dinyatakan sembuh dan dapat kembali positif seperti yang dialami Ajudan Wakil Gubernur Sumut, Jubir GTPP Covid-19 Sumut Aris Yudhariansyah, pernah menyampaikan kemungkinan tersebut.

Menurut Aris, reaktivasi atau reinfeksi kemungkinan besar bisa terjadi, lantaran paparan Covid-19 masih sangat tinggi. Untuk itu masyarakat diminta paham dengan fase dan alur Covid-19 bekerja.

“Sehingga dalam menyikapi Covid-19, kita bisa bersikap dan merespon secara rasional, tidak panik akibat informasi yang tidak jelas,” ujarnya, di Media Centre GTPP, beberapa waktu lalu.

Pada umumnya, jelas Aris, rata-rata virus bertahan sampai hari ke-20. Meskipun setelah anti bodi timbul dan matang, maka sejak hari ke-10 jumlah virus akan menurun drastis. Kemudian, hari ke-14 jumlah virus tinggal sedikit dan benar-benar bersih pada hari ke-20.

“Namun, pada kasus ekstrem dimana virus dapat bertahan sampai 28 hingga 37 hari setelah kontak. Jika mau aman, gunakan prinsip 2 kali 20 hari atau enam pekan. Untuk itu lah, kenapa isolasi sangat penting untuk memastikan virus benar-benar sudah hilang dan tidak menularkan ke orang lain,” tuturnya. ( limber sinaga )

Pemprovsu Telah Alokasikan Rp231 M

Pemprovsu Telah Alokasikan Rp231 M Tangani Covid-19

MEDAN,( kbn lipanri )

Penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah mengalokasikan anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bidang kesehatan dan non kesehatan sekitar Rp231 M. Dana tersebut bersumber dari refocusing APBD tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemprov Sumut.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut, Ismael Sinaga saat memberikan keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, lantai 6 kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (28/4).

“Dana telah disalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp32 M lebih dan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp199 M. Alokasi ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membiayai fungsi kesehatan dan non kesehatan yang digunakan oleh GTPP,” ujar Ismael.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemprov Sumut juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih untuk penanggulangan Covid-19. Dana tersebut dialokasikan ke dalam 3 tahap. Pada tahap pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp502 M, tahap kedua Rp500 M dan tahap ketiga Rp500 M.

“Kita telah memfokuskan kembali kegiatan yang di APBD untuk kegiatan penanggulangan Covid-19. Kita melakukan efisiensi belanja kepada kegiatan yang sifatnya rutin, misalnya untuk rapat, pertemuan, kegiatan sosialisasi, termasuk juga perjalanan dinas. Hal ini sesuai dengan arahan pimpinan kita,” kata Ismael.

Selain kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan ini akan diberikan kepada 150 ribu kepala keluarga dengan penerimaan Rp600 ribu per bulan. Menurut Ismael ini akan menggunakan anggaran sebesar Rp270 M.

“Kemudian ada juga bantuan bahan pangan dari GTPP sekitar Rp30 M, sehingga total Rp300 M,” kata Ismael.

Dikatakan Ismael, penyiapan dana penanggulangan Covid-19 merupakan beban pemerintah pusat hingga ke kabupaten/kota. Dana penanggulangan diamanahkan untuk menangani dampak kesehatan, ekonomi dan persiapan JPS.

“Ini mungkin kami bisa sampaikan. Mari kita jalankan refocusing di daerah masing-masing. Kita harus bersama melangkah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini, jangan sampai warga kita ada yang kelaparan,” kata Ismael. (limber sinaga )

video Anak

Dana Penanganan Covid-19

KPK Ingatkan Pemda Tidak ‘Main-main’ dengan Dana Penanganan Covid-19

MEDAN,( kbn lipanri )

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah I Maruli Tua melakukan rapat teleconference, Kamis (23/4) dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut). Maruli mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) di Sumut agar tidak bermain-main dengan dana penanganan Covid-19.

