Berita Lipanpos Online

 

 

Komisi III DPR Bertemu Bareskrim dan PPATK       Rabu, 28 April 2010 (09:17 wib)  Jakarta, lipan pos DPR akan bertemu dengan pimpinan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4). Pertemuan dilakukan pukul 14.00 WIB.  Pertemuan itu untuk mendalami masalah makelar kasus (markus) pajak dan berbagai rekening pejabat berita hari iniyang diduga mencurigakan. Senin lalu, Komisi Hukum DPR ini telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.    Dalam rapat itu dibahas berbagai hal, termasuk penangkapan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, Sjahril Djohan dan reformasi kultural Polri. Kapolri Bambang berjanji akan memprioritaskan reformasi kultural di jajaran reserse dan penyidik. (lim)

Hakim Kasus Gayus Diperiksa Mabes Polri       R abu, 28 April 2010 (09:03 wib)  Jakarta, lipanpos- online polisian RI akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat sindikat Gayus Tambunan. Setelah empat jaksa, Rabu (28/4) ini polisi akan memeriksa majelis hakim dan panitera yang menangani perkara Gayus. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, kasus Gayus ditangani oleh Ketua Majelis Hakim Muthadi Asnun. Muhtadi sudah diperiksa oleh Komisi Yudisial. Kepada Komisi, Muhtadi mengaku menerima uang Rp 50 juta sebelum vonis bebas terhadap Gayus. Dua hakim yang lain mengaku tidak tahu-menahu adanya uang itu.    Diduga, proses suap dari Gayus Tambunan kepada Asnun juga melibatkan seorang panitera bernama Ikat yang berperan sebagai perantara antara Gayus dengan hakim itu.    Akibat pengakuan suap tersebut, Asnun telah dimutasi oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan status non-palu alias tidak boleh menangani    perkara. Sedangkan Ikat yang mengaku menjadi perantara Gayus dengan Asnun juga telah dicopot sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang.(MTV/IP)

 

DPR Isyaratkan Setujui Kenaikan TDL       Rabu, 28 April 2010  Jakarta, lipanpos- online mengisyaratkan akan menyetujui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen per Juli 2010, kenaikan yang diusulkan pemerintah untuk menekan biaya subsidi untuk penggunaan energi itu. Kenaikan TDL kemungkinan akan diberlakukan bagi pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke atas, sementara pelanggan PLN berdaya 450 dan 900 VA tidak terkena ketetapan kenaikan itu, kata Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Selasa (27/4).    "Kenaikan hanya berlaku bagi pelanggan berdaya mulai 1.300 VA ke atas dengan besaran kenaikan yang sama yakni sebesar 10 persen," katanya.    Namun demikian, Dito mengatakan, skema tersebut baru merupakan simulasi untuk menutupi kekurangan subsidi listrik sebesar Rp4,8 triliun.    Simulasi dilakukan saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh pada Selasa dini hari. Menurut dia, keputusan resmi Komisi VII DPR baru akan ditetapkan setelah melakukan pembahasan TDL kembali dengan pemerintah.    "Keputusan TDL sudah harus diambil dalam satu bulan ini," katanya.    Dito menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan kenaikan TDL rata-rata sebesar 15 persen per Juli 2010. Sesuai skenario tersebut, terdapat pengurangan subsidi listrik sebesar Rp7,29 triliun. Namun, DPR keberatan dengan rencana pemerintah tersebut.    "Setelah dilakukan penyisiran kembali, didapat tambahan subsidi sebesar Rp2,4 triliun dari optimalisasi pajak migas dan penerimaan negara bukan pajak," katanya.    DPR akhirnya menyetujui tambahan subsidi dalam RAPBN Perubahan 2010 sebesar Rp2,4 triliun atau totalnya menjadi Rp56,15 triliun. Guna menutupi kekurangan subsidi Rp4,8 triliun, maka akan dilakukan kenaikan TDL.    "`Exercise yang dilakukan adalah tidak menaikkan TDL pada pelanggan 450 VA dan 900 VA, dan menaikkan 10 persen bagi pelanggan mulai 1.300 VA ke atas," katanya.    Menurut dia, kenaikan TDL sudah tidak terelakkan menyusul kekurangan pasokan gas yang dihadapi PT PLN (Persero). "Tidak ada opsi lain lagi, selain kenaikan TDL,"

GERAKAN 40 KOALISI LSM SUMUT

GERAKAN 40 KOALISI LSM SUMUT

KEBERATAN ATAS PENANGKAPAN GUBSU

 

Medan (Lipan Post)

Penangkapan Gubsu atas dugaan tindakan Korupsi APBD Kab. Langkat Sumut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat pada saat pertemuan seluruh Gubernur se Indonesia di Bali  tidak dapat dibenarkan.

