Lipanri-online

PERCEPATAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH BAGI MBR
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Propinsi Sumatra Utara
Berita

Medan Lipanri-Online,(22-Septamber 2017)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Melalui Surat Edaran 648/1062/SJ Kembali menegaskan detail Peraturan Pemerintah Nomor 64/2016 sebagai pelaksanaa paket kebijakan ekonomi (PKE)XIII Tentang Pembangunana Rumah Bagi berpengasilan rendah atau MBR.
Adapun sejumlah ijin yang digabung,jumlah ijin yang perlu diurus pun dipangkas dari semula 33 ijin menjadi 11 ijin dengan surat ijin tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat..Ijin pemanfaatan tanah digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian rencana tata ruang,dan pengesahan site palan diproses bersama dengan ijin lingkungan.
Kita sangat optimis pada tahun yang akan datang pemprovsu tetap mendukung percepatan program pendukung sejuta rumah,agar akses masyarakat berpengasilan rendah(MBR) untuk memperoleh rumah dapat terwujud sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 Pasal 28H:
‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal,dan mendapatkan linkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’
Pemerintah Provsu,dhi.Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Mempunyai langkah stategis dalam percepatan pembangunan perumahan MBR bersubsidi serta berupaya menggandeng mitra perbankan terkusus Bank Sumut sebagai Bank BPD yang harus dioptimalkan dalam pembiayaan perumahan MBR informal dengan cara pembentukan Klompok Pedagang,Organisasi Masyarakat dan kominitas pemerintahan.
Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, kenaikan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa diterakan flat atau seragam di seluruh Indonesia. Hal itu didasari bahwa haga material bangunan di setiap kawasan atau zona berbeda-beda.
“kalau harga flat unuk semua daerah saya kira belum bisa diterapkan karena harga semen di jawa dan di luar jawa berbeda,” kata menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.
Harga rumah besubsidi bagi MBR ditetapkan oleh pemerinah. Setiap wilayah memiliki besaran harga masing-masing.
Menteri PUPR mengatakan, pihaknya bisa melanjutkan subsidi rumah tapak bagi MBR, namun kalau untuk menerapkan harga flat, masih sulit diterapkan. “ saya belum baca usulan dari Real Estat Indonesia (REI). Bagaimana kalau flatnya ke bawah? Pasti pegembang keberatan dan pasti mintanya flat keatas, “ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, ketua Umum DPP REI Eddy Hussy sempat mengatakan bahwa pihanya akan mengusulkan kepada pemerintah, kenaikan harga rumah bagi MBR tidak menggunakan Zonasi Wilayah. Dia berharap kanaikan harga sama secara menyeluruh (flat). Hal ini, kata dia, lebih memudahkan pengembang Properti dan masyarakat yang ingin memiliki rumah.
Kami akan mengusulkan kepada Pemerintah kenaikan harga Rumah bagi MBR itu hagra maksimum, flat saja dan tidak perlu memakai Zonasi atau perwilayah,” Kata Eddy Hussy, belum lama ini.
Dia mengatakan, usulan tersebut melihat perkebangan di lapangan bahwa tidak semua daerah menerapkan harga yang dipatok pemerintah.
Bahkan, harga rumah yang dijual banyak dibawah harga berskema FLPP. Eddy mencontohkan, harga rumah MBR di Kalimantan sebesar Rp 125 juta per unit, tatapi banyak pengembang yang menjual dengan harga Rp 98 jutaan. Begitu juga di beberapa daerah lain pengembang menjual harga di bawah FLPP. Saya lihat di daerah Kalimantan dan Sulawesi, seperti di Manado harga rumah dijual dibawah harga FLPP. Karena kalau dijual lebih mahal, rumah tidak akan laku, Kata Dia
Karena itu, lanjutnya, REI mengusulkan agar harga rumah tidak perlu berbeda di setiap wilayah seperti selama ini dilakukan pemerintah. Dia menegaskan harga Rumah bagi MBR tidak mungkin di Jual dengan harga maksimum karena tidak akan dibeli oleh masyarakat.
“ jadi pengembang patok saja harga maksimum untuk MBR itu berapa rata-rata, tidak perlu dengan perwilayah. Kami yakin peengembang juga tidak akan menjual dengan haga maksimum, Ujar Eddy.
Dia mengaku sedang melakukan kajian soal usulan besaran kenaikan harga rumah bagi MBR.