FOTO

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina mengikuti rapat teleconference dengan  Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) wilayah I Maruli Tua di  Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (23/4/2020).

Melalui rapat tersebut, Maruli mengatakan banyak oknum yang mau memanfaatkan situasi bencana seperti ini untuk memperkaya diri. Karena itu, KPK akan memonitor secara ketat penggunaan dana penanganan Covid-19.

“Banyak oknum yang ingin memanfaatkan keadaan bencana seperti ini. Jadi KPK akan monitoring dengan ketat. Ancamannya adalah hukuman mati. Jadi jangan main-main. Tetapi, tidak juga Pemda enggan menggunakan dana karena takut bila tata caranya tepat,” kata Maruli Tua.

 

Saat ini kebanyakan yang menjadi masalah Pemda adalah harga-harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal seperti masker dan alat pelindung diri (APD). Sedangkan Pemda harus membeli barang tersebut untuk menangani Covid-19. Menurut Maruli yang terpenting adalah tidak ada niat yang tidak baik dalam penanganan Covid-19.

 

KPK melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 menjelaskan apa saja yang perlu menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) Covid-19 nasional dan daerah. Ada delapan poin yang ditekankan pada SE tersebut, yaitu tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang dan jasa, tidak memperoleh kickback (pembayaran kembali), tidak mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan atau mal administrasi, tidak berniat jahat memanfaatkan kondisi dan tidak membiarkan korupsi terjadi.

“Kita tidak bisa lagi berpatokan dengan harga normal di saat seperti ini, karena kita harus melakukan keputusan cepat membeli atau menggunakan dana. Kita berpacu dengan waktu dan nyawa orang. Dalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 sudah dijelaskan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kita berpedoman pada itu,” tambah Maruli.

Selain terkait PJB, masalah lain yang dibahas pada rapat kali ini adalah terkait refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Menurut Ketua Korsupgah KPK untuk wilayah Sumut Azril Zah, yang menjadi pedoman pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

 

“Untuk refocusing dan realokasi APBD Pemda berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. Di situ cukup jelas tata cara refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Dan penggunaan dana tersebut hanya boleh untuk tiga hal, yaitu bidang kesehatan, dampak sosial dan dampak ekonomi,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumut R Sabrina yang mengikuti teleconference tersebut dari Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, menambahkan agar Pemkab/Pemko se-Sumut terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait penanganan Covid-19 terutama soal pendanaan. Selain itu, Pemkab/Pemko juga bisa berkoordinasi dengan KPK agar tidak terjadi kesalahan.

“Pemkab/Pemko perlu terus koordinasi bila ragu. Di saat seperti ini kita perlu koordinasi kuat untuk meminimalisir kesalahan. Dinamika penanganan Covid-19 ini juga begitu cepat berubah. Jadi Pemkab/Pemko perlu mengikutinya dengan cermat,” kata Sabrina.

Selain bupati, sekeretaris daerah dan inspektur Pemkab/Pemko, rapat teleconference juga dihadiri Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Sumut M Fitriyus dan Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga. ( limber sinaga )

Raja Belanda Datang Minta Maaf

Raja Belanda Datang Minta Maaf, Pemerintah RI Berak di Muka Sendiri

Jakarta,( kbn lipanri )

Pada Senin (9/3/2020) Raja Belanda Willem-Alexander dan permaisuri Maxima Zorreguieta Cerruti beserta rombongannya datang ke Indonesia. Dalam rombongan itu, ada sekitar 200 pengusaha Belanda ikut serta. Esok harinya, Selasa (10/3/2020), di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Willem-Alexander menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda di Indonesia usai Proklamasi 17 Agustus 1945.

Orang-orang tentu teringat akan penjajahan Kerajaan Belanda di tanah Nusantara yang kini disebut Indonesia ini. Penguasaan Belanda atas Nusantara yang dibarengi dengan kelicinan dan kekejaman merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan lagi.

