Ratusan Abang Becak Bantu Sosialisasikan MTQ Nasional XXVII

Ratusan Abang Becak Bantu Sosialisasikan MTQ Nasional XXVII

MEDAN,( lsmlipanri online )

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali membagikan 285 tenda becak Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional (MTQN) XXVII tahun 2018 kepada para pengemudi becak (Abang Becak).

Diharapkan para Abang Becak dapat berpartisipasi mensosialisasikan dan mensukseskan MTQN yang akan dilaksanakan 4-13 Oktober 2018 di Sumut.

Secara simbolis tenda becak diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada perwakilan Abang Becak di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (17/9). Ini merupakan bagian dari 1000 tenda becak MTQN XXVII yang dibagikan Pemprov Sumut kepada para Abang Becak di Kota Medan dan sekitarnya.

Dalam kesempan itu, Edy Rahmayadi berharap seluruh masyarakat Sumut iktu berpartisipasi mensosialisasikan dan mensukseskan pelaksanaan MTQN XXVII, sesuai dengan perannya masing-masing. Termasuk para Abang Becak yang ada di daerah ini.

“Kita mengajak bersama saudara Abang Becak untuk berpartisipasi memproklamirkan MTQ tingkat nasional yang akan diadakan di Medan dan Deli Serdang. Jangan hanya Pilpres saja yang bertenda-tenda, acara MTQ pun kita harus bertenda-tenda, agar rakyat tahu kapan ada MTQ Nasional ini,” ujar Edy.

Kepada Abang Becak, Edy juga mengimbau agar selalu tertib di jalan. Serta menjadikan Kota Medan menjadi kota idaman dan bersih, khususnya dalam rangka menyambut tamu MTQ yang datang dari seluruh Indonesia.

 “Anda membawa becak itu tertib dan aman, tidak berhenti sembarangan, nabrak sana sini, nanti Presiden datang ke tempat kita, bersih rapi jadi baguslah semuanya,” pesannya.

Edy mengajak Abang Becak agar sama-sama membangun Sumatera Utara. “Kita orang Sumatera Utara, Sumut milik kita, kita bangun dengan bidangnya masing-masing, tidak mungkin orang luar yang membangun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus mengatakan pemberian becak sudah memasuki gelombang yang kedua. “Kita memberikan tenda becak sebagai bentuk sosialisasi, bahwa Sumut sebagai tuan rumah MTQ Nasional. Ke depan akan dilakukan peberian tenda becak gelombang ketiga dan seterusnya. Dengan berjalannya mereka akan bisa menambah suasana sosialiasai MTQ di Sumut,” ujarnya.

Tenda becak diberikan kepada pengemudi becak di sekitar Kota Medan. “Abang Becak ini kita himpun arah Medan, Belawan, Percut Sei Tuan, Tembung, Amplas arah Binjai serta beberapa di titik kota seperti kampus dan sebagainya,” kata Ilyas.

Sejauh ini sosialisasi dalam bentuk berbagai publikasi telah dilakukan panitia. “Misalnya beberapa titik baliho termasuk banner di lokasi lomba, bando, billboard di 13 titik, kemudian baliho 25 titik di kabupaten/kota,” ujar Ilyas.

Selain itu, humas kabupaten dan kota juga ikut dilibatkan dalam sosialisasi MTQ tersebut. “Melalui surat dari Sekdaprov Sumut selaku Ketua Umum ditujukan kepada bupati dan walikota se-Sumut, instasi terkait maupun veritikal juga dilibatkan agar sosialisasi MTQ ini sampai ke pelosok desa,” katanya.

Pengemudi becak Suhendri mengapresiasi tenda becak yang diberikan Pemprov Sumut.  Ini merupakan bentuk perhatian Pemprov Sumut terhadap para Abang Becak. “Kami mendukung terlaksananya MTQ yang ada di Sumatera Utara ini. Kami juga siap menyambut tamu dari seluruh provinsi di Indonesia, kalau bisa tamu MTQ naik becaklah,” ungkapnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Administrasi Umum dan Aset Zonny Waldi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Asren Nasution, Kepala Biro Pemerintahan H Afifi Lubis, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M Ismael Parenus Sinaga.( team )

Ustadz Abdul Somad Membawa Keberkahan di Sumut

Wagub Musa Rajekshah: Ustadz Abdul Somad Membawa Keberkahan di Sumut

MEDAN,( lsmlipanri online )

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut)  Musa Rajekshah berharap kedatangan Ustadz Abdul Somad Lc MA bisa menjadi berkah bagi Sumut. Sehingga Sumut ini menjadi daerah yang aman, damai dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Wagub Sumut Musa Rajekshah saat menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Sabtu (16/9) malam.