Optimistis satu Juta
menurut Eddy, bila usulan REI diterapkan, pihaknya optimis pembangunan satu juta rumah yang ingin di capai oleh pengembang pada 2015 bisa tercapai. Pasalnya kata dia, kecukup tinggian bila melihat backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit.
REI sudah mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kenaikan harga rumah bagi MBR sekirat 15% menyusul kenaikan bahan bakar minyak (BBM). “ Ujarnya.
Sebagaimana diberitakan pemerintah memasang target pembangunan dua juta rumah setiap tahunya sepanjang lima tahun sehingga total akan terbangun 10 juta rumah pada 2009. Dari dua juta rumah tersebut masing –masing satu juta dibangun oleh pemerintah dan kalangan pengembang properti swasta. Target pembangunan tersebut dalam rangka mengurangi backlog yang kini mencapai 15 juta rumah.
Kami yakin satu juta hunian bisa terbangun oleh pengembang , asal pemerintah membanntu mengatasi hambatan yang ad disekto perumahan , Ujar Eddy Hussy.
Dia mencontohkan hambatan yang perlu diatasi ole pemeritah antara lain memberi kemudahan dalam proses perizinan dan pemangkasan birokrasi. Selain itu mempermudah penerbitan sertifikat, pajak untuk MBR, dan penyediaan laan.
Sementara itu, Sekretaris Menteri PUPR Rildo Ananda Anwar menegaskan phaknya menargetkan dua juta rumah setiap tahunya. Dimana satu juta unit dikerjakan melalui APBN dan satu juta lagi dikerjakan oleh penembang atau swasta, sehinga dalam lima tahun bisa terbangun 10 juta unit rumah.
Menurut Rildo, target pembangunan 10 juta rumah ini merupakan hasil pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jussuf Kalla. Dalam pembahasan tersebut, kata dia akan disediakan anggaran yang cukup besar yakni sampai Rp. 10 triliun dari APBN, selain itu juga akan ada pinjaman lunak dan bunga rendah dari Word Bank dan ADB. “ kami akan Sinergikan dengan pendanaan dari Bapertarum, BPJS dan lainnya .( Team lipanri-online).
More from my site
• Pemerintah Fo kus Atasi “Backlog”
• Perlu Terobosan Bangun Satu Juta Rumah
• Kemenpera Susun RU U Tabungan Perumhan Rakyat

Lipanri-online//RDP MEMANAS,DPR KEBAKARAN JENGGOT Pimpinan KPK Saut Situmorang Bungkam Dpr

Lipanri-online

PTPN III (PERSERO) SERAHKAN SKPTS POGRAM PENSIUN SUKARELA (PPS)
KEPADA 167 TENAGA MEDIS

Lipanri-online, Medan, 11 September 2017
Surat Keputusan Program Pensiun Suka Rela (PPS) bagi karyawan/tenaga medis Rumah Sakit/Poliklinik Perusahaan telah diserahkan pada hari Senin tanggal 4 September yang lalu di Aula Kelapa Sawit Kantor Direksi Medan. Kegiatan penyerahan SKPTS dihadiri oleh Ahmad Gusmar Harahap (SEVP SDM & Umum), Kepala Biro/Seluruh Kepala Bagian, Christian Orchard Perangin angin (Ketua Umum SPBun Tingkat Perusahaan) beserta pengurus SPBun dan peserta PPS sebanyak 167 orang yang terdiri 6 orang karyawan pimpinan dan 161 orang karyawan pelaksana. Dalam sambutannya, Ahmad Gusmar Harahap menyampaikan terima kasih kepada karyawan/tenaga medis atas pengabdiannya kepada Perusahaan, dan memanfaatkan hak-hak yang sudah diterima dengan sebaik mungkin. Program PPS ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Spin Off Rumah Sakit Perusahaan yang ditawarkan kepada karyawan/tenaga medis dimana pelaksanaanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Spin off ini sendiri adalah tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dimana dipersyaratkan bahwa rumah sakit yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Dalam hal ini pengelolaan Rumah Sakit Perusahaan dilaksanakan oleh PT. Sri Pamela Medika Nusantara (RS Sri Pamela) yang terdiri dari 4 (empat) Rumah Sakit dan 10 (sepuluh) Poliklinik dan dengan otomatis maka status karyawan yang bekerja juga akan berubah.
Dalam menyikapi hal ini perusahaan tetap akan memperhatikan status karyawan rumah sakit yang selama ini telah mengabdi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Manajemen perusahaan bersama dengan SPBun telah melaksanakan perundingan LKS Bipartit untuk membahas mekanisme perubahan status karyawan rumah sakit, salah satunya adalah Program PPS ini. Selain Program PPS, Perusahaan juga memberikan peluang kepada Karyawan/Tenaga Medis untuk bergabung dan bekerja di PTPN III (Persero) melalui proses Assesment yang nantinya bagi yang lulus akan ditempatkan di Distrik/Kebun/Unit Wilayah PTPN III (Persero) dimana proses tahapan seleksi dilaksanakan bersama dengan SP Bun. Bagi Karyawan/Tenaga Medis yang tidak mengajukan Program Pensiun Sukarela dan dinyatakan tidak lulus dalam seleksi maka diberlakukan Program Pensiun Khusus (PPK) dimana hak yang diberikan sama dengan hak yang diterima dalam Program Pensiun Sukarela.