Narasi sejarah yang berkembang di masyarakat adalah Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad alias 350 tahun. G.J. Resink dalam buku kumpulan tulisannya, Bukan 350 Tahun Dijajah (2012), membantah narasi itu melalui pendekatan hukum internasional. Resink juga memaparkan bukti pengakuan Menteri Koloni Belanda pada 1854 yang menyebut kerajaan-kerajaan atau wilayah di Indonesia yang masih merdeka. Contoh besarnya adalah Aceh yang baru ditaklukkan pada awal abad ke-20. Wilayah Batak dan Bali adalah contoh lainnya.

Belanda tentu butuh waktu untuk menjajah semua wilayah di Nusantara. Setelah merdeka, orang Indonesia diajari untuk percaya jika satu daerah dijajah, maka daerah yang lain juga dijajah. Itulah mengapa orang Indonesia memuja angka 350 itu.

Tapi berapa pun lamanya, penjajahan tetap penjajahan. Dalam penjajahan, hak asasi manusia dibuang ke tong sampah.

Baca juga: Sejarah Hidup Wilhelmina, Ratu Belanda yang Tak Rela RI Merdeka

https://tirto.id/sejarah-hidup-wilhelmina-ratu-belanda-yang-tak-rela-ri-merdeka-cvZu

Kolonialisasi Belanda sepaket dengan kejahatan-kejahatan perangnya; mulai dari kejahatan KNIL Marsose kepada rakyat Aceh, kekejaman Westerling kepada rakyat desa di Sulawesi Selatan, hingga pasukan pimpinan Alphonse Wijman kepada rakyat desa Rawagede—daftar ini masih bisa ditambah lagi. Kejahatan-kejahatan perang itu tentu saja tak bisa dilupakan orang-orang Indonesia. Tak heran jika muncul gugatan dari keluarga korban Rawagede dan Westerling kepada pemerintah Belanda.

Dulu, setelah Belanda datang, berdiri sebuah maskapai dagang di Hindia Timur bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raja yang tidak mendukung kepentingan VOC biasanya akan dihajar oleh tentara-tentara bayaran maskapai itu.

VOC boleh bubar, namun warisannya tetap dipelihara pemerintah kolonial. Belanda membiarkan kerajaan-kerajaan yang tidak mengganggu untuk terus ada dan tetap mempekerjakan para bangsawan bumiputra dalam birokrasi guna membantu kelancaran kolonialisme.

Serdadu juga banyak dibutuhkan untuk mengamankan dan memperluas wilayah jajahan. Walhasil banyak bumiputra direkrut sebagai serdadu rendahan. Jumlah orang Belanda di negeri jajahan tentu tidak memenuhi kebutuhan personel aparat birokrasi dan militer. Dengan kata lain, kolonialisasi dijalankan orang Belanda atas bantuan orang pribumi.

Baca juga: PNS: Warisan Kolonialisme Belanda

https://tirto.id/pns-warisan-kolonialisme-belanda-cwpj

Orang-orang Belanda dan Eropa di Hindia Belanda memosisikan diri sebagai kasta tertinggi. Rakyat jelata tentu ada di strata paling bawah dan seperti dipaksa untuk merasa lebih rendah. Di sinilah kolonialisme tampil dalam wajah yang paling jahat: menciptakan inferiority complex yang akut dalam diri bangsa terjajah.

Dulu, di tempat pertemuan yang agak elite dan tempat berenang, pernah ada tulisan berbunyi "Verboden voor honden en Inlander". Artinya kira-kira: "Anjing dan Inlander dilarang masuk". Inlander adalah sebutan orang Belanda untuk orang bumiputra yang berkonotasi merendahkan. Ada saja orang Belanda yang melihat kaum bumiputra layaknya anjing atau monyet dan menganggap mereka tak beradab.

Di mana-mana penjajah memang selalu merasa lebih beradab seraya melakukan kekerasan luar biasa kepada rakyat di wilayah yang dikuasainya.

Mental Penjajah di Negara Bekas Jajahan

Anehnya, di masa kini—kala rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendaku diri sebagai bangsa merdeka—masih ada orang-orang yang diperlakukan seperti rakyat jajahan. Aparat NKRI, yang semestinya melindungi rakyat, belum lama ini menerapkan sikap yang mirip aparat kolonial Belanda.