Hal ini diungkapkan Ketua Koalisi 40 LSM se Sumut Limber Sinaga, SH selaku Pengurus Ketua Umum LSM Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara Republik Indonesia (LIPANRI).

Menurutnya, penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat tidak tepat. Apalagi saat ini seluruh Kab. Kota di Sumut akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Demi terselenggarannya roda pemerintahan di Sumut, maka kami Gerakan 40 Koalisi LSM Sumut dan masyarakat akan menggugat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi pusat atas penangkapan Gubsu yang menurut kami tidak tepat sasaran.

Gerakan Koalisi 40 LSM dan masyarakat se Sumatera Utara tidak bersedia atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi penangkapan terhadap Gubernur Sumatera Utara, apalagi yang saat ini kami masyarakat membutuhkan Gubsu untuk dapat menjalankan Program APBD Sumut yang sudah disahkan untuk dilaksanakan.

Dalam missi gerakan Koalisi 40 LSM dan masyarakat Sumut atas keterlambatan Team Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat untuk menindak lanjuti atas dugaan Korupsi APBD  Kab. Langkat tahun 2007 atas nama Samsul Arifin yang saat itu sebagai Bupati telah menyebabkan seluruh pemerintahan Kab. Kota di Sumut lumpuh total saat ini.

Demi berjalanya pembangunan dan seluruh program pemerintahan daerah kami meminta melalui Koalisi 40 LSM dan masyarakat se Sumut terhadap Pemerintah Pusat, Presiden, Menteri dan jajarannya untuk menunda penangkapan Gubernur Sumut Syamsul Arifin. (Lim. Lipan Post).

 

berita penangkapan gubsu

TANGGAPAN LSM LIPAN-RI PROYEK PNPM MANDIRI

Tangapan Ketua Lsm Lipan-RI ( Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara Repoblik Indonesia ) Limber Sinaga,SH tentang sumber berita tentang Kuncuran Dana PNPM Mandiri untuk Sekabupaten Sumut berjumalah 519 miliar.

Adana keracuhan atas Jumlah Dana Bantuan PNPM Mandiri menjadi dasar pertanyaan yang sebenarnya besaran dana yang dialokasikan PNPM Mandiri untuk Sumut berapa seharusnya?

Kuncuran Dana PNPM Mandiri harus taransparan atau terbuka untuk umum dan alokasinya tepet sasaran.

Kami pelaku usaha sosial masih merasah sulit untuk melacak sekretariat untuk PNPM Mandiri  masih terkesan ditutupi,untuk hal ini kami dari pelaku sosial di sumut meminta PNPM Mandiri jangan mengalokasikan dana asal-asalan saja..

Sebagai tanggung jawab sosial seharusnya PNPM mandiri harus bekerja-sama dalam konsep penyaluran dana bantuan luar negeri dengan pelaku sosial lokal.

Demikian juga halnya sumber berita dibawah ini ada perbedaan jumlah dana yang dialokasikan untuk sekabupatenkota Sumut dengan sumber berita harian SIB ada perbedaan jumlah pelaporan.

Pusat Kucurkan Rp519 M Lebih Dana PNPM Mandiri Untuk Kabupaten/Kota Sumut

Ditulis pada : 20 February 2010 di Sumatera Utara |

Kabanjahe (Yaahowu Nias)
Anggaran pembangunan proyek nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2010 untuk wilayah Sumatera Utara Rp519 miliar lebih bersumber dari APBN Rp415 miliar lebih dan APBD Rp103miliar lebih dari Kabupaten/Kota.

Kabupaten Karo memperoleh anggaran pembangunan PNPM-Mandiri terkecil dari sejumlah Kabupaten/Kota lainnya sebesar Rp14.500.000.000 setelah Kabupaten Labuhanbatu yang baru mekar Rp5.250.000.000.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Peranginangin SE kepada SIB, Selasa (2/2) di ruang kerjanya, Kabanjahe.
Katanya, berdasarkan Surat Mendagri tanggal 5 Januari 2010 No.414/0012/PMP, hal penetapan lokasi dan petunjuk pelaksana PNPM-M 2010 ditandatangani Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ayip Muflich, kucuran dana PNPM-M untuk Sumut total Rp519.500.000.000 dengan perincian: Tapteng Rp52.750.000.000, Deli Serdang Rp29 M, Tapsel Rp28 M, Langkat Rp27 M, Nias Rp24.500.000.000, Simalungun Rp23.250.000.000, Karo Rp14.500.000.000 dan Labuhan Batu Rp5.250.000.000. Anggaran PNPM-M 2010 Rp14.500.000.000 di Karo untuk kecamatan Tigapanah, Merek, Munte, Tigabinanga, Mardinding, Payung dan Simpang Empat.