BERITA PANGDAM I/BB

Upacara Sertijab Pejabat Teras Kodam I/BB Dipimpin Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri

Medan,( lipanri online )-Upacara serah terima jabatan Pejabat teras Kodam I/BB dalam rangka pengembangan karier dan pembinaan kinerja satuan, yang  dipimpin oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri, pada Sabtu, 29 Juli 2017 di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.

 

Pada upacara Serah Terima jabatan dalam amanatnya Pangdam I/BB menyampaikan mutasi dan pergantian pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan proses Sinkronisasi  Pembinaan Satuan guna meningkatkan kinerja personel disatuan dan merupakan salah satu upaya pembinaan personel dalam rangka Tour Of Duty dan Tour Of Area, dalam rangka pengembangan karier, pengalaman dan dapat menambah wawasan penugasan satuan yang lebih luas.

Jabatan merupakan kehormatan dan kepercayaan dari pimpinan atas yang harus diterima dengan rasa syukur, karena merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada organisasi TNI AD tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selamat datang dan selamat bertugas kepada Kolonel Cpm Sudarma Setiawan sebagai Danpomdam I/BB yang sebelumnya menjabat sebagai Dansatlakidiktipidsus Puspomad, Kolonel Inf Rudy Jayakarta Runtuwene sebagai Wadanrindam I/BB yang sebelumnya sebagai Asops Kasdam XVII/Cen dan Letnan Kolonel Inf Agus Soeprianto sebagai Kajasdam I/BB yang sebelumnya sebagai Waasintel Kasdivif 2/Kostrad. agar dapat memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan yang baru.

Selanjutnya kepada pejabat lama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan  kepada Kolonel Inf Mahmud Riadinata menjabat sebagai Asintel Kaskostrad, Kolonel Inf Andre Clift Rumbayan, S.sos., M.M. menjabat sebagai Asrendam I/BB, Kolonel Cpm Yusri Nuryanto, S.IP menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad, Kolonel Czi Sapto Widhi Nugroho menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad, Kolonel Ckm dr. Sukirman, Sp.KK., M.Kes menjabat sebagai Kadep Kulkel RSPAD GS Puskesad dan Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno menjabat sebagai Pamen Mabes TNI AL masing-masing beserta istri, selama menjabat telah memberikan sumbangan pemikiran dan karya terbaik untuk mendukung tugas pokok Kodam I/BB, bahwa apa yang telah dicapai dalam kurun waktu penugasan, merupakan hasil kerja keras disertai pengorbanan, semangat pengabdian yang tulus dan ikhlas demi kemajuan satuan.

Medan,( lipanri online)-Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Somantri, memimpin apel serah terima jabatan tiga komandan batalyon, di Markas Komando Batalyon Infanteri (Mako Yonif) Raider 100/PS, Selasa (7/11/2017).

Ketiga jabatan tersebut yakni Danyon Infanteri Raider 100/PS dari Letkol Inf Didik Efendi kepada Mayor Inf Lizardo Gumay, Danyon Arhanudse 11/BS dari Letkol Arh Ari Wahyu Akhadi kepada Mayor Arh Tamaji, serta Danyon Arhanudse 13/Belibis dari Letkol Arh Priyo Iswahyudi kepada Mayor Arh Yosip Broztidadi.

