BERITA HARI INI

Hilirisasi Produk Sumut Berpeluang Besar Ditingkatkan MEDAN,( KBNLIPANRI ONLINE )– Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), R Sabrina mengatakan hilirisasi produk daerah di Sumatera Utara telah berkembang dengan baik. Serta masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan Sumut memiliki ketersediaan bahan baku untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi. “Sumatera Utara memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO Sumatera Utara yang memiliki banyak turunan produknya hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” kata Sekdaprov Sumut saat menjadi narasumber pada acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3). Menurut Sekdaprov Sumut, hilirisasi membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya. Selain itu Sekdaprov Sumut juga menyebut neraca perdagangan Sumatera Utara saat ini juga surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” katanya. Saat ini Sumatera Utara telah melakukan perdagangan antar daerah dengan mekanisme pasar yang berlaku. Sekdaprov Sumut mengatakan Sumatera Utara telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara untuk perdagangan antar daerah yang dilakukan dengan kerjasama, saat ini Pemprov Sumut sedang menyusun MoU mengenai kerjasama perdagangan dengan Kepulauan Riau. Komoditas yang disasar berupa bahan pangan seperti sayuran dan lainnya. Meski begitu, perlu dukungan faktor lain seperti infrastruktur untuk menunjang hilirisasi dan perdagangan antar daerah. Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan atau rencana di Sumut. Di antaranya bendungan Lau Simeme, proyek Lake Toba mice and tourism, pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, KIM Medan, LRT, jalan tol, pembangunan Kualanamu Aeroropolis, rel kereta api Rantau Parapat-Dumai. Selain itu Pemerintah Sumatera Utara juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah. Senada dengan Sekdaprov Sumut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur menjadi faktor terpenting agar hilirisasi dan perdagangan antar daerah berjalan dengan maksimal. “Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu, perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Rully Indrawan mengatakan hilirisasi sangat erat dengan kelembagaan. “Jadi yang kita butuhkan bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah,” katanya. Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP, Siti Meiningsih, Kepala Dinas Kominfo Provsu, M Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, serta insan pers yang diundang. (lim)

Sekda Hadiri Rapat Pemaparan Banjir Kota Medan Medan,( KBNLIPANRI ONLINE) – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina berharap penanganan banjir di Kota Medan ditangani secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk teknis, sosial dan budaya dan ekonomi. Hal ini disampaikan Sabrina saat menghadiri rapat Pemaparan Banjir Kota Medan di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No.188 B, Siti Rejo I, Kota Medan pada hari Selasa (19/3/19). “Relokasi warga di bantaran sungai itu tentu dilakukan. Secara teknis kita mungkin tahu bagaimana caranya, tetapi kita harus juga memikirkan aspek sosial dan budaya serta ekonomi, karena ini masyarakat kita juga. Sudah tugas negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi, kita selain aspek sosial dan budaya harus memikirkan bagaimana mereka nanti mencari nafkah, jangan asal di relokasi saja,” tegas Sabrina saat rapat. Untuk aspek ekonomi, Sabrina juga berharap masyarakat yang direlokasi dari daerah aliran sungai (DAS) mendapat rumah bersertifikat, bukan rusunawa yang harus menyewa walau mereka ilegal tinggal di daerah tersebut. Hanya saja Sabrina meminta agar pendataan warga yang direlokasi dilakukan dengan benar-benar. Dari dokumentasi Bapeldalda 2004 jumlah penduduk yang tinggal di daerah tangkapan air Sungai Deli sekitar 1,5 juta jiwa dari 86 kelurahan dan 1,2 juta jiwa diantaranya bermukim di Kota Medan. Karena itu penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, budaya dan ekonominya menurut Sabrina. Sementara itu, ahli penanganan banjir Aswan Sembirin yang hadi pada rapat kali ini sebagai narasumber mengatakan banjir di kota medan memang kompleks, tetapi penanganannya secara teknis tidak terlalu sulit. “Daerah yang banjir itu terutama di Simpang Selayang dan Cemara dan itu di elevasi (ketinggian) 16-50 meter dpl, daerah tinggi sebenarnya. Satu lagi kemiringannya 1,5 – 4,5 perkilometer, itu sangat bagus sekali. Jadi, sebenarnya dari segi topografi Medan ini seharusnya tidak banjir, karena sungainya mungkin belum digali atau faktor lain ya jadi seperti itulah dia,” kata Aswan Sembiring usai rapat. Menurut Aswan, selain normalisasi yang menjadi masalah utama banjir di medan adalah masalah sosial seperti penduduk yang mendiami bantaran sungai, sampah, garis sungai yang tidak jelas dan juga resapan air yang semakin sedikit. Untuk itu saat ini Pemerintah Provinsi Sumut mencoba mempertemukan semua pihak yang berkaitan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik. Pada pertemuan kali ini juga hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II Roy Pardede, Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan, perwakilan Dewan Riset Daerah, Tim Koorinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Sumatera Utara, perwakilan Pemerintah Kota Medan dan Deli Serdang. Sekda Provinsi Sumut berharap semua pihak terkait bisa bersinergi dan menyelesaikan masalah ini. “Ini kita pertemukan semua yang terkait penanganan banjir agar nanti bisa bekerja sama untuk menemukan solusinya. Masalah ini masalah kita bersama dan penyelesaiannya juga harus kita cari bersama,” kata Sabrina. “Bagi masyarakat juga harus mulai berbenah, jangan buang sampah ke sungai, jangalah bertambah masayarakat yang tinggal dibantaran sungai. Kita juga perlu evaluasi petugas kebersihan karena sebagian dari mereka malah membuang sampah ke got dan ke sungai. Bila kita tidak bekerja sama masalah ini tidak akan selesai-selesai,” tambahnya. Berdasarkan keterangan Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan usai rapat, dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan tim ini akan menyelesaikan blue print penanganan banjir di kota Medan dan segera diimplementasikan setelah mendapat persetujuan dari stakeholder. “Dari hari ini hingga dua atau tiga bulan ke depan kami akan melakukan pertemuan satu minggu sekali dan akan membuat blue print penanganan banjir di Medan termasuk masalah hukumnya. Setelah itu menunggu persetujuan dan segera kita implementasikan,” kata Effendy Pohan.( lim )