Pada Agustus 2019 asrama mahasiswa Papua di Surabaya didatangi aparat yang meneriaki para mahasiswa Papua dengan sebutan "monyet" dan "anjing"—seperti orang Belanda dulu mengatakan orang Indonesia sebagai Inlander dan menyamakannya dengan honden (anjing).

Seorang Papua bernama Filep Karma dalam buku bertajuk Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014: 8) mengakui bahwa ketika dirinya kuliah di Solo, tak sedikit orang memperlakukannya seperti bukan manusia seutuhnya. Perilaku rasis itu tidak hanya dilakukan orang tak berpendidikan, tapi juga orang berpendidikan. “Seringkali orang Papua dikata-katai: Monyet! Ketek!,” kata Filep.

Baca juga: "Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?"

https://tirto.id/saat-dijajah-belanda-cuma-1-orang-papua-dibunuh-sekarang-b6cJ

Orang-orang Papua yang merasa Indonesia menjajah Papua tentu menghitung: sudah lebih dari setengah abad Indonesia menjajah negeri mereka.

Kekejaman di Nduga saja telah menewaskan ratusan orang tahun lalu. Ini belum termasuk yang terjadi di wilayah Papua lain. Pendeta Matheus Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (Eslham Papua), menilai telah terjadi peningkatan pelanggaran HAM pada 2019. “Tidak ada perubahan apa-apa dari kebijakan pemerintah untuk seriusi penyelesaian pelanggaran HAM. Pada tahun 2019 eskalasi pelanggaran naik secara signifikan,” katanya seperti dilansir Suara Papua.

Apa yang terjadi di Papua mirip dengan apa yang terjadi di Aceh pada abad silam. Ketika itu orang Aceh yang melawan dan ingin merdeka dibunuhi serdadu KNIL Belanda.

Orang Indonesia yang merasa saudara sebangsa orang Papua banyak yang gagal memperlakukan rakyat Papua sebagai manusia. Dan bukan "saudara sebangsa" saja yang banyak terbunuh selama NKRI berdiri.

Sepanjang 1965-1967, atas nama pembersihan komunisme di Indonesia, orang-orang yang dituduh komunis terbunuh. Jumlahnya tidak sedikit. Ada beberapa versi yang menyebut di kisaran ratusan ribu, ada juga yang menyebut 1-2 juta orang terbunuh. Berapapun angkanya, banyak orang antikomunis "garis keras" menganggap wajar kematian para korban itu. Kematian mereka dianggap bukan sesuatu yang melanggar kemanusiaan dan tidak perlu dipermasalahkan lagi di zaman sekarang. Negara tentu saja memilih tutup mata.

Baca juga: Solusi Tragedi 1965: Langkah Maju Gus Dur, Langkah Mundur Jokowi

https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1

Tidak salah untuk mengutuk kolonialisme Belanda di masa lalu dan keluarga korban kekejaman tentara Belanda tentu berhak menggugat, tapi hendaknya orang-orang Indonesia juga berkaca dengan apa yang terjadi di tahun 1965-1967, di Papua, dan di wilayah-wilayah lain tempat terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat.

Presiden Jokowi sudah menyambut permintaan maaf dari Raja Belanda, tapi sudahkah pemerintah Indonesia meminta maaf kepada rakyat Papua dan, jika masih sadar, kepada para korban tragedi 1965-1967?

Jika belum, itu cuma bisa menyebut yang lain sebagai penjajah tapi tak menyadari dirinya berperilaku bak penjajah. Seperti anak kecil, pemerintah Indonesia sedang berak di muka sendiri.( limber sinaga )

Alifungsi Tanah Ulayat Kesultanan Batak Melayu Dan Kerajaan Batak Karo

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cs Dilaporkan Warga Sumut ke KPK

 “Bukti Hak Tanah Ulayat Adat ( Hutan Rakyat ) Beralihfungsi Menjadi Milik Negara Berdasarkan HGU PTPN2 Yang Merugikan Negara Triliun Rupiah,Masyarakat Adat Menjadi Korban Tidak Dapat Mempertahankan Tanah Warisan Dari Leluhurnya”,Ungkap Limber Sinaga Pemerhati Budaya.