Prosesi ditandai serah terima masing-masing lambang satuan (tunggul), tongkat komando, dan plakat tanda jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Peralihan ketiga jabatan tertuang dalam Surat Perintah Pangdam I/Bukit Barisan Nomor: Sprin/2205/IX/2017, tanggal 18 September 2017, dan Surat Perintah Pangdam I/Buki Barisan Nomor: Sprin/2231/IX/2017, tanggal 22 September 2017.

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Sumantri, meminta ke enam perwira terkait, agar menjalankan tugas di jabatan baru dengan penuh tanggungjawab, serta senantiasa berupaya meningkatkan kapabilitas, profesionalitas, kemampuan, dan kualitas satuan.

"Alih jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dalam organisasi TNI, sebagai realisasi pembinaan satuan dan personel dalam menjamin alih tanggungjawab dan proses regenerasi," jelasnya.

Secara khusus, Pangdam mengingatkan seluruh prajurit di lingkungan Batalyon Infanteri Raider 100/PS, serta Batalyon Arhanudse 11/BS dan Batalyon 13/Belibis, agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai fungsi masing-masing satuan.

"Untuk prajurit Yon Infanteri Raider 100/PS, tetap jalankan fungsi sebagai pasukan anti teror untuk pertempuran jarak dekat, gerilya, dan perempuan berlanjut," seru pangdam.

Untuk Yon Arhanudse 11/BS dan Yon Arhanudse 13/Belibis, Pangdam meminta mereka menjalankan fungsi sebagai pasukan penangkal serangan udara musuh dan serangan udara langsung

Pada akhir acara, Pangdam mengucapkan selamat bertugas kepada tiga pejabat yang baru dilantik, serta meminta ketiganya segera beradaptasi di lingkungan tugas yang baru, dengan meningkatkan pembinaan satuan dan memperluas kerjasama lintas sektoral.

"Ingat, jabatan adalah tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh pimpinan. Karena itu, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta fokuslah bekerja untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara," tukasnya.

CALON GUBERNUR SUMATERA UTARA

CALON GUBSU YANG MENDAFTAR DI KPU SUMUT

Medan ( lipanri online ) - Pangkostrad sekaligus ketum PSSI Letjen Edy Rahmayadi mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2018 melalui Hanura. Ia didaftarkan oleh pasangannya, Musa Rajeckshah.

"Pak Edy Rahmayadi orang pertama yang mendaftar. Yang mendaftarkannya pasangannya, Bapak Musa Rajeckshah," kata Ketua Tim Pilkada DPD Hanura Sumut Bahdin Nur Tanjung kepada lipanri online, Selasa (1/8/2017).

Selain Edy Rahmayadi, kata Bahdin, ada 5 orang lagi yang sudah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumut. Total, sudah 6 orang yang resmi mendaftar melalui partai Hanura di Sumut dan satu bakal calon wakil Gubernur Sumut.

"Yang mendaftar sebagai calon gubernur ada Pak Edy Rahmayadi, Pak Syamsul Arifin, diikuti Pak Erry Nuradi (Gubernur Sumut), kemudian Ade Chandra, lalu Pak Tuani Lumban Tobing (kader Hanura), lalu ibu Nurhajizah Marpaung (Wakil Gubernur Sumut). Bakal calon Wakil Gubernur Sumut Pak Musa Rajeckshah," terang Bahdin.

Sejauh ini, lanjut dia, Partai Hanura sudah menutup pendaftaran bakal calon gubernur Sumut. Pendaftaran untuk tahap kedua akan dibuka setelah nantinya DPD Hanura akan berkoordinasi dengan DPP Hanura.

"Kami sedang verifikasi. Kita akan lapor ke DPD dan diteruskan ke DPP. Kita akan melakukan survei dan wawancara dengan para calon. Tahap pertama pendaftaran ditutup. Untuk tahap selanjutnya, nanti tergantung DPP untuk membuka kembali pendaftaran," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Hanura Sumut, Landen Marbun mengatakan, pihaknya ingin mencari sosok pemimpin yang mampu memajukan Sumut. Pihaknya akan membangun komunikasi dengan partai politik lainnya terkait Pilgub Sumut.

"Komunikasi dengan parpol lain sedang proses. Tapi, kita masih komunikasi internal dahulu," ujar Landen. 

Lipanri-Online