ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESI ( APDESI ) TENTANG RAKERNAS 2017 BEKERJA SAMA DENGAN BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SETDA PROVSU

Medan,23/11( lipanri online) Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Sindawa dalam temu pers di kantor gubernur sumut ,menerangkan”Dengan berdirinya abdesi ini tanpa bekerja sama dengan pemerintahan pusat maupun daerah tidak akan tercapai tujuan dan missi apdesi tentang cara pengawasan,pembinaa dan penindakan aparat pemerintahan desa dalam mengolah dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke pedesaan”ujarnya,menurutnya akan sia sia pelaksanaan pemanfaatan dana desa yang jumlahnya sangat besar sementara kepala desa belum profesional dalam sistim pengelolahannya.menurutnya ada beberapa cara mengatasinya,misalnya dengan cara memberikan gaji dan tunjangan kepala desa sesuai dengan standar nasioanal sebanyak Rp.7 Juta rupiah.

 “Kita telah sampaikan kepada menteri, tetapi kata menteri akan menambah beban pembiayaan negara. Padahal gaji Sekretaris Desa (Sekdes) PNS ada yang lebih tinggi karena sebagian sudah menjadi golongan II atau IIIb,” ungkapnya.

Menurutnya, ada dibeberapa daerah yang gaji kepala desa mencapai Rp.7 juta dan lebih, anehnya ada kabupaten yang tetangga, namun gajinya jauh berbeda meskipun berdekatan, Dalam kesempatan itu, ia meminta kepala desa bekerja dengan aturan dan peraturan, meskipun regulasi tentang desa kerap berubah, sering kali belum disosialisasikan tapi sudah ada perubahan dan hal ini kerap terjadi, ujarnya.

Ia juga menyinggung kekhawatiran elit tentang dana desa yang bakal menjadi ajang korupsi oknum kepala desa, namun menurut Sindawa hal itu ber;lebihan jika dibandingkan dengan kasus e-KTP,dan sebagainya.

“Gubernur dan bupati yang jumlahnya tak sebanyak desa itu sudah ratusan yang tersandung kasus hukum. Jadi sekali lagi, silakan berpolitik, tapi dana desa untuk rakyat, bukan untuk dipolitisasi,” ujarnnya.

Ia meminta para anggota APDESI dapat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesetiakawanan dalam melayani rakyat.

“Apa yang menjadi harapan dan kebutuhan rakyat, itu yang harus kita laksanakan. Jika desa sudah bagus maka kecamatan, kabupaten/kota, dan provinisi akan ikut baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua APDESI Sumut, dengan adanya APDESI nantinya mampu memberikan pencerahan dengan mengutamakan pencegahan terjadinya proses hukum terkait dana desa.

“Dalam bekerja kepala desa tidak ketakutan dalam mengelolanya dan meningkatkan kemampuan memluai bimtek,” ujarnya.

lipanri online

Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu Berdasarkan UU NO.23 Thn 2014. Medan,13/11/2017 ( lipanri online)- Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( PPKB ) di Provisi Sumut akan dioptimalkan, baik dalam aspek pembinaan ketahanan keluarga maupun pengelolaan kependudukan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Sumut dr Ria Novida Telaumbanua kepada wartawan, Senin (13/11) Pada Acara Temu Pers yang dilaksanakan Biro Humas Pemprovsu di Gedung Gubsu. Dia mengatakan, Tujuan Program PPKB adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga yang Berkualitas dengan indicator keberhasilan adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk ( LPP ) dengan menurunnya angka kelahiran total ( total fertility rate ) atau yang disingkat ASFR serta memperdayakan usia produktif untuk dikaryakan.Dalam rangka mencapai target tersebut harus melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan KR,peningkatan ketahanan keluarga dan remaja,penguatan advokasi dan KIE,penguatan kemitraan serta penggerakan pengendalian penduduk. Disamping itu, kata dia, saat ini keterlibatan masyarakat untuk program Keluarga Berencana masih belum seperti yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Balita, rendahnya partisipasi keluarga/masyarakat dalam Bina Keluarga Lanjut Usia, serta rendahnya partisipasi keluarga/masyarakat dalam Bina Ketahanan Remaja. Juga masih rendahnya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera melalui kelompok (UPPKS), dan rendahnya fungsi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIC). Dia juga menambahkan,terjadinya kemiskinan,pengangguran,putus sekolah dan munculnya berbagai jenis penyakit ini dampak negative akan mempengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk itu diperlukan meningkatkan kualitas keluarga, karena semua pembangunan kependudukan dimulai dengan pembangunan keluarga. "Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa fungsi keluarga meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan," paparnya. Selain itu, kata dia, temu Perss,Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu agar dapat menjembatani bertujuan untuk menyamakan persepsi visi dan misi serta sinkronisasi perencanaan evaluasi dan laporan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3-) dengan Kabupaten/Kota. "Untuk memberhasilkan rapat ini, kita menghadirkan sejumlah narasumber antara lain: Kasubdit PPKB Direktorat SOPD IV Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri Arifin Hutagalung, Deputi KSPK BKKBN Pusat Yuni, Sekretaris Kepala Perwakilan BKKBN Pusat Atun, praktisi Dr dr Linda Maas, MPH dan lainnya," ujarnya.

lipanri online