Gubernur: RUPS-LB Bank Sumut Tolak Pengunduran Diri Edie Rizliyanto

Gubernur: RUPS-LB Bank Sumut Tolak Pengunduran Diri Edie Rizliyanto

MEDAN, ( KBNLIPANRI ONLINE )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut memutuskan menolak pengunduran diri Edie Rizliyanto dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut dan meminta pertanggungjawaban Edie Rizliyanto selama menjadi Dirut.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Sumut,

 didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah usai mengikuti RUPS-LB PT Bank Sumut, Selasa (30/10) di kantor PT Bank Sumut Medan. "Menolak salah satu direksi yang mau mundur. Dalam arti harus mempertanggungjawabkan selama beliau menjadi Direktur Utama di PT Bank Sumut," ujar Gubernur.

Edy Rahmayadi mengatakan, dengan penolakan pengunduran diri tersebut, maka status Edie Rizliyanto adalah nonaktif. Karena itu, untuk sementara tugas-tugas Direktur Utama diserahkan kepada tiga direksi yang ada di Bank Sumut. "Karena beliau tidak aktif, tugas dan tanggung jawab sementara diserahkan kepada ketiga direksi. Karena Bank Sumut ini tidak bisa berhenti," sebut Edy.

 Selain itu, Edy juga menyampaikan, bahwa dari beberapa dewan direksi ada yang masa tugasnya diperpanjang dan ada juga yang diberhentikan. Untuk yang diperpanjang masa tugasnya adalah komisaris atas nama Berata Kesuma. "Sementara Hendra Arbie diberhentikan dari jabatan komisaris dan mengangkat  sementara Budi Utomo sebagai komisaris perwakilan dari Pemprov sampai nanti proses fit and proper test," ungkap Edy.

 Pada kesempatan itu, Gubernur Edy juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen akan meningkatkan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut. "Saya berharap penyertaan modal kepada Bank Sumut sama dengan provinsi lain diatas 50 % ke depan, yang selama ini hanya sekitar 41 % lebih," ujarnya.

 Hadir pada kesempatan tersebut para pemegang saham PT Bank Sumut yaitu para bupati/walikota se Sumut, jajaran direksi dan komisaris PT Bank Sumut.( team )

Gubernur Sumut Motivasi ASN Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Gubernur Sumut Motivasi ASN Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat
 

MEDAN, ( KBNLIPANRI ONLINE )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memotivasi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut untuk bekerja lebih maksimal sesuai bidang dan tugas masing-masing. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi dalam acara pertemuan dengan ASN di lingkungan Setdaprov Sumut, Senin (29/10) di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan. Hadir dalam pertemuan itu, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro, pejabat eselon 3,4 dan para ASN di lingkungan Setdaprov Sumut.

Motivasi kepada para ASN dilakukan Gubernur Edy sambil menampilkan klip video tentang perjuangan seorang pelari yang selama 8 tahun berturut-turut menjadi juara. Namun pada suatu perlombaan, dia mengalami cidera pada pahanya, sehingga harus berhenti di tengah lapangan. Tetapi, dengan tekad yang kuat dan dorongan dari gurunya, dari pelatihnya yang juga orang tuanya, dia bisa mencapai garis finish, walaupun dengan rasa sakit luar biasa yang dirasakannya.

"Beginilah seharusnya kita dalam mengerjakan sesuatu, kita harus bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Begitu juga ASN," ujar Edy Rahmayadi di harapan para pejabat dan ASN yang hadir.

Edy mengatakan, bahwa seorang ASN adalah pelayan, yang tugasnya melayani masyarakat. "Ada 14 ribu lebih penduduk Sumatera Utara itu berada di pundak kita. Mereka menunggu kita, apa yang akan kita perbuat untuk mereka," katanya.

Karena itu, Edy mengharapkan, agar setiap ASN itu mengetahui apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Sehingga tidak terlihat lagi banyak ASN datang, teken absen, lalu pulang dan awal bulan terima transferan gaji. "ASN seharusnya ketika mau datang ke kantor sudah mengetahui apa yang akan dia kerjakan," ujar Edy.

Ke depan, kata Edy, khusunya para ASN yang ada di lingkungan Setdaprov Sumut harus bersama-sama membangun Sumatera Utara. "Tanpa para ASN kami (Gubernur-Wakil Gubernur) tidak bisa mengubah dan bangun Sumut ini. Kami juga tidak bisa wujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dan masyarakat sejahtera," ungkapnya.

Edy juga meminta agar para ASN, khususnya di lingkungan Setdaprov Sumut agar berkomitmen bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bangkit untuk membangun Sumut menjadi lebih baik ke depan. “ASN juga harus meningkatkan kualitasnya. Karena ASN dengan kualitas jelek adalah beban pembangunan. Saya mengharapkan kita komit untuk berubah lebih baik ke depan," ucap Edy.( team )

Akhyar Dukung Program Desa Binaan FKM USU

Akhyar Dukung Program Desa Binaan FKM USU

Medan ( KBNLIPANRI ONLINE  )

Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M. Si, menerima audiensi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU di Balai Kota,  Jum’at (26/10). Kehadiran rombongan FKM USU yang dipimpin Aulia Amiruddin selaku Sekretaris Pasca Sarjana FKM USU dan membawa serta Wakil Dekan III FKM USU Prof. Dr. Heru Santoso dan beberapa orang dosen,  bertujuan untuk meminta izin dan sumbang saran terkait program FKM USU yakni pengembangan Desa Binaan.