"Ustadz Abdul Somad telah memberikan tausiyah di beberapa tempat di Kota Medan sejak kemarin, karena itu tentunya banyak hal yang bisa kita ambil dari tausiyah yang ia sampaikan, kebaikan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Utara," kata Musa Rajekshah.

Selain itu, Musa Rajekshah mengapresiasi masyarakat yang menghadiri Tabligh Akbar, tersebut meski hujan deras. "Meski hujan deras, masyarakat yang mau mendengar tausiyah dan mengambil hikmahnya tetap ramai sekali, semoga semangat seperti ini terus dijaga," ujarnya.

Dengan Tabligh Akbar tersebut, Wagub yakin persaudaraan dan silaturahmi antar umat Islam di Sumut, khususnya Kota Medan semakin kuat. "Kita jaga semangat persaudaraan antar umat terus seperti ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ustadz Abdul Somad dalam tausiyahnya mengatakan, menjadi baik tidak boleh sendirian. Untuk itu, diharapkan agar masyarakat mengajak saudara-saudaranya kepada kebaikan. "Nabi Muhammad sudah soleh, tapi dia tidak mau sendirian, dia mengajak sahabat sahabatnya," katanya.

Hijrah bukan hanya sekadar pergantian tahun, tetapi menurut Ustadz Abdul Somad, hijrah juga berarti meninggalkan hal yang buruk di tahun sebelumnya dan menambah hal baik di tahun yang baru. "Kalau tahun lalu kita mencuri, memakai narkoba, di tahun yang baru ini kita memperbanyak amal ibadah kita," katanya.

Meski Kota Medan diguyur hujan deras, masyarakat yang ingin mendengar tausiyah Abdul Somad tetap ramai. Bahkan, tidak sedikit warga yang basah kuyub. Pada kesempatan itu juga, Ustadz Abdul Somad disematkan jaket almamater UISU.( team )

Budgeting ke Kota Medan

Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Belajare - Planning dan e - Budgeting ke Kota Medan

Medan,( lsmlipanri online )

             Sebanyak empat Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung belajar ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan tentang bagaimana Implementasi Sistem e - Planning dan e- Budgeting. Langkah ini dilakukan keempat Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut sesuai arahan Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, Partisipatif, transparan dan akuntabel.

               Demikian hal ini terungkap ketika Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, Msi dihadiri Wakil Wali Kota Medan Ir.H. Akhyar Nasution, MSI ketika menerima Kunjungan Kerja empat Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung di Ruang Rapat III, Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/08).

              Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Hadir Wakil Bupati Pringsewu, Dr H Fauzi, SE Sekda Kabupaten Lampung Selatan,  Ir Fredy S, Sekda Kabupaten Tanggamus, Andi Wijaya, Sekda Kota Bandar Lampung, Drs Badri Tamam dan Sekda Kabupaten Pringsewu, Drs A.Budiman. Selain itu hadir juga Kepala Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi, Sekretaris Bappeda M Syafruddin dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan Kota Medan.

                Mewakili Rombongan, Wakil Bupati Pringsewu, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan untuk mempelajari implementasi sistem e - Planning dan e - Budgeting. Hal ini sesuai dengan rekomendasi KPK kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk menerapkan Sistem Pemerintahan yang Efesien, Tranparan dan Akuntabel.

               "Berdasarkan Pertemuan Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung dengan bapak Adlinsyah Nasution dari KPK, sistem e - Planning dan e - Budgeting harus diterapkan setiap  Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu Kami diarahkan ke Kota Medan untuk mempelajari Sistem tersebut", kata Wakil Bupati Pringsewu.

               Selanjutnya dijelaskannya, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah memberikan ilmu dan informasi terkait Sistem e - Planning dan e - Budgeting  akan tetapi adanya perbedaan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam mengimplementasikan sistem tersebut makanya disarankan untuk belajar ke Kota Medan.

               "Ilmu dan informasi tentang e - Planning dan e - Budgeting yang kami peroleh dari kunjungan ini diterapkan di daerah masing - masing guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel", jelasnya.