BUKTI TANAH ULAYAT NKRI AKAN HILANG SIAPA AKAN BERTANGGUNG JAWAB

3,3 Juta Ha Tanah Kalimantan Dikuasai 25 Konglomerat Sawit

Jakarta, ( KBNLIPANRI ONLINE ) -- Organisasi swadaya masyarakat Transformasi untuk Keadilan Indonesia (Tuk Indonesia) menyebut tanah kosong (landbank) untuk tanaman kelapa sawit seluas 3,3 juta hektare (ha) di Kalimantan dikuasai oleh 25 konglomerat sawit pada 2017.

Landbank merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan area kosong yang belum ditanami oleh kelapa sawit.

Berdasarkan data yang dihimpun Tuk Indonesia, sebanyak 25 grup bisnis milik taipan di sektor minyak sawit mengendalikan 5,8 juta ha landbank kelapa sawit di Indonesia pada 2017. Secara rinci disebutkan, sebanyak 3,3 juta ha atau 57 persen dari total landbank yang dimiliki 25 grup bisnis taipan itu berada di Kalimantan.

Selain itu, 1,9 juta ha atau 33 persen lahan kosong untuk sawit berlokasi di Sumatera. Sisanya, masing-masing 4 persen atau sekitar 205 ribu ha di Sulawesi, dan 242 ribu di Papua.

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau adalah provinsi dengan landbank terbesar yang dikuasai para taipan

"Landbank kelapa sawit di Kalimantan yang dikendalikan oleh 25 grup bisnis para taipan setara dengan 76 persen dari wilayah yang ditanami kelapa sawit di Kalimantan. Keterbatasannya kami tidak bisa mengetahui persis yang sudah ditanami dari luasan lahan yang dikuasai taipan," ujar Direktur Eksekutif TuK Indonesia Rahmawati Retno Winarni saat meluncurkan laporan bertajuk 'Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2018' di Jakarta, Rabu (30/1).

Di Sumatera, persentase landbank yang dikuasai taipan dibanding total area tanam kelapa sawit paling tinggi ialah di Bangka Belitung sebesar 51 persen dan Sumatera Selatan 55 persen.

Sementara itu, Pulau Papua dan Sulawesi dianggap sebagai wilayah batas bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Lihat juga:Bos BI Sebut RI Ketergantungan Ekspor Komoditas Sejak 1970

"Situasi ini menunjukkan dominasi yang sangat tinggi dari 25 grup bisnis yang dikuasai taipan di kedua pulau tersebut," demikian tertulis dalam laporan Tuk Indonesia.

Dari 25 perusahaan induk kelapa sawit, 21 perusahaan di antaranya terdaftar di bursa saham. Secara rinci diketahui, 10 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, enam perusahaan di bursa Singapura, empat perusahaan di Bursa Malaysia, dan satu perusahaan di bursa London.

10 perusahaan yang tercatat di BEI antara lain, Jardine Matheson Group lewat PT Astra Agro Lestari Tbk, DSN Group lewat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Tanjung Lingga Group lewat PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Sampoerna Group lewat PT Sampoerna Agro Tbk, Rajawali Group lewat PT Eagle High Plantations Tbk.

Lainnya adalah Sungai Budi Group lewat PT Tunas Baru Lampung Tbk, Austindo Group lewat PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Provident Agro Tbk, Gozco Group lewat PT Gozco Plantations Tbk, dan TPS Group lewat PT Golden Plantation Tbk.

Sementara itu, empat perusahaan yang tercatat di bursa Singapura antara lain, Sinar Mas Group lewat Golden Agri-Resources, Wilmar Group lewat Wilmar International, Salim Group lewat Indofood Agri Resources, Harita Group lewat Bumitama Agri, Surya Dumai Group lewat First Resources, dan Kencana Agri Group lewat Kencana Agri.

Ada pula perusahaan yang tercatat di bursa Malaysia antara lain IOI Group lewat IOI Corporation, Genting Group lewat Genting Plantations, Boon Siew Group lewat Oriental Holdings, dan Batu Kawan Group lewat Kuala Lumpur Kepong. Sedangkan satu perusahaan yang tercatat di bursa efek London adalah Anglo-Eastern Group lewat Anglo-Eastern Plantations.

Sementara itu, perusahaan yang merupakan bisnis kelapa sawit privat antara lain, Musim Mas Group lewat Musim Mas, Royal Golden Eagle Group lewat Asian Agri, Darmex Agro Group lewat Darmex Agro, dan Triputra Group lewat Triputra Agro Persada.

CNNIndonesia.com sudah mencoba untuk meminta tanggapan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) dan juga Direktur Eksekutif Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Mukti Sardjono mengenai temuan penguasaan lahan oleh konglomerat sawit tersebut. Tapi sampai berita diturunkan belum mendapatkan tanggapan dari mereka. (ulf/lav)

PDPM Medan Membangun Generasi Muda

Wagub Sumut Dukung Upaya PDPM Medan Membangun Generasi Muda

MEDAN,( KBNLIPANRI ONLINE ) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menyambut baik dan mendukung setiap kegiatan yang positif untuk membangun generasi muda. Karena untuk  membangun Provinsi Sumut dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, khususnya para generasi muda.

FOTO

Wagub Sumut Musa Rajekshah menerima audiensi pengurus PDPM Kota Medan, Senin (11/3) di ruang kerjanya,  Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Karena itu, Wagub mengapresiasi kegiatan Kuliah Umum Nasional dan Baitul Arqam Dasar (BAD) yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan, pada 22- 24 Maret 2019. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun generasi muda menjadi SDM yang berkualitas, siap dan mampu berkompetisi di zaman milenial saat ini.

“Membangun daerah Sumatera Utara omong kosong jika SDM-nya tidak siap,” ujar Wagub Musa Rajekshah ketika menerima audiensi pengurus PDPM Kota Medan, Senin (11/3) di ruang kerjanya,  Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Karenanya, Wagub mengharapkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut bukan sekadar seremoni. Namun merupakan kegiatan yang dapat membangun karakter dan meningkatkan SDM, khususnya dari generasi muda di daerah ini. “Bukan hanya menunjukkan bahwa organisasi punya kegiatan,” sebutnya.

Selain itu, Wagub juga mengajak kepada Pemuda Muhammadiyah agar terus menjaga kekompakan. “Bangun terus silaturahim, jauhkan iri dan dengki, dan jangan cepat percaya dengan informasi-informasi yang mau menjatuhkan Sumatera Utara. Kalau kita bersama-sama, Insya Allah kita bisa wujudkan Sumatera Utara yang sejahtera dan bermartabat ke depan,” ujar Musa Rajekshah yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Zonny Waldi.

Sebelumnya, Ketua PDPM Kota Medan Eka Putra Zakran menyampaikan, bahwa kedatangannya bersama jajaran pengurus PDPM Medan dalam rangka membangun sinergitas dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Saat  ini, katanya, PDPM Kota Medan memiliki 31 cabang se Kota Medan dan 125 ranting yang siap bahu membahu mendukung semua program-program pembangunan Pemprov Sumut. “Kami siap mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagaimana Sumatera Utara ini sejahtera, religius, adil dan bermartabat,” ujarnya.

Selain itu, Eka juga menyampaikan, PPDM Kota Medan akan mengadakan kegiatan Kuliah Umum Nasional dan Baitul Arqam Dasar (BAD) pada 22- 24 Maret 2019 di Aula Lantamal I Belawan dan Balai Pelatihan Perikanan (BPP) Medan di Kampung Nelayan Indah. “Kami mengundang Pak Wagub Sumut (Musa Rajekshah) sebagai narasumber pada hari Minggu, 24 Maret 2019,” kata Eka.

Hal senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Kuliah Umum dan Baitul Arqom Dasar (BAD) Muhammadi Sundus. Menurutnya, kegiatan tersebut nantinya akan diisi oleh tokoh nasional dan juga Ketua Komisi Yudisial RI Dr Jaja Ahmad Jayus SH MHum dan akademisi FH UMSU Abdul Hakim Siagian.

“BAD II ini nanti akan diikuti 60 peserta  yang terdiri dari utusan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) se Kota Medan. Para peserta akan digembleng untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang berkemajuan,” ujarnya.( LM )

Perayaan Hari Musik Nasional

Wagub Musa Rajekshah Hadiri Perayaan Hari Musik Nasional, Sumut Harus Punya Hall Berkelas Internasiona

MEDAN, ( KBNLIPANRI ONLINE ) – Untuk mendukung pertumbuhan industri musik dan eksistensi para seniman, harus ada hall atau auditorium berkelas yang dapat digunakan untuk konser musik berkelas internasional di Sumatera Utara (Sumut). Sehingga orang Sumut tidak lagi perlu ke luar negeri atau jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk menonton pertunjukan kelas intrernasional.

 FOTO 

Wakil Gubernur Sumatera Utara  Musa Rajekshah hadiri perayaan Hari Musik Nasional di Pardede Hall, Jl.Dr.TD Pardede, Medan, Sabtu malam (9/3).  Melalui Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai pihak penyelenggara, Wagubsu juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Anak-anak penyandang disabilitas dari berbagai yayasan. Perayaan tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Tulus.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah ketika menghadiri perayaan Hari Musik Nasional di Pardede Hall, Jalan Dokter TD Pardede, Medan, Sabtu malam (9/3). Acara tersebut dimerihkan oleh Tulus sebagai bintang utama dan 20 musisi lokal.

Wagub Musa Rajekshah mengatakan, kegiatan positif seperti pertunjukan musik diharapkan terus bisa dilakukan di masa depan. “Kami dari Pemprov Sumut mengharapkan agar semua masyarakat di daerah ini, tanpa kecuali bisa menikmati hiburan apapun tanpa terbatas apapun,” ujarnya.

Untuk itu, Wagub mengatakan, ke depan Sumatera Utara harus memiliki auditorium/hall kelas internasional yang besar dan mewah untuk semua masyarakat Sumut. Diharapkan dengan adanya hall tersebut, orang Sumut tidak lagi perlu ke luar negeri atau jauh-jauh ke ibukota Indonesia untuk menonton pertunjukan kelas intrernasional.

“Doakan kami, bisa membangun hall ini dan dalam waktu 2 tahun ke depan Sumut punya auditorium yang lebih besar dan mewah,” kata Musa Rajekshah yang akrab disapa Bang Ijeck.

Dengan begitu, musisi lokal juga bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan eksistensi diri dalam kancah permusikan nasional maupun internasional. Apalagi, seni juga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di satu daerah.

Ijeck juga mengapresiasi perayaan Hari Musik Nasional yang mengundang dan memberikan santunan kepada 200 anak penyandang disabilitas dari berbagai yayasan di Kota Medan. “Baru kali ini saya hadir di acara konser tapi bisa mengundang anak-anak disabilitas dari sekolah luar biasa,  untuk menonton konser musik,” katanya.

Hadir bersama istrinya yang juga Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari serta anak-anaknya, Ijeck duduk di meja paling depan. Semua tampak menikmati lagu-lagu yang dibawakan oleh Tulus serta para musisi lokal.

Pimpinan Cabang Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Sumut Fahrizal mengatakan, pihaknya sengaja mengadakan kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi Askrindo sebagai BUMN kepada musisi di Hari Perayaan Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret itu. “Harapan kami akan tetap dukung Hari Musik Nasional sebagai wujud apresiasi kami kepada musisi anak bangsa,” katanya.( LM )