Medan,( kbn lipanri )

Enam warga Sumatera Utara melalui kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan melaporkan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 13 Februari 2020.

Enam warga Sumut itu yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN 2 hingga Menteri ATR atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2.

Salah satu pelapor Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora usai melaporkan para pejabat tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mengatakan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani.

“Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang di ajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017  adalah 2.016 hektare,” kata Saharuddin.

Hamdani Harahap mengatakan, PTPN 2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN II,  apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN 2.

“Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual – beli lahan eks HGU PTPN 2 adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp 26 triliun, apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian,” kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, seharusnya skema penyelesaian atau distribusi lahan eks HGU bukan berdasar jual – beli atau komersialisasi, melainkan mengacu pada

SK Gubernur Sumut Tentang Tim B Plus Nomor 593.4/065/K/2000 tgl 11 Februari tahun 2000 Tentang Penyelesaian Eks HGU PTPN 2.

“Tadi kami menyerahkan beberapa dokumen pendukung termasuk surat perintah pembayaran lahan eks HGU melalui rekening PTPN 2 kepada KPK. Kami perkirakan ada potensi korupsi sebesar Rp 26 triliun,” kata Hamdani.

Sahat Simatupang menambahkan, KPK bisa menelusuri kesalahan prosedur penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN 2 baru kemudian masuk ke dugaan korupsi.

“Saya sampaikan ke Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ada potensi perdagangan kekuasaan dalam masalah tersebut. Bahkan Lili Siregar meminta laporan kami disampaikan juga ke dia pribadi selain secara resmi ke Dumas KPK. Lili berjanji akan memantau laporan kami tersebut.” kata Sahat.( team )

Komisioner KPU Tersangka

Komisioner KPU tersangka, KPK berencana periksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto

Jakarta,( kbn lipanri )

Rapat kerja nasional atau Rakernas dan HUT ke-47 PDIP tahun ini diwarnai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang melibatkan kader partai banteng. Setidaknya, ini adalah kali ketiga acara besar PDIP yang diwarnai OTT KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah) dan Ketua KPU Arief Budiman (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat seorang komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap dalam proses penetapan penggantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengatakan ada tiga tersangka lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina, yang merupakan orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku yakni calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, serta Saeful yang disebut sebagai pihak swasta.

Agustiani adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2008-2012, Harun adalah bekas caleg DPR pada Pemilu 2019 dari PDI-P, dan Saeful merupakan staf Sekretariat DPP PDI-P.

Tentang disebutnya nama Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang disebutkan kemungkinan mengetahui kasus ini, KPK mengatakan pihaknya tengah mendalami siapa sumber dana dalam kasus suap ini.

Jika ditemukan mengarah kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, kata Lili Pintauli Siregar, pihaknya bisa saja akan memanggilnya.

"Tidak saja Hasto, tapi yang berhubungan dengan perkara ini. Kalau ada hubungan akan ada panggilan," katanya.

Apa tanggapan Hasto Kristianto?

Sebelum KPK menggelar jumpa pers pada Kamis (09/01) malam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjawab informasi tentang dugaan dua orang stafnya yang disebutkan diduga terlibat dalam kasus ini.

Kepada wartawan pada Kamis siang, Hasto mengaku belum mengetahui tentang dua orang yang disebut stafnya tersebut. "Sampai saat ini kami masih belum tahu," katanya di sebuah acara di Kemayoran, Jakarta, Kamis (09/01).