               Wakil Wali Kota Medan, Ir.H Akhyar Nasution, MSI dalam sambutannya mengucapkan selamat datang ke Kota Medan. Semoga kunjungan terkait Implementasi e - Planning dan e - Budgeting dapat diterapkan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Selain itu kunjungan ini juga dapat saling bertukar informasi untuk kemajuan masing - masing daerah.

               "Dalam mengimplementasikan sistem e - Planning dan e - Budgeting, Pemko Medan, memulai dari Rembuk Warga, dimana aspirasi warga direkam dan di input ke dalam sistem. Selanjutnya hasil rembuk warga tersebut dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan hasilnya kembali di input. Kemudian keseluruhannya dipaparkan di Musrenbang Kota Medan ", jelasnya.

               Selanjutnya, Wakil Wali kota berharap sistem e-planning dan e - Budgeting yang telah diterapkan Pemko Medan ini dapat terus dipergunakan, dikembangkan, dan disempurnakan guna membantu semua pihak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan terukur sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.

               Pertemuan dilanjut dengan Pemaparan oleh Bappeda  Kota Medan dan tanya jawab oleh rombongan dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Kemudian ditutup dengan penukaran cenderamata oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Pimpinan Rombongan dari Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.  ( team )

GENERASI MUDA JANGAN MENINGGALKAN IDENTITAS KEMEDANAN

GENERASI MUDA JANGAN MENINGGALKAN IDENTITAS KEMEDANAN

Medan ( lsmlipanri online )

             Generasi muda Medan diharapkan tidak meninggalkan identitas ke-Medan-an. Salah satu cara menjaga dan memperkuat identitas adalah tidak latah mengikuti gaya berbahasa seperti di iklan maupun dialek daerah lain.

             Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan, Ir. Akhyar Nasution, M.Si, saat mewakili Wali Kota Medan menerima audiensi Putra Kebudayaan Sumut, Arbi Yahya, Kamis (13/9) di ruang kerjanya.

             "Bahasa adalah jati diri,  identitas, yang harus senantiasa kita jaga. Kehilangan gaya berbahasa Medan, lambat-laun akan menghilangkan identitas kita," ujar Akhyar.

             Berkaitan dengan itu, Akhyar mengingatkan, Putra Kebudayaan Sumut, Arbi Yahya, harus percaya diri menggunakan gaya berbahasa anak Medan di mana pun berada.

             "Gaya dan cara berbahasa kita di Medan adalah kekayaan budaya yang harus kita jaga demi memperkuat identitas kita," sebut Wakil Wali Kota.

             Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota yang didampingi Kadis Kebudayaan, Suherman, SE, menyampaikan dukungan pada Arbi Yahya yang akan mengikuti Pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Indonesia, 15 Oktober mendatang di Bandung.

             Selanjutnya,  Wakil Wali Kota juga menerima audiensi dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia (AFSKI) gang akan mengadakan Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) I dan Annual Meeting, Minggu (16/9) di Hotel LePolonia.

             Dukungan disampaikan Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si  yang mewakili Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S. M,Si saat menerima audiensi panitia pelaksana Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) I dan Annual Meeting AFKSI, Kamis (13/9) di ruang kerjanya.

              Wakil Wali Kota menyampaikan,” apresiasi sekaligus selamat terhadap perhelatan ini, Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang memajukan dunia pendidikan kesehatan di Indonesia”Ungkapnya.

               Sebelumnya salah seorang pengurus AFKSI, dr. Haris Pane, SPOG , mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri dan menyampaikan sambutan pada acara tersebut. (team)

CALON WAKIL PRESIDEN MENURUT LUHUT BINSAR PANJAITAN

CALON  WAKIL PRESIDEN  MENURUT LUHUT BINSAR PANJAITAN

JAKARTA ( lsmlipanri online )-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, cawapres yang diinginkan oleh Jokowi untuk mendampinginya yakni adalah Mahfud MD.

Hal itu disampaikan olhe Luhut di YouTube Najwa Shihab dalam Catatan Najwa, yang diposting pada Selasa (14/8/2018).

Luhut awalnya menceritakan bahwa terjadi perubahan yang cepat saat Jokowi memutuskan siapa pasangannya di Pilpres 2018.

Ia kemudian menceritakan menit-menit yang terjadi sebelum Jokowi mendeklarasikan pasangannya.

"Dari partai-partai pendukung Presiden Jokowi lebih menginginkan Pak Ma'ruf Amin, ya presiden kan orangnya demokratis, jadi dia lihat," katanya dikutip TribunnewsBogor.com di YouTube Najwa Shihab, Rabu (15/8/2018).

Najwa Shihab kemudian menegaskan pernyataan Luhut, apakah sebenarnya cawapres yang diinginkan Jokowi adalah Mahfud MD.

"Walaupun Pak Presiden maunya Pak Mahfud?," tanya Najwa Shihab.

"Ya, karena memang dari hasil survei semua ke Pak Mahfud, dan itu selama enam bulan terakhir," jelasnya.

Namun, kata Luhut, Jokowi harus mengakomodir keinginan dari partai pengusung lainnya.

Ia bahkan mengatakan kalau dirinya sempat bertemu Jokowi sebelum bertemu dengan Najwa Shihab tersebut.

Menurutnya, keputusan Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin ini ada bagusnya juga.

"Tadi Pak Jokowi tanya, bagaimana Pak Luhut? Saya bilang bagus Pak. Mungkin Tuhan sudah kasih jalan begini supaya Indonesia ini lebih baik, tidak ada orang bicara pebedaan lagi," jelasnya.

Najwa Shihab kemudian menanyakan pada Luhut apakah Mahfud MD sakit hati dengan keputusan ini atau tidak.

"Pak Mahfud orang baik, saya mesti bilang he is a very good man. Dia dipanggil Presiden, tadi Presiden cerita sama saya," ujarnya.

Kemudian menurut Luhut, Jokowi sempat bertemu Mahfud MD dan menyampaikan perasaan tidak enak pada Mahfud MD.

"Dia bilang, bapak nggak usah khawatir mengenai saya. Saya nggak apa-apa pak, saya tahu bapak sulit membuat keputusan. Tapi saya kira keputusan bapak sudah keputusan yang terbaik. Anda bisa bayangin coba, Mahfud ngomong gitu," ujarnya pada Najwa Shihab mencontohkan pembicaraan dari Jokowi.

Kemudian, kata dia, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada Mahfud MD.

"Nggak usah Pak, saya nggak apa-apa, katanya, saya kan teman baik sama Pak Mahfud. Jadi saya pikir bagus juga, Pak Ma'ruf Amin juga baik, Pak Mahfud baik," katanya.

RUPIAH MENGKHAWATIRKAN

RUPIAH MENGKHAWATIRKAN

Jakarta - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah kembali menguat pada pagi ini. Berdasarkan data perdagangan Reuters yang dikutip detikFinance, Selasa (24/7/2018), kurs mata uang Negeri Paman Sam tersebut mencapai level Rp 14.550 pagi ini.

Dolar AS sebelumnya juga telah menyentuh level Rp 14.500-an sesaat setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tetap mempertahankan bunga acuan 7 days reverse repo rate pekan lalu.

Berdasarkan grafik, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang mencapai Rp 14.550 merupakan yang tertinggi pada periode yang sama dibanding tahun lalu. Penguatan dolar AS terus terjadi sejak awal tahun, bergerak dari angka Rp 13.277.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pelemahan rupiah belum mengkhawatirkan. Sebab dari sisi poin pelemahan rupiah masih tidak terlalu besar.

"Jadi jangan menganggap kurs itu kalau masih perubahan Rp 50 atau Rp 100 itu bahaya, enggak ada bahayanya di situ," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (22/7).

Darmin menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini dibebani oleh dua kondisi global. Pertama adanya dampak perang dagang antara AS dan China yang membuat negara-negara maju ikut melakukan normalisasi kebijakan moneter.

Kedua, ada sentimen dari sinyal Bank Sentral AS Federal Reserve yang hendak kembali menaikkan suku bunga beberapa tahap di tahun ini. Tujuannya agar kembalinya dana-dana ke AS.

"Jerome Powell Gubernur The Fed itu mengumumkan bahwa The Fed akan mendorong supaya inflasi di AS meningkat. Kan persoalan mereka inflasi terlalu rendah," tambahnya.

Menurutnya bukan hanya negara berkembang saja yang kesal atas hal itu. Presiden AS Donald Trump pun menurut Darmin ikut kesal.

"Bukan cuman kita bahkan Trump saja mulai marah, Ini The Fed kerjaannya menaikkan tingkat bunga saja. Sudah ada itu komentar itu dari Trump," tambahnya.

PRESIDEN JOKO WIDODO SALURKAN 187 TRILIUN RUPIAH

PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO SALURKAN 187 TRILIUN RUPIAH  UNTUK DANA DESA

JAKARTA ( lsmlipanri online ) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 triliun terhitung sejak 2015-2018. Dana desa merupakan salah satu program Jokowi untuk pemerataan pembangunan nasional.

"Dana yang disalurkan ke desa sampai akhir tahun ini Rp187 triliun," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Data Kementerian PDDT mencatat, pada tahun pertama pemerintahan Jokowi telah menyalurkan dana desa sebesar Rp20,67 triliun kepada 74.093 desa, sehingga setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp280,3 juta per desa.

Total penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72%. Tahun 2016, anggaran dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp46,98 triliun yang disebarkan kepada 74.754 desa, dimana setiap desa mendapat jatah Rp643,6 juta.

Penyerapan dana desa tahun 2016 meningkat hampir 100% yaitu 97,65%. Sementara tahun lalu, pemerintah memangkas dana desa menjadi Rp60 triliun yang disebar kepada 74.910 desa sehingga setiap desa menerima kurang lebih Rp800,4 juta. Total penyerapan dana desa tahun lalu mencapi 98,26%.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran dana desa sebesar Rp60 triliun yang dijatah kepada 74.957 desa, sehingga setiap desa menerima Rp800,4 juta atau sama dengan tahun lalu. '

Eko menyebut, penyaluran dana desa telah berhasil membantu 10.000 desa naik kelas melalui pemanfaatan dana desa untuk peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Informasi tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga Maret lalu.

"Kita menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sedang lagi mengadakan sensus potensi desa. Kita tunggu aja, September data yang official keluar," kata Eko.

Adapun pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) menargetkan dapat meningkatkan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Jika jumlah tersebut sesuai dengan hasil survei BPS nanti, artinya pengentasan desa telah melampaui target pemerintah.

PERMASALAHAN PENCAIRAN DANA DESA

Realisasi pencairan dana desa hingga April 2018 mencapai Rp14,3 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Rp16,7 triliun.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, sebenarnya realisasi pencairan hingga 16 Mei 2018 sudah bertambah, dari sebelumnya Rp14,2 triliun (akhir April) sekarang sudah Rp16,7 triliun.

Akan tetapi memang ada pencairan yang melambat dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyalurannya dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pertama itu banyak daerah belum memenuhi persyaratan yaitu penetapan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Untuk memperbaikinya, Kemenkeu pun sudah memanggil Bupati dan Wali Kota dari 434 ke Jakarta.

Dalam pencairan dana desa ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Misalnya, untuk tahap I pencairan dana desa sudah 100% tersalurkan sebesar Rp12 triliun. Sedangkan untuk tahap II target penyaluran sebesar Rp24 triliun dan sampai 16 Mei 2018 baru terealisasi Rp4,68 triliun atau 19,5%.

"Pencairan tahap I itu ke 7.458 desa, tahap II sampai 16 Mei Rp4,68 triliun meliputi 97 daerah di 14.773 desa. Kami optimis hingga akhir semester I yaitu Juni nanti pada saat kita laporkan semster I ke DPR paling tidak sudah 60% atau Rp36 triliun dari total pagu dana desa Rp60 triliun tersalurkan seluruhnya ke RKUD," jelasnya dalam paparan APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Sebenarnya, kata Boediarso, cepatnya pencairan dana desa tahap I sebesar Rp12 triliun karena ada pembatasan waktu. Di mana jika sampai minggu ketiga Juni dana desa tahap I belum juga dicairkan maka akan hangus anggarannya.

Begitu juga untuk tahap ke II sebesar Rp24 triliun dibeirkan batas pencaitan paling lambat minggu keempat Juni 2018. Sanksinya sama, jika tidak dicairkan maka hangus. "Nah dengan batas waktu ini maka daerah pasti akan mempercepat penyaluran," ujarnya.

Selain itu, lanjut Boediarso, lambatnya pencairan dana desa karena belum disesuaikannya peraturan desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

"Penyesuaian terkait program padat tunai di desa, paling tidak 30% dana desa pembangunan sarana dan prasarana disalurkan khususnya upah," tandasnya. ( team )