Pada kesempatan tersebut untuk pencairan anggaran PNPM-M di Karo 2010 Rp14.500.000.000 dengan dana pendamping APBD Karo Rp2.900.000.000 dan APBN Rp11.600.000.000, pihak DPRD Karo telah meminta laporan PMD Karo atas proyek-proyek PNPM-M yang telah dan belum dikerjakan selama ini. DPRD Karo akan lebih dulu mengevaluasi proyek-proyek sebelumnya. Sebab, atas laporan masyarakat ada indikasi proyek PNPM-M tumpang-tindih dengan proyek APBD Karo.

“Sudah saya minta laporan proyek ini dari pihak PMD Karo selaku pihak ke II dan penanggungjawab seluruh pelaksanaan proyek PNPM-M di Karo. Jadi kita harapkan proyek-proyek ini lebih transparan dan tidak tumpang-tindih,” ujar Siti. (M37/m)

Bottom of Form

PROYEK PNPM MANDIRI

Top of Form

Tanggapan Ketua Lsm Lipan-RI ( Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara – Repoblik Indonesia ) Limber Sinaga,SH Tentang Proyek Dana PNPM Mandiri yang dialokasikan sebanyak 613,8 miliar untuk Sumut.

Sistim yang dilaksanakan PNPM Mandiri masih dalam pertanyaan besar menyangkut penggunaan dana pinjaman dari luar negeri,hal ini memacu kecemburuan palaku dunia usaha social yang ada di Sumut.Seharusnya PNPM Mandiri harus bekerja-sama dengan pelaku bidang usaha social lokal.Kami dari gabungan pelaku usaha social di Sumut menjadi gulung tikar atas tindakan PNPM Mandiri yang telah menyerobot dana yang nantinya akan dibayar melalui APBD dan APBN.Kami pelaku social di Sumut memang bukan wadah pemerintah tapi kami mendirikan atas dasar perjuangan hidup dari masyarakat dan untuk masyarakat Sumut.

Seperti halnya sumber berita dibawah ini,apakah dana tersebut bisa dipertanggung jawabkan,sedangkan pantauan kami dilapangan masih banyak program belum tepat sasaran.

Tahun Anggaran 2010, Sumut Peroleh Dana BLM Senilai Rp 613,8 Miliar

Medan (SIB)
Pemprovsu memperoleh dana bantuan langsung masyarakat (BLM) senilai Rp613.825.000.000 untuk Tahun Anggaran (TA) 2010 dan akan disalurkan ke 25 kabupaten dan satu kota, 290 kecamatan, 4.432 desa atau kelurahan. Secara teknis, dana itu berada dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Demikian Sekdaprovsu DR RE Nainggolan MM saat menyampaikan sambutan tertulis Gubsu pada acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan PNPM Mandiri Pedesaan Sumut tahun 2010 di Hotel Dharma Deli Medan, Rabu (3/3). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Pempropsu, Drs H Rusli Abdullah, serta 128 fasilitator PNPM MP di seluruh Sumut.
Dana itu kemudian akan disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) dan dana itu harus bisa setepat mungkin disalurkan untuk warga miskin atau membangun fasilitas dan infrastruktur di pedesaan, termasuk membuka daerah-daerah terisolir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2009, kata Sekdaprovsu, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.499.700 jiwa atau 11,51%, sementara tahun sebelumnya mencapai 1.613.800 jiwa atau 12,55%. Dengan demikian ada penurunan orang miskin sebesar 114.100 jiwa atau 1,04%.
Karena itu, keberadaan PNPM-MP harus bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di propinsi ini.
Sementara Rusli Abdullah melaporkan, tahun ini PNPM MP memperoleh alokasi dana sebesar Rp634 miliar yang diperuntukkan bagi 25 kabupaten dan satu kota, yakni Gunung Sitoli, serta 290 kecamatan. Tahun sebelumnya PNPM MP memeroleh dana sebesar Rp 329 miliar bagi 21 kabupaten, 277 kecamatan, dan 4.486 desa.
PNPM MP, ujar Rusli, telah berhasil membuka 86 desa terisolir yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Selain pekerjaan fisik, pihaknya juga telah memberikan kontribusi kepada usaha ekonomi pedesaan simpan-pinjam perempuan (SPP) untuk 2.737 kelompok, dengan jumlah pemanfaat atau anggota sebanyak 22.412 perempuan.
PNPM MP juga telah membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 290 kelompoj atau setara dengan 870 orang, lalu pembentukan Tim Pemelihara di desa sebanyak 290 kelompok atau 2.370 orang. Pihaknya juga sudah membentuka kader pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 870 orang. (M3/m)