Kepada wartawan pada Kamis siang, Hasto mengaku belum mengetahui tentang dua orang yang disebut stafnya tersebut. "Sampai saat ini kami masih belum tahu," katanya di sebuah acara di Kemayoran, Jakarta, Kamis (09/01)

Walaupun begitu, Hasto menegaskan bahwa pembinaan staf sekretariat DPP PDIP merupakan tanggungjawabnya sebagai Sekjen partai.

Dia menegaskan, sebagai kader partai, para staf partai wajib menjalankan ideologi partai, termasuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.

"Saya perlu melakukan penegasan. Bahwa sebagai Sekjen, saya bertanggung jawab di dalam membina seluruh staf, seluruh anggota, seluruh kader partai. Karena itu merupakan tugas yang diberikan AD/ART," ujarnya.

Dia mengatakan apa yang menjadi tindakan para kader menjadi tanggung jawab partai, tetapi bukan yang menyangkut persoalan hukum.

"Apa yang menjadi tindak para anggota dan kader partai, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab," katanya.

Seperti apa kronologi kasus ini?

Dalam kasus ini, kata Lili Pintauli, Wahyu Setiawan diduga meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun Masiku agar ditetapkan oleh KPU menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu menggantikan caleg yang meninggal, Nazaruddin Kiemas.

Padahal, keputusan KPU pada 31 Agustus 2019 menyatakan Riezky Aprilia sebagai pengganti mendiang Nazaruddin Kiemas lantaran memperoleh suara terbanyak kedua di dapil Sumsel I.

Keputusan KPU dalam rapat pleno 7 Januari 2020 juga menyatakan menolak surat permohonan PDI Perjuangan yang meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti Nazaruddin.

"Untuk membantu HAR (Harun Masiku) sebagai PAW atau pengganti antar waktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp900 juta dan untuk merealisasikan dilakukan dengan dua kali operasi pemberian yaitu pada pertengahan Desember 2019," ujar Lili di Gedung KPK, Kamis (09/01).

PDIP, menurut Lili Pintauli, berbekal fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan partai sebagai penentu suara dan pengganti antar waktu.

Tapi setelahnya Wahyu Setiawan justru menghubungi DON --yang disebut sebagai pengacara-- dengan mengatakan telah menerima 'dana operasional' dan 'akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi anggota DPR pengganti antar waktu'.

Petugas keamanan berjalan di samping ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disegel KPK di Jakarta, Kamis (9/1/2020). Penyegelan terhadap ruang kerja Wahyu Setiawan dilakukan setelah KPK menangkap tangan Komisioner KPU tersebut bersama tiga orang lainnya pada Rabu (8/1/2020).

Esoknya, yaitu pada 8 Januari 2020, Wahyu pun meminta lagi uang pemberian Harun kepada orang kepercayaannya ATF. Di sinilah, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"KPK mengamankan uang Rp400 juta di tangan ATF dalam bentuk Dollar Singapura dan setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam dilakukan gelar perkara."

"KPK menyimpulkan ada tindak pidana korupsi menerima hadiah atau penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024."

Dalam perkara ini keempat tersangka dikenai pasal 12 ayat 1a/b dan pasal 5 ayat 1a/b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tiga tersangka telah ditahan.

"KPK juga meminta HAR (Harun) segera menyerahkan diri," tukas Lili Pintauli.

Selidiki sumber dana

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menjelaskan penyelidiknya tengah mendalami siapa sumber dana dalam kasus suap ini. Jika ditemukan mengarah kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, katanya, akan dipanggil.

"Tidak saja Hasto tapi yang berhubungan dengan perkara ini. Kalau ada hubungan akan ada panggilan."

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) memberikan keterangan pers terkait kabar penggeledahan kantornya serta penangkapan staf partainya dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

KPK juga akan memastikan keterkaitan DON dan SAE dengan Hasto Kristianto yang disebut-sebut sebagai asistennya.

"Itu pada penyidikan akan diperiksa apakah staf Hasto, tentunya akan tergambar jelas," ujarnya.

Hingga kini KPK telah menyegel sejumlah tempat mulai dari rumah Wahyu Setiawan dan ruang kerjanya. Sementera proses penggeledahan, masih menunggu persetujuan Dewan Pengawas.