Aulia menjelaskan, terkait dengan salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Masyarakat, maka FKM USU ingin melaksanakan pengembangan Desa Binaan di Kota Medan. Pengembangan Desa Binaan ini, lanjut Aulia, dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

"Program ini merupakan pengabdian kami kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat guna mewujudkan perilaku kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui optimalisasi potensi masyarakat." jelasnya.

Sasaran dari program ini, sambung Aulia, adalah masyarakat luas berupa perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga yang berada di perkotaan dan pedesaan dengan kegiatan diberbagai bidang. Sesuai dengan dasar dari disiplin ilmu kesehatan masyarakat yakni mencegah dan memberdayakan, Desa Binaan ini nantinya menjadi desa percontohan untuk desa yang maju disisi kesehatan lingkungan dan perilaku sehat dari masyarakatnya.

“Untuk itu, kami dari FKM USU meminta izin kepada Bapak Wakil Wali Kota agar kami dapat melaksanakan pemetaan awal, desa atau kelurahan mana yang dapat dijadikan lokasi pengembangan Desa Binaan nantinya. FKM USU ingin membina wilayah yang betul-betul dari nol agar kami dapat juga mengukur setiap tahapan perkembangannya,” tambah Aulia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota yang didampingi, Kadis Kesehatan Kota Medan drg. Usma Polita, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi  program Desa Binaan yang FKM USU akan laksanakan. Karena tentunya program ini akan membantu Pemko Medan dalam hal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

“Saya sangat mengapresiasi program Desa Binaan FKM USU, karena memang untuk mengedukasi masyarakat harus ada sebuah wilayah percontohan yang dari awal dibina dan memiliki perkembangan yang terukur,” ujar Wakil Wali Kota.

Selanjutnya, Wakil Wali Kota menyampaikan, bahwa Pemko Medan tengah membangun kota baik dari segi infrastruktur maupun dari pola pikir serta perilaku masyarakatnya

“Saya berharap program yang positif ini dapat juga menjadi contoh bagi civitas akademika lainnya, karena dalam membangun sebuah kota, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, harus juga didukung dari berbagai pihak salah satunya dari akademisi yang memang merupakan pakar-pakar dalam memecahkan permasalahan yang ada di perkotaan khususnya,” pungkas Akhyar.

Sebelumnya, ditempat yang sama, Wakil Wali Kota, menerima audiensi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan. Kehadiran Pengurus KONI ini guna melaporkan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan 2018.

Dijelaskan Ketua Koni, Drs Eddy H Sibarani didampingi pengurus Koni lainnya mengatakan Pihaknya akan menyelenggarakan Porkot ke - 10 pada  24 November sampai  1 Desember 2018 mendatang. Pada Pembukaan Porkot nantinya akan digelar di Gelanggang Remaja Jalan Sutomo.

"Porkot ke -10 ini nantinya akan mempertandingkan 33 cabang olahraga, dan akan di ikuti oleh atlet-atlet dari seluruh kota Medan. Diharapkan event olahraga ini menjadi wadah untuk menambah mengasah dan meningkatkan kemampuan para atlet kota Medan sekaligus untuk memasyarakatkan olahraga", katanya.

Wakil Wali Kota, didampingi Kadispora Drs Marah Husin mengatakan dukungan dan apresiasi atas digelarnya Porkot ke -10 tahun 2018. Tentunya penyelenggaraan ini menjadi wadah untuk para atlet dalam menyalurkan bakat dan kemampuan mereka dibidang olah raga.

"Dalam perhelatan ini diharapkan akan muncul bibit atlet yang berkualitas dan dapat mewakili Kota Medan di Ajang Olahraga Nasional maupun internasional. Untuk itu saya minta kepada KONI Medan untuk mempersiapkan event ini dengan sebaik mungkin", jelasnya. (team)

Akhyar Ingin LPM Teropong Jadi Pelopor Edukasi Berbahasa yang Baik

Akhyar Ingin LPM Teropong Jadi Pelopor Edukasi Berbahasa yang Baik

Medan ( KBNLIPANRI ONLINE  )

Wakil Wali Kota Ir. H. Akhyar Nasution, M. Si menginginkan Lembaga Pers Mahasiswa menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat untuk menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa merupakan  salah satu identitas bangsa yang harus tetap dipergunakan baik dalam tulisan ilmiah, jurnalistik bahkan di dalam percakapan sehari-hari.

Hal ini disampaikannya ketika menerima audiensi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong UMSU di Ruangan Wakil Wali Kota, Jumat (26/8). Adapun tujuan LPM Teropong melakukan audiensi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jurnalistik (PPDJ) Tingkat Nasional Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh LPM Teropong.

Dikatakan Wakil Wali Kota, sekarang ini banyak warga masyarakat terutama generasi muda yang mulai melupakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasalnya semakin banyak juga bahasa-bahasa yang tercipta dari pergaulan kekinian.

“Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, untuk itu kita harus terus pergunakan dalam keadaan apapun, baik dalam karya tulis ilmiah, jurnalistik bahkan jika memungkinkan dalam percakapan sehari-hari. Saya berharap Pers Mahasiswa seperti Teropong UMSU ini dapat menjadi pelopor untuk itu, “ ujar Wakil Wali Kota.

Disamping menjadi pelopor dalam penggunaan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, Wakil Wali Kota juga berharap LPM Teropong juga dapat menjadi corong pembangunan dalam hal mengedukasi masyarakat untuk dapat sama-sama membangun dan menata kota. Pasalnya, tambah Wakil Wali Kota, Pers Mahasiswa adalah wadah yang memiliki potensi dan daya kreatifitas serta inovasi yang tinggi.

“Pers Mahasiswa ini merupakan wahana untuk berkarya bagi mahasiswa yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif, untuk itu saya berharap melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan, LPM Teropong dapat juga memasukkan unsur edukasi kepada masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pembangunan dan penataan kota, salah satunya ajakan-ajakan untuk menjaga kebersihan melalaui gotong-royong dan pengaktifan kembali keamanan lingkungan,” harap Wakil Wali Kota.

Mengacu kepada hal itulah, lanjut Wakil Wali Kota, dirinya atas nama jajaran Pemko Medan sangat mengapresiasi digelarnya Pelatihan Dasar Jurnalistik (PPDJ) Tingkat Nasional Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh LPM Teropong UMSU pada 1-5 November 2018 mendatang.

“Saya atas nama Pemko Medan sangat mengapresiasi kegiatan bertaraf nasional yang LPM Teropong gelar, hal ini menjadi kesempatan kita bersama untuk lebih mempromosikan Kota Medan kepada rekan-rekan yang berasal dari luar wilayah Kota Medan. Semoga sukses dalam penyelenggaraannya dan seluruh peserta memperoleh ilmu dan pengalaman khususnya di bidang jurnalistik,” Pungkasnya. (team )

Penyerahan Tali Asih dan Penghargaan Kafilah MTQN XXVII, Gubernur Harapkan Sumut Kembali Bangkit

Penyerahan Tali Asih dan Penghargaan Kafilah MTQN XXVII, Gubernur Harapkan Sumut Kembali Bangkit

   

MEDAN, ( KBNLIPANRI ONLINE )

Ukiran sejarah ditorehkan para kafilah Sumatera Utara (Sumut) pada perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Nasional (MTQN) XXVII 2018 dengan menempati peringkat tiga peraih medali terbanyak dari 34 provinsi. Capaian ini pun diharapkan mampu membangkitkan nuansa Ke-Islam-an serta martabat masyarakat Sumut.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat acara Penyerahan Tali Asih/Penghargaan Peserta Terbaik I s/d Harapan III Kafilah Sumut untuk MTQN XXVII 2018, di Rumah Dinas Gubernur, Senin (22/10). Setelahnya juga dilakukan Pelepasan Hafizah 30 Juz terbaik Sumut atas nama Istiqomah, mewakili Indonesia mengikuti Musabaqoh Internasional di Dubai.

Hadir diantaranya Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov Hj Sabrina, Dewan Penyantun H Maslin Batubara, Ketua Kafilah Sumut Palid Muda Harahap, Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, serta sejumlah pejabat dan peserta yang berprestasi.

  

“Mari kita kembalikan nomor satu untuk Sumut. Sebab selama ini kita mungkin dikenal nomor satu konsumsi narkoba. Dengan prestasi ini, semua (pandangan) yang negatif bisa dihilangkan. Itulah kenapa kita harus dapat juara,” ujar Gubernur.

  

Dengan semangat bangkit dan bermartabat lanjut Gubernur, maka nuansa ke-Islam-an di Sumatera Utara bisa kembali dihidupkan dan digaungkan. Setidaknya dengan tekad serta keseriusan tersebut, provinsi ini bisa dijauhkan dari kemaksiatan serta citra buruk yang selama ini menghantui. “Dengan ini, kita mengusir malapetaka, mengusir keburukan,” katanya.

  

Selain itu juga, perhelatan yang sama dua tahun mendatang di Sumatera Barat, dirinya meminta seluruh pihak terkait secepatnya mempersiapkan para calon peserta yang akan dikirim ke provinsi tetangga. Apalagi Sumut merupakan peringkat ketiga untuk juara umum di MTQN XXVII 2018 setelah DKI Jakarta dan Banten. Bahkan sebelumnya di 2016, provinsi ini hanya menempati posisi 23 dari 34 provinsi.

“Untuk menghadapi MTQ Nasional di Sumatera Barat dua tahun lagi, saya minta dilakukan pencarian bakat ke sekolah-sekolah. Tolong dilatih dan disiapkan semua. Untuk yang berprestasi, saya ucapkan terimakasih. Dan kepada Istiqomah, Hafizah yang akan berangkat ke Dubai, saya ucapkan selamat,” sebut Gubernur.

Sementara dalam laporannya, Ketua Kafilah Sumut Palid Muda Harahap menyampaikan bahwa dari total 140 medali yang diperebutkan, Sumut mendapat 16 medali yang kemudian menjadikan tuan rumah berada di peringkat ketiga. Perolehan ini jauh melewati peringat sebelumnya dengan satu medali perunggu di MTQN Lombok 2016 lalu. “Mudah-mudahan kita bisa memperoleh juara pada MTQ Nasional berikutnya. Sebagaimana pada 1973 silam, kita pernah menjadi juara umum,” katanya.

  

Dari penyerahan tali asih dan penghargaan tersebut, untuk kafilah yang memperoleh juara 1 mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp100 juta, kemudian Rp75 juta dan Rp  50 juta untuk juara dua dan tiga. Sementara untuk juara harapan 1, 2 dan 3 mendapat hadiah masing-masing Rp10 juta, Rp7,5 juta dan Rp5 juta. Sehingga total hadiah yang diberikan melalui LPTQ Sumut senilai Rp1,2 Miliar. ( team )

Malam Puncak PRB Nasional 2018, Terkumpul Donasi Rp 400 Juta untuk Korban Bencana

Malam Puncak PRB Nasional 2018, Terkumpul Donasi Rp 400 Juta untuk Korban Bencana

                                        

MEDAN, ( KBNLIPANRI ONLINE )

Sedikitnya terkumpul donasi sebesar Rp 400 juta pada acara Welcome Dinner For Charity dalam rangka malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional tahun 2018 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (23/10) malam. Donasi Rp 400 juta untuk korban bencana alam di Lombok, Palu dan Donggala itu terkumpul dari para tamu dan undangan yang hadir.

 

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut H Musa Rajekshah berharap penggalangan dana tersebut diharapkan dapat membantu korban bencana yang membutuhkan saat ini. “Semoga donasi yang dikumpulkan malam ini bisa disalurkan kepada yang membutuhkan,” katanya.

Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck juga mengharapkan agar penggalangan dana untuk korban bencana tidak berhenti pada saat itu saja. Karena korban bencana masih membutuhkan recovery dalam beberapa tahun ke depan. “Semoga upaya penggalangan bantuan seperti ini dapat terus dilakukan ke depan, tidak hanya terkumpul melalui forum ini saja,” tuturnya.

  

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga mengimbau seluruh masyarakat Sumut, termasuk para stakeholder  agar siap menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. “Kita wajib mempersiapkan diri, paling tidak kita sudah siap dan tanggap bila terjadi bencana,” imbaunya.

  

Ijeck juga mengapresiasi pelaksanaan Peringatan Bulan PRB Nasional yang diadakan di Sumut pada 19 – 26 Oktober 2018. Menurutnya, acara tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya Sumut.  Juga mengapresiasi kerja Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan BPBD Sumut yang selama ini selalu bekerja bersama saat bencana terjadi.

  

Terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Mandailing Natal, Ijeck mengimbau masyarakat agar menjaga lingkungan agar tidak rusak. Juga meminta masyarakat  agar tidak membangun rumah di daerah rawan bencana. “Ini perlu sama-sama kita perhatikan,” ungkapnya.

  

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga mengucapkan duka cita yang mendalam bagi para korban bencana yang saat ini terjadi di Indonesia. “Kita semua turut berdoa dan ikut berduka atas kejadian bencana dan kami mengimbau dan berharap seluruh korban, walaupun kita tahu duka ini tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kita harus tabah menghadapinya,” ujarnya.

  

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan PRB 2018 merupakan momentum  untuk memeriksa kesiapan terhadap bencana yang tidak pernah bisa diprediksi. Ada 2 agenda besar yang diadakan di PRB Nasional 2018, diantaranya rakor nasional dan forum bulan PRB.

  

“Kami yakin dengan adanya forum ini, akan semakin meningkatkan kesadaran kita, mudah-mudahan kesadaran kita terhadap bencana semakin meningkat,” ungkapnya.

  

Dikatakan Dody, forum banyak belajar dari bencana yang ada di Sumatera Utara, misalnya bencana Sinabung. Katanya, Sinabung adalah bencana yang aneh. “Karena gunungnya tidak pernah berhenti selama 5 tahun, kami banyak belajar di sini, kami diskusikan juga di forum,” katanya.

  

Kepala Bagian Umum PT Perkebunan Nusantara III Tengku Rinel yang mewakili perusahaannya untuk ikut berdonasi mengatakan, donasi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Sumut khususnya perkebunan kepada korban bencana. “Semoga daerah atau korban bencana di Palu maupun Lombok bisa pulih kembali,” katanya.

  

Untuk menggalang dana donasi, pada kesempatan tersebut diundang para pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Bank, serta para pengusaha yang ada di Sumut. Selanjutnya terkumpul donasi sedikitnya Rp 400 juta. Donasi tersebut antara lain dikumpulkan dengan melelang foto para fotografer yang dikirim ke lokasi bencana di Lombok.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R Sabrina, Senior Vice President of Group of Distribution Program Syuhelmaidi Syukur, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan bank, pengusaha serta relawan ACT dan peserta PRB Nasional 2018.( team )

REVISI : Gubernur Edy Lepas Pemberangkatan 2000 ton Bantuan Logistik ke Sulawesi Tengah

REVISI : Gubernur Edy Lepas Pemberangkatan 2000 ton Bantuan Logistik ke Sulawesi Tengah

  

MEDAN, ( KBNLIPANRI ONLINE )

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menjadi Pembina Apel Siap Siaga Bencana dan Pemberangkatan Logistik 2000 ton bantuan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (23/10) di Lapangan Benteng Medan.

Pemberangkatan 2000 ton bantuan logistik untuk Sulteng, yang diangkut dengan sejumlah truk kontainer, ditandai dengan pengangkatan bendera oleh Gubernur Edy Rahmayadi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei. Truk-truk pengangkut bantuan selanjutnya menuju Pelabuhan Belawan, untuk diangkut menggunakan kapal menuju Sulteng.

Edy Rahmayadi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk rasa solidaritas masyarakat Sumatera Utara atas duka yang dialami sesama anak bangsa yang ada di Sulawesi Tengah. “Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan bagi saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, terutama yang sangat mengharapkan logistik,” ungkapnya.

Dikatakan Edy, bantuan ini sangat penting bagi korban gempa dan tsunami, khususnya untuk kebutuhan utama seperti beras. “Karena itu, bantuan ini sangat penting untuk kita berangkatkan, makanya nanti menyusul untuk yang lainnya. Ada pakaian, selimut dan selebihnya akan kita berangkatkan menyusul,” jelas Edy.

Terkait Apel Siap Siaga Bencana, Edy juga berpesan agar seluruh masyarakat Sumut dan berbagai pihak terkait lainnya, untuk terus waspada terhadap cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. “Kita perlu waspada dengan cuaca yang terjadi, sebagai antisipasi kemungkinan bencana alam yang akan terjadi,” ujarnya.

  

Selain itu, Edy juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mengikuti dan mengevaluasi  aturan-aturan yang ada, khususnya tentang tata ruang, yang merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya bencana alam. “Aturan-aturan tentang tata ruang perlu dievaluasi sebagai langkah awal antisipasi bencana yang akan timbul, khususnya di Sumatera Utara,” kata Edy.

Apel siapa bencana juga ditandai pemakaian rompi oleh Gubernur Edy Rahmayadi kepada sejumlah petugas siaga bencana. Turut hadir dalam apel tersebut diikuti perwakilan TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan sejumlah komunitas masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Riadil Lubis pada kesempatan itu mengatakan, bahwa bantuan yang akan dikirim ke Sulteng berupa 2000 ton logistik merupakan sumbangan dari masyarakat, kalangan swasta, berbagai instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Sumut. Bantuan tersebut berupa sandang dan pangan, serta kebutuhan primer bagi para korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala. “Ada beras, pakaian baru, pakaian perempuan, kain sarung dan susu,” ujar Riadil.

  

Menurut Riadil, bantuan yang diberangkatkan tersebut merupakan tahap pertama. “Kita akan terus menggalang bantuan, seperti nanti malam di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara akan melaksanakan welcome dinner for charity. Untuk donasi-donasi juga dengan mengundang dunia usaha yang saat ini berkumpul kurang lebih 3000 orang dari seluruh Indoensia di Sumatera Utara,” kata Riadil.

  

Turut hadir dalam kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Sumut, OPD Pemprov Sumut, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan peserta apel siap siaga bencana.( team )

Wagub Kalbar Terkesan dengan Sambutan Pemprov Sumut

Wagub Kalbar Terkesan dengan Sambutan Pemprov Sumut

DELISERDANG, ( KBNLIPANRI  ONLINE )

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar) Drs H Ria Norsan  MM MH beserta rombongan mengaku senang dengan sambutan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di Bandara Internasional Kualanamu, Kamis sore (4/10). Ria Norsan mengunjungi Sumut dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII.

Ria Norsan dan rombongan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, sehari setelah kafilah Kalbar  tiba di Sumut. Ria dan rombongan disambut Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Nauval Mahyar, Kadis Kominfo Sumut Mhd Fitriyus dan Kabid Pengelolaan Informasi Publik Gadis Melani Rusli di ruang VIP Bandara Kualanamu.

“Kami berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyambut kami dengan sangat luar biasa. Kami tentu berharap MTQ Nasional XXVII di Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan sukses. Bagi kafilah kami, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Kalbar dan meninggalkan kesan yang baik untuk Sumatera Utara,” kata Ria Norsan saat diwawancarai di Bandara Kualanamu.

  

Sementara itu, Kadis Kominfo Fitriyus berharap agar Ria dan rombongannya bisa merasa nyaman selama berada di daerah ini, begitu juga untuk kafilah dari Kalbar agar bisa memberikan penampilan terbaik mereka di MTQ Nasional XXVII.

  

“Kita juga berterimakasih kepada Pak Ria Norsan, karena sudah mau singgah ke Sumatera Utara untuk melihat langsung MTQ Nasional XXVII dan tentunya melihat langsung kafilah Kalimantan Barat ber-musabaqah di sini. Ini tentunya menjadi dorongan yang positif kepada kafilah Kalbar karena pemimpin mereka ada di Sumut untuk memberikan semangat,” kata Fitriyus.

Diketahui, MTQ Nasional XXVII akan dibuka secara resmi Minggu (7/10) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan berlangsung 13 Oktober 2018. Para kafilah akan mulai meninggalkan Sumatera Utara sehari setelah penutupan MTQ Nasional XXVII.( team )

Berita selanjutnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Mhd. Fitriyus, SH, MSP didampingi Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Nouval Mahyar, SH, M.Hum dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi publik Gadis Melani Rusli, SH Menyambut Kedatangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H beserta rombongan disambut dengan hormat di Ruang VIP Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis sore (04/10).

Visi Gubsu Sumut Bermartabat

Visi Gubsu Sumut Bermartabat Sejalan Budaya Dalihan Na Tolu

Medan,( lsmlipanri online )

Visi Gubsu H Edy Rahmayadi dan Wagubsu H Musa Rajekshah untuk Sumut Bermartabat sejalan dengan budaya Dalihan Na Tolu di Tapanuli Bagian Selatan dalam memberhasilkan propinsi ini lebih eksis dan sejahtera di era globalisasi.

Oleh sebab itu, budaya Dalihan Na Tolu perlu terus direlevansikan dan diimplementasikan, termasuk diwariskan kepada generasi muda.

Demkian salah satu poin yang mengemuka dalam Seminar Implementasi Budaya Dalihan Na Tolu di Tapanuli Bagian Selatan dalam Era Globalisasi yang diselenggarakan Forum Pelestarian Budaya Propinsi Sumut di Hotel Saka Premiere Medan, Rabu (3/10) dihadiri puluhan pemuka adat dan budaya Sumut termasuk pengurus dan fungsionaris Forum Pelestarian Budaya(FPB) Sumut.

Narasumber yang tampil yakni H Pandapotan Nasution SH Gelar Patuan Kumala Pandapotan (Ketua  FPB Sumut), Ahmad Yamin Dalimunthe MSi Gelar Baginda Bonggal Soaloon, Dr Anwar Sadat Harahap SAg Mhum dan P Dolok Lubis SH  MM Gelar Patuan Dolok.

Seminar dibuka Gubsu diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut H Suriadi Bahar SH MH.

H Pandapotan Nasution SH Gelar Patuan Kumala Pandapotan mengemukakan unsur Dalihan Na Tolu yang terdiri dari suhut dan kahangginya, anak boru serta mora lahir berdasarkan perkawinan.

 Di dalam adat dalihan na tolu perkawinan sifatnya eksogam. Pada awalnya perkawinan yang bersifat eksogam ini terjadi antar marga di dalam lingkungan etnik masyarakat tersebut.

Semakin berkembangnya zaman, lanjutnya, perkawinan eksogam ini sudah meluas menjadi perkawinan antar etnik di luar etnik masyarakat adat dalihan na tolu. Dalam perkembangannya masyarakat etnik dalihan na tolu kawin dengan orang berbagai etnik.

 Berdasarkan perkawinan tersebut lahirlah unsur mora dari etnik tempat mengambil isteri dan unsur anak boru dari etnik tempat memberi puteri.

Dikemukakan antar etnik dari berbagai etnik tersebut terjadilah lembaga dalihan na tolu yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja dari dalihan na tolu.

 Apabila selaras, serasi dan seimbang maka akan saling menghormati, saling menghargai, saling menerima pendapat, saling memberi yang melahirkan holong dohot domu yang menjadi falsafah hidup masyarakat dalihan na tolu.

Ikatan kekerabatan ini akan semakin erat dan pada gilirannya dalihan na tolu berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa.

Semakin kuat persatuan dan kesatuan tersebut semakin kuat pula ikatan persaudaraan dan muaranya akan menjadikan masyarakat yang lebih bermartabat.

Secara umum dalam seminar ini terungkap adat dan budaya yang  ada di Sumut merupakan unsur penentu bagi usaha pembangunan dan modernitas masyarakat.

Semua perbuatan manusia ditentukan oleh kebudayaannya, Tata cara masyarakat menghayati, melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari merupakan cermin adat dan budayanya.

Persebaran dan perkembangan adat dan budaya daerah Sumatera Utara sampai dengan saat ini semakin kompleks dan beragam merupakan potensi yang masih terpendam.

Oleh karena itu, ethos dalam seminar ini tergambar adat dan budaya yang majemuk dari beberapa suku bangsa di Sumut merupakan dasar untuk dijadikan daya dorong dalam merekatkan persatuan dan persaudaraan antar etnis dan antar generasi.

Para narasumber senada mengemukakan posisi adat dan budaya termasuk Dalihan Na Tolu Tapanuli Bagaian Selatan saat ini sangat strategis untuk dapat menjadi pilar kemajuan daerah dalam berbagai sektor kehidupan.

Keragaman suku bangsa dengan beragam adat dan budayanya merupakan potensi besar untuk dijadikan bahan ramuan menuju suatu produk budaya yang memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kehidupan manusia di mata masyarakat luar dan bangsa lain di dunia.

Dalam seminar juga tergambar suatu hal yang baru dalam proses pembangunan daerah dewasa ini ialah peranan visi masa depan. Terutama dalam menghadapi era global tanpa batas, diperlukan suatu visi ke arah mana masyarakat dan daerah kita ini akan menuju.

Tanpa visi yang jelas yaitu visi yang mendasarkan nilai-nilai yang hidup dalam kebudayaan daerah saat ini, akan sulit untuk menentukan arah perkembangan masyarakat dan daerah kita ke masa depan, atau pilihan lain ialah tinggal mengadopsi saja apa yang disebut budaya global.

Mengadopsi budaya global tanpa dasar yang kuat dari kebudayaan sendiri berarti manusia Sumut akan kehilangan identitas atau jatidirinya.

Di sinilah letak pendidikan untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Sumut yang akan dijadikan pondasi untuk membentuk budaya masa depan yang lebih jelas dan terarah, termasuk mengimplementasikan Budaya Dalihan Na Tolu di Tapanuli Bagian Selatan.

Permohonan Banding PT Inalum Kandas di Pengadilan Pajak Jakarta

Permohonan Banding PT Inalum Kandas di Pengadilan Pajak Jakarta

JAKARTA,( lsmlipanri online )

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akhirnya memenangkan sengketa pajak PT Inalum, setelah sebelumnya Majelis Hakim II.A Pengadilan Pajak Jakarta, Selasa (2/10) menolak permohonan banding PT Inalum dengan  amar putusan Tidak Dapat Diterima.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Drs Bambang Basuki MA MPA, Hakim Anggota Ali Hakim SE Ak MSi CA, dan Hakim Anggota Yohanes Silverius Winoto SE MSi, menyatakan menolak gugatan perhitungan yang digunakan PT Inalum, berdasarkan perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

 Ditemui di Jakarta usai mengikuti sidang, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara Sarmadan Hasibuan, didampingi Sekretaris BPPRDSU Ahmad Fadli, para Kepala Bidang, Riswan, Rita Mestika dan Victor Lumbanraja serta Kepala Biro Hukum Sulaiman menyatakan Pajak Air Permukaan merupakan jenis Pajak Provinsi yang dikenakan atas penggambilan/pemanfaatan air permukaan, ketentuan tentang Pajak Air Permukaan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Permohonan Banding yang diajukan oleh PT Inalum dan telah diputus oleh Majelis Hakim adalah untuk masa pajak bulan April 2016 sampai April 2017 atau terhadap tiga belas masa pajak, putusan Majelis Hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima ini sudah diduga sebelumnya, karena PT  Inalum dalam mengajukan Banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan Banding, yaitu membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa," ucap Sarmadan.

Dijelaskan Sarmadan, ada perbedaan  dengan permohonan banding untuk masa pajak November 2013 sampai Maret 2016 atau dua puluh sembilan masa pajak, untuk masa pajak ini PT Inalum melakukan pembayaran 50% dari jumlah Pajak Terutang, sehingga sejak bulan Mei 2016 secara berkala dua minggu sekali telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap pokok sengketa dan pada sidang pemeriksaan terakhir bulan Februari 2018 lalu.

"Pemeriksaan pokok sengketa telah dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum ada putusan dari Majelis Hakim, padahal sidang pemeriksaannya di Pengadilan Pajak sudah lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan masa pajak yang diputus hari ini," katanya.

Usai putusan banding ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segara akan melaporkannya pada Gubernur Sumatera Utara. “PT Inalum sendiri ada dua opsi yang dapat dilakukan yaitu menerima putusan Majelis Hakim atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sementara itu untuk sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini kepada Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya kami akan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," katanya.

Pun begitu, menurut Sarmadan   dengan telah diambilnya putusan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima, maka PT Inalum wajib melakukan pembayaran pajak terutang untuk masa pajak April 2016 sampai April 2017 sebesar Rp553 miliar.

"Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak," jelas Sarmadan.

Diketahui, sengketa Banding antara PT Inalum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini telah dimulai sejak bulan November 2013, yaitu pasca berakhirnya Master Agreement Pengelolaan PT Inalum oleh Konsorsium Perusahaan Jepang dengan status PMA. Sejak saat itu PT Inalum menjadi Wajib Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Persoalan Pajak Air Permukaan PT Inalum ini telah menjadi perhatian besar bagi rakyat Sumatera Utara, PT Inalum akhir-akhir ini juga telah menjadi perbincangan bukan saja secara nasional tapi bahkan internasional setelah mampu membeli saham PT Freeport Indonesia menjadi 51,23%.

Sengketa banding Pajak Air Permukaan ini berawal dari terdapatnya perbedaan pola perhitungan antara yang dilakukan  Pemerintah Provinsi Sumatea Utara dengan yang dilakukan oleh PT Inalum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghitung Pajak Air Permukaan PT Inalum dengan menggunakan tarif Wajib Pajak Golongan Industri.

Sedangkan menurut PT Inalum perhitungan Pajak Air Permukaannya harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN. Padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara yang merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan BUMN, BUMD Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, bahwa yang dapat digolongkan kepada tarif khusus adalah BUMD/BUMN yaitu PDAM, PT. Pertamina dan PT. PLN yang peruntukan atas pengambilan/pemanfaatan air permukaannya untuk kepentingan publik.

Sedangkan PT. Inalum melakukan pengambilan/pemanfaatan air permukaan adalah untuk kepentingan sendiri yaitu untuk industri peleburan aluminium.( team )

Pemprov Sumut dan PLN Tandatangani MoU Layanan Satu Pintu

Pemprov Sumut dan PLN Tandatangani MoU Layanan Satu Pintu

MEDAN, ( lsmlipanri online )

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan PT PLN Wilayah Sumut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Layanan Satu Pintu. Hal itu dilakukan dalam sinergi informasi penanaman modal dan kemudahan mendapatkan listrik untuk mewujudkan Sumut menjadi daerah tujuan pariwisata dan investasi.

MoU tersebut ditandatangani Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah dan General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto di Balai Agung Astakona Kantor PLN Wilayah Sumut, Jalan Yos Sudarso Nomor 284 Medan, Senin (1/10).

Wagub Sumut Musa Rajekshah sangat mengapresiasi terwujud penandatanganan MoU tersebut. Karena kondisi kelistrikan di Sumut saat ini yang mengalami surplus. Hal ini sangat memungkinkan bagi PT PLN Wiayah Sumut untuk memberikan layanan pemenuhan kebutuhan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah-daerah. “Terutama memenuhi kebutuhan listrik untuk berbagai kegiatan usaha, baik yang telah ada (Existing) maupun yang akan berdiri,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Wagub, juga akan memberikan kepastian bagi para calon investor, baik dalam dan luar negeri mengenai ketersediaan energi listrik di daerah ini, untuk kebutuhan industri yang tentunya tidak sedikit.  Hal ini juga semakin mendukung pencapaian target realisasi penanaman modal di Sumut yang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI ditargetkan sebesar Rp 2.364 triliun untuk tahun 2018.

“Tercapainya target penanaman modal di Sumatera Utara tentunya akan secara signifikan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja, mensejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara,” sebut Musa Rajekshah, sembari berharap kerjasama ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan PT PLN Wilayah Sumut membuat rencana kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumut guna mendukung percepatan realisasi penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara. “Harapannya, melalui kerjasama ini kuantitas dan kualitas pelayanan masing-masing pihak kepada masyarakat luas semakin meningkat,” kata Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah juga berharap kepada PT PLN Wilayah Sumut agar selain memenuhi kebutuhan listrik untuk industri maupun para investor, kebutuhan listrik untuk rumah tangga ataupun masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Wiluyo Kusdwiharto pada kesempatan itu mengatakan kondisi kelistrikan Sumut saat ini yang semakin handal. Dengan beban puncak sekitar 2.150 MW pada sistem Sumbagut, PLN memiliki reserve margin sebesar 10-20% atau sekitar 300 MW. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018 juga menunjukkan bahwa pada tahun ini PLN akan memperoleh total penambahan suplai daya pembangkit sebesar 399 MW dan RUPTL 2020 menunjukkan angka penambahan daya pembangkit mencapai 1.680 MW.

Sebagai informasi lanjut dia, bahwa pertumbuhan kwh jual di Sumut pada tahun 2018 mencapai 9%, dua kali lipat pertumbuhan kwh jual nasional yang baru mencapai 4%. “ Dengan kondisi ini, PLN siap mendukung Pemprov Sumut untuk menarik investor sebanyak-banyaknya, menumbuhkembangkan pariwisata dan perekonomian Sumut, dan menjadikan Sumut sebagai daerah tujuan investasi,” ujar Wiluyo.

Dalam acara tersebut Wagub Sumut Musa Rajekshah menyaksikan penandatanganan MoU PLN dengan Bank Sumut serta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk Layanan Premium. Kemudian MoU Penyambungan Baru Perumahan dengan Apersi dan Apersi Bersatu, serta MoU Layanan Protokoler Bandara dengan PT Gapura Angkasa sebagai wujud untuk memberikan pelayanan tambahan kepada pelanggan prioritas PLN. Juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Layanan Prioritas antara PLN dan RS Royal Prima.

Hadir pada kesempatan tersebut mewakili Kapolda Sumut, mewakili Pangdam I/BB, seluruh GM PT PLN se Regional Sumatera, para Kepala Divisi PT PLN Regional Sumut, Dirut PT Bank Sumut Edie Rizliyanto, Ketua DPD PHRI Sumut Denny S Wardhana, GM PT Gapura Angkasa Ahmad Ashari Taip, Direktur Operasional Rumah Sakit Royal Prima Yusriando, Ketua DPD Apersi Bersatu Samsudin, Ketua Apersi Provsu Irwansyah Putra, dan para pimpinan OPD Pemprov Sumut.( team )