PELEPASAN ASET KEHUTANAN MASYARAKAT

PELEPASAN ASET KEHUTANAN MASYARAKAT

LIPANRI ONLINE - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi aset dan pemberian akses kawasan hutan, perluasan kesempatan,hingga peningkatan kapasitas SDM.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Sigit Hardwinarto, mengatakan bahwa KLHK turut berperan dalam upaya untuk pemerataan ekonomi ini yaitu melalui legalisasi aset Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha.

Selain itu KLHK juga mendapat mandat untuk memberikan akses Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta Ha.

“Sebagai perbandingan, proporsi pelepasan kawasan hutan sebelum adanya TORA yaitu 12% untuk rakyat, setelah TORA menjadi 38-41%. Sedangkan, pemanfaatan hutan melalui pemberian akses terhadap rakyat sebelum PS hanya 2%, dan setelah PS rakyat akan mendapatkan porsi setidaknya 28-31%,” jelas Sigit.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto menyatakan, pemberian akses masyarakat kepada kawasan hutan melalui penerbitan keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sangat berbeda dengan pemberian serifikat atas tanah yang diberikan oleh BPN.

Dengan adanya PS, keberadaan aktivitas masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan.

Perhutanan Sosial Dan Rehabilitasi Hutan Sejahterakan Masyarakat Lubuk Kertang

Program Pemerintah dan CSR juga dapat masuk ke masyarakat di sekitar dan dalam hutan.

Yang menjadi catatan penting yaitu lahan yang dikelola tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diwariskan.