Anggota KPU di pusat daerah harus mewas diri

Ketua KPU, Arief Budiman, memastikan keputusan penetapan penggantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 merujuk pada Undang-Undang, bukan fatwa Mahkamah Agung. Itu mengapa dalam rapat pleno, KPU memutuskan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI pengganti antara waktu menggantikan Nazaruddin Kiemas.

"Undang-Undang menentukan kalau seseorang terpilih dan karena sesuatu jal tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan, maka penggantinya ditentukan sesuai Undang-Undang yaitu peringkat suara terbanyak berikutnya," ujar Arief Budiman kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (09/010).

"Mekanismenya dimulai dari parpol berkirim surat ke DPR, lalu DPR ke KPU dan KPU memberikan jawaban siapa yang meraih suara terbanyak berikutnya. DPR lantas memberi tahu ke Presiden untuk diberikan SK."

Arief juga berkata selama rapat pleno berlangsung tidak ada perbedaan pendapat di antara para komisioner.

"Tidak ada dissenting opinion," tukasnya.

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) didampingi Komisioner Ilham Saputa (kanan), Pramono Ubaid Tantowi (kedua kiri) dan Hasyim Asyari (kiri) memberikan keterangan pers usai mendatangi gedung KPK terkait penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Terkait status Wahyu Setiawan di KPU, Arief menambahkan, pihaknya akan segera memutuskan lewat rapat pleno. Sebab jika merujuk pada aturan yang berlaku, anggota KPU bisa diberhentikan sementara jika berstatus terdakwa.

"Karena kasus ini penting dan memengaruhi kepercayaan publik, kami akan segera gelar rapat pleno untuk sikapi ini. Kami tentu berkaca pada beberapa kasus, sehingga kami mengambil inisiatif lebih awal."

Ia juga mewanti-wanti seluruh penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah agar 'tidak main-main' dan 'menjaga integritas' agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya tetap perintahkan seluruh jajaran KPU di pusat dan kabupaten/kota agar lebih mewas diri dan menjaga integritas dan bekerja dengan profesional."

Daftar anggota KPU tersangkut korupsi

Dengan ditangkapnya Wahyu Setiawan oleh KPK setidaknya sudah ada enam anggota KPU yang tersangkut kasus korupsi.

1. Mulyana Wira Kusumah, merupakan anggota KPU periode 2001-2005. Ia dikenal sebagai pegiat demokrasi dan hak asasi manusia, yang juga terlibat sebagai anggota tim penyusun Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Pada April 2005, ia dicokok KPK karena menyuap tim pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan barang dan jasa di KPU. Ketika itu, Mulaya ditangkap KPK bersama barang bukti uang senilai Rp150 juta. Oleh Pengadilan Tipikor, ia divonis 2 tahun 7 bulan penjara.

2. Nazaruddin Sjamsuddin adalah Ketua KPU periode 2001-2005. Pria kelahiran Aceh ini dicokok KPK pada Mei 2005 terkait kasus aliran dana taktis KPU senilai Rp20 miliar. Guru Besar ilmu politik di Universitas Indonesia ini kemudian divonis enam tahun penjara serta denda Rp300 juta.

3. Rusadi Kantaprawira menjadi anggota KPU periode 2001-2005. Ia ditangkap lembaga anti-rasuah pada Juli 2005 atas kasus pengadaan tinta Pemilu 2004. Kasusnya ini juga melibatkan Achmad Rojadi yang dijatuhkan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp200 juta. Sementara Rusai divonis pidana empat tahun oleh Pengadilan Tipikor.

4. Daan Dimara merupakan anggota KPU periode 2001-2005. Ia tersangkut kasus pengadaan segel sampul surat suara Pemilu 2004. Pada 7 November 2006, dia divonis empat tahun penjara.

Berita diperbaharui pada Jumat (10/01) sekitar pukul 11.30 WIB dengan memasukkan kutipan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan memperbaiki judul.( limber sinaga )