BERITA HARI INI

Hilirisasi Produk Sumut Berpeluang Besar Ditingkatkan MEDAN,( KBNLIPANRI ONLINE )– Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), R Sabrina mengatakan hilirisasi produk daerah di Sumatera Utara telah berkembang dengan baik. Serta masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan Sumut memiliki ketersediaan bahan baku untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi. “Sumatera Utara memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO Sumatera Utara yang memiliki banyak turunan produknya hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” kata Sekdaprov Sumut saat menjadi narasumber pada acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3). Menurut Sekdaprov Sumut, hilirisasi membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya. Selain itu Sekdaprov Sumut juga menyebut neraca perdagangan Sumatera Utara saat ini juga surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” katanya. Saat ini Sumatera Utara telah melakukan perdagangan antar daerah dengan mekanisme pasar yang berlaku. Sekdaprov Sumut mengatakan Sumatera Utara telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara untuk perdagangan antar daerah yang dilakukan dengan kerjasama, saat ini Pemprov Sumut sedang menyusun MoU mengenai kerjasama perdagangan dengan Kepulauan Riau. Komoditas yang disasar berupa bahan pangan seperti sayuran dan lainnya. Meski begitu, perlu dukungan faktor lain seperti infrastruktur untuk menunjang hilirisasi dan perdagangan antar daerah. Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan atau rencana di Sumut. Di antaranya bendungan Lau Simeme, proyek Lake Toba mice and tourism, pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, KIM Medan, LRT, jalan tol, pembangunan Kualanamu Aeroropolis, rel kereta api Rantau Parapat-Dumai. Selain itu Pemerintah Sumatera Utara juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah. Senada dengan Sekdaprov Sumut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur menjadi faktor terpenting agar hilirisasi dan perdagangan antar daerah berjalan dengan maksimal. “Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu, perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Rully Indrawan mengatakan hilirisasi sangat erat dengan kelembagaan. “Jadi yang kita butuhkan bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah,” katanya. Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP, Siti Meiningsih, Kepala Dinas Kominfo Provsu, M Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, serta insan pers yang diundang. (lim)

Sekda Hadiri Rapat Pemaparan Banjir Kota Medan Medan,( KBNLIPANRI ONLINE) – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina berharap penanganan banjir di Kota Medan ditangani secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk teknis, sosial dan budaya dan ekonomi. Hal ini disampaikan Sabrina saat menghadiri rapat Pemaparan Banjir Kota Medan di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No.188 B, Siti Rejo I, Kota Medan pada hari Selasa (19/3/19). “Relokasi warga di bantaran sungai itu tentu dilakukan. Secara teknis kita mungkin tahu bagaimana caranya, tetapi kita harus juga memikirkan aspek sosial dan budaya serta ekonomi, karena ini masyarakat kita juga. Sudah tugas negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi, kita selain aspek sosial dan budaya harus memikirkan bagaimana mereka nanti mencari nafkah, jangan asal di relokasi saja,” tegas Sabrina saat rapat. Untuk aspek ekonomi, Sabrina juga berharap masyarakat yang direlokasi dari daerah aliran sungai (DAS) mendapat rumah bersertifikat, bukan rusunawa yang harus menyewa walau mereka ilegal tinggal di daerah tersebut. Hanya saja Sabrina meminta agar pendataan warga yang direlokasi dilakukan dengan benar-benar. Dari dokumentasi Bapeldalda 2004 jumlah penduduk yang tinggal di daerah tangkapan air Sungai Deli sekitar 1,5 juta jiwa dari 86 kelurahan dan 1,2 juta jiwa diantaranya bermukim di Kota Medan. Karena itu penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, budaya dan ekonominya menurut Sabrina. Sementara itu, ahli penanganan banjir Aswan Sembirin yang hadi pada rapat kali ini sebagai narasumber mengatakan banjir di kota medan memang kompleks, tetapi penanganannya secara teknis tidak terlalu sulit. “Daerah yang banjir itu terutama di Simpang Selayang dan Cemara dan itu di elevasi (ketinggian) 16-50 meter dpl, daerah tinggi sebenarnya. Satu lagi kemiringannya 1,5 – 4,5 perkilometer, itu sangat bagus sekali. Jadi, sebenarnya dari segi topografi Medan ini seharusnya tidak banjir, karena sungainya mungkin belum digali atau faktor lain ya jadi seperti itulah dia,” kata Aswan Sembiring usai rapat. Menurut Aswan, selain normalisasi yang menjadi masalah utama banjir di medan adalah masalah sosial seperti penduduk yang mendiami bantaran sungai, sampah, garis sungai yang tidak jelas dan juga resapan air yang semakin sedikit. Untuk itu saat ini Pemerintah Provinsi Sumut mencoba mempertemukan semua pihak yang berkaitan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik. Pada pertemuan kali ini juga hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II Roy Pardede, Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan, perwakilan Dewan Riset Daerah, Tim Koorinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Sumatera Utara, perwakilan Pemerintah Kota Medan dan Deli Serdang. Sekda Provinsi Sumut berharap semua pihak terkait bisa bersinergi dan menyelesaikan masalah ini. “Ini kita pertemukan semua yang terkait penanganan banjir agar nanti bisa bekerja sama untuk menemukan solusinya. Masalah ini masalah kita bersama dan penyelesaiannya juga harus kita cari bersama,” kata Sabrina. “Bagi masyarakat juga harus mulai berbenah, jangan buang sampah ke sungai, jangalah bertambah masayarakat yang tinggal dibantaran sungai. Kita juga perlu evaluasi petugas kebersihan karena sebagian dari mereka malah membuang sampah ke got dan ke sungai. Bila kita tidak bekerja sama masalah ini tidak akan selesai-selesai,” tambahnya. Berdasarkan keterangan Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan usai rapat, dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan tim ini akan menyelesaikan blue print penanganan banjir di kota Medan dan segera diimplementasikan setelah mendapat persetujuan dari stakeholder. “Dari hari ini hingga dua atau tiga bulan ke depan kami akan melakukan pertemuan satu minggu sekali dan akan membuat blue print penanganan banjir di Medan termasuk masalah hukumnya. Setelah itu menunggu persetujuan dan segera kita implementasikan,” kata Effendy Pohan.